25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

DK PBB Beri Sanksi Baru kepada Korut


Fiqhislam.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut) pada hari Sabtu (5/8). Sanksi baru ini dapat memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan Korut sebesar 3 miliar dolar AS.

Korut diberi sanksi baru oleh PBB karena melakukan uji coba rudal balistik antar benua. Sanksi baru PBB yang diprakarsai Amerika Serikat itu antara lain melarang  Korut mengekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, bijih timah, dan makanan laut Korut. Sanksi PBB ini juga melarang negara-negara meningkatkan jumlah pekerja dari Korut yang bekerja di luar negeri, melarang usaha patungan baru dengan Korut dan investasi baru dalam usaha patungan saat ini.

"Kita seharusnya tidak membodohi diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita telah memecahkan masalah ini, tidak sedikitpun. Ancaman Korut tidak meninggalkan kita, bahkan tumbuh lebih cepat dan berbahaya," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, Sabtu, (5/8).

Menurut Haley, tindakan lebih lanjut diperlukan, Amerika Serikat akan mengambil tindakan defensif yang bijaksana untuk melindungi diri dan sekutu. Washington akan melanjutkan latihan militer gabungan tahunan dengan Korea Selatan.

Korut menuduh Amerika Serikat dan Korea Selatan meningkatkan ketegangan dengan melakukan latihan militer. Sedangkan  Cina dan Rusia mengecam pemasangan sistem pertahanan rudal THAAD di Korsel.

Duta Besar Cina untuk PBB Liu Jieyi menyerukan penghentian penempatan THAAD dan meminta peralatan apapun untuk dibongkar. Liu juga mendesak Korut untuk menghentikan tindakan yang mungkin akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut.

Presiden AS Donald Trump memuji sanksi baru PBB kepada Korut melalui  dalam sebuah pesan Twitter pada Sabtu malam. "Dewan Keamanan PBB hanya memilih 15-0 untuk memberi sanksi kepada Korut. Cina dan Rusia memberikan suara kepada kami, ini akan berdampak finansial yang sangat besar!". [yy/republika]

DK PBB Beri Sanksi Baru kepada Korut


Fiqhislam.com - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut) pada hari Sabtu (5/8). Sanksi baru ini dapat memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan Korut sebesar 3 miliar dolar AS.

Korut diberi sanksi baru oleh PBB karena melakukan uji coba rudal balistik antar benua. Sanksi baru PBB yang diprakarsai Amerika Serikat itu antara lain melarang  Korut mengekspor batu bara, besi, bijih besi, timah hitam, bijih timah, dan makanan laut Korut. Sanksi PBB ini juga melarang negara-negara meningkatkan jumlah pekerja dari Korut yang bekerja di luar negeri, melarang usaha patungan baru dengan Korut dan investasi baru dalam usaha patungan saat ini.

"Kita seharusnya tidak membodohi diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita telah memecahkan masalah ini, tidak sedikitpun. Ancaman Korut tidak meninggalkan kita, bahkan tumbuh lebih cepat dan berbahaya," kata Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, Sabtu, (5/8).

Menurut Haley, tindakan lebih lanjut diperlukan, Amerika Serikat akan mengambil tindakan defensif yang bijaksana untuk melindungi diri dan sekutu. Washington akan melanjutkan latihan militer gabungan tahunan dengan Korea Selatan.

Korut menuduh Amerika Serikat dan Korea Selatan meningkatkan ketegangan dengan melakukan latihan militer. Sedangkan  Cina dan Rusia mengecam pemasangan sistem pertahanan rudal THAAD di Korsel.

Duta Besar Cina untuk PBB Liu Jieyi menyerukan penghentian penempatan THAAD dan meminta peralatan apapun untuk dibongkar. Liu juga mendesak Korut untuk menghentikan tindakan yang mungkin akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut.

Presiden AS Donald Trump memuji sanksi baru PBB kepada Korut melalui  dalam sebuah pesan Twitter pada Sabtu malam. "Dewan Keamanan PBB hanya memilih 15-0 untuk memberi sanksi kepada Korut. Cina dan Rusia memberikan suara kepada kami, ini akan berdampak finansial yang sangat besar!". [yy/republika]

China Desak Korut Patuhi Resolusi DK PBB

China Desak Korut Patuhi Resolusi DK PBB


China Desak Korut Patuhi Resolusi DK PBB


Fiqhislam.com - China mendesak Korea Utara (Korut) untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB, setelah adanya sanksi baru yang menghantam Korut. Desakan ini disampaikan saat terjadi pertemuan antara Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dan Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong Ho.

Wang Yi dan Yong Ho bertemu di Manila, di sela-sela pertemuan negara-negara ASEAN. China dan Korut adalah bagian dari forum regional negara ASEAN, bersama dengan Amerika Serikat (AS), Korea Selatan (Korsel), Kanada, dan juga Rusia.

"Kami benar-benar melakukan pembicaraan yang sangat menyeluruh," kata Wang Yi paska melakukan pembicaraan dengan Yong Ho, seperti dilansir Reuters pada Minggu (6/8).

"Pihak China mendesak pihak Korut untuk secara tenang menangani resolusi yang dibuat DK PBB terhadap mereka dan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan terhadap masyarakat internasional, seperti sebuah uji coba nuklir," sambungnya.

Namun, sayangnya Wang Yi enggan mengungkap apa yang disampaikan Yong Ho dalam pertemuan tersebut.

Diplomat senior China itu sebelumnya mengatakan, penting bahwa Yong Ho untuk menghadiri pertemuan di Manila agar dia dapat mendengarkan saran dari berbagai pihak, dan memiliki hak untuk mempresentasikan pandangannya. [yy/sindonews]

Rusia: Aktivitas Militer Sembrono di Semenanjung Korea Akan Timbulkan Bencana

Rusia: Aktivitas Militer Sembrono di Semenanjung Korea Akan Timbulkan Bencana


DK PBB Beri Sanksi Baru kepada Korut


Fiqhislam.com - Rusia menyatakan, aktivitas militer yang sembrono di kawasan Semenanjung Korea akan menyebabkan bencana yang sangat besar. Hal tersebut bisa memicu eskalasi lebih lanjut, yang bisa berdampak pada stabilitas kawasan dan global.


Menurut Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, Amerika Serikat (AS) telah memberi jaminan tidak akan adanya tindakan militer di Semenanjung Korea. Namun, meski adanya jaminan tersebut, kemungkinan adanya tindakan militer di kawasan itu tetap terbuka lebar.

"Kami ingin berharap bahwa jaminan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) tulus, bahwa AS tidak berusaha untuk membongkar situasi Korea Utara yang ada atau untuk secara paksa mempersatukan semenanjung atau campur tangan militer di negara tersebut," kata Nebenzya, pasca pemungutan suara di Dewan Keamana (DK) PBB soal sanksi baru untuk Korut.

"Namun, kami khawatir bahwa usulan kami untuk mengamankan ketentuan ini dalam rancangan resolusi tidak didukung. Kemungkinan adanya tindakan militer yang salah yang dilakukan oleh pihak manapun dapat menyebabkan bencana bagi stabilitas regional dan global," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (6/8).

Terkait sanksi, DK PBB dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru terhadap Korut atas uji coba rudal terbarunya. Sanksi terbaru itu dapat memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan sebesar USD 3 miliar. [yy/sindonews]