25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Terlibat Jaringan Narkoba, 150 Pejabat Publik Filipina Diminta Menyerah, Indonesia?Fiqhislam.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta 150 pejabat publik yang diduga terlibat jaringan narkoba untuk menyerah guna kepentingan penyelidikan. Pejabat publik itu termasuk hakim, walikota, anggota parlemen, hingga polisi dan personil militer.

"Semua anggota militer dan polisi yang melekat pada orang-orang ini (pengedar narkoba), Saya memberikan Anda waktu 24 jam untuk melapor ke unit indukmu atau Saya akan menghantam Anda. Saya akan memecat Anda dari kesatuan," kata Duterte dalam pidato di sebuah kamp militer di Davao Selatan seperti dikutip dari NBC News, Senin (8/8/2016).

Duterte mengatakan daftar nama politisi, hakim dan penegak hukum yang diberikan kepadanya oleh militer dan polisi bisa saja benar dan bisa juga salah. Meski begitu, ia memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada publik bagaiman masalah narkoba telah begitu meluas. Baginya, masalah narkoba di Filipina sudah seperti pandemi.

"Tidak ada proses hukum di mulut saya. Anda tidak bisa menghentikan Saya dan Saya tidak takut bahkan jika Anda mengatakan bahwa saya akan berakhir di penjara," tegasnya.

Perang terhadap narkoba yang didengungkan Duterte telah meningkatkan jumlah korban tewas akibat aksi penembakan. Tercatat lebih dari 400 tersangka banda dan pengedar obat bius tewas dan lebih dari 4.400 orang ditangkap lebih dari sebulan sejak ia menjabat sebagai presiden. Selain itu, hampir 600 ribu orang telah menyerahkan diri kepada pihak berwenang, berharap untuk menghindari pembunuhan. [yy/sindonews]

Terlibat Jaringan Narkoba, 150 Pejabat Publik Filipina Diminta Menyerah, Indonesia?Fiqhislam.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta 150 pejabat publik yang diduga terlibat jaringan narkoba untuk menyerah guna kepentingan penyelidikan. Pejabat publik itu termasuk hakim, walikota, anggota parlemen, hingga polisi dan personil militer.

"Semua anggota militer dan polisi yang melekat pada orang-orang ini (pengedar narkoba), Saya memberikan Anda waktu 24 jam untuk melapor ke unit indukmu atau Saya akan menghantam Anda. Saya akan memecat Anda dari kesatuan," kata Duterte dalam pidato di sebuah kamp militer di Davao Selatan seperti dikutip dari NBC News, Senin (8/8/2016).

Duterte mengatakan daftar nama politisi, hakim dan penegak hukum yang diberikan kepadanya oleh militer dan polisi bisa saja benar dan bisa juga salah. Meski begitu, ia memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada publik bagaiman masalah narkoba telah begitu meluas. Baginya, masalah narkoba di Filipina sudah seperti pandemi.

"Tidak ada proses hukum di mulut saya. Anda tidak bisa menghentikan Saya dan Saya tidak takut bahkan jika Anda mengatakan bahwa saya akan berakhir di penjara," tegasnya.

Perang terhadap narkoba yang didengungkan Duterte telah meningkatkan jumlah korban tewas akibat aksi penembakan. Tercatat lebih dari 400 tersangka banda dan pengedar obat bius tewas dan lebih dari 4.400 orang ditangkap lebih dari sebulan sejak ia menjabat sebagai presiden. Selain itu, hampir 600 ribu orang telah menyerahkan diri kepada pihak berwenang, berharap untuk menghindari pembunuhan. [yy/sindonews]

Takut Dihabisi Duterte, 48 Pelindung Gembong Narkoba Menyerah

Takut Dihabisi Duterte, 48 Pelindung Gembong Narkoba Menyerah

Takut Dihabisi Duterte, 48 Pelindung Gembong Narkoba MenyerahSebanyak 27 wali kota dan 31 petugas polisi di Filipina menyerahkan diri ke kantor polisi pusat di Manila pada Senin (8/8/2016), setelah nama mereka masuk daftar pejabat pelindung gembong narkoba. Mereka takut setelah diancam akan dihabisi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.
 
Duterte telah jadi sorotan dunia atas kebijakan perang melawan narkoba dengan cara membunuh setiap orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba, baik pengguna maupun bandar atau gembong.
 
Lebih dari 400 orang yang diduga pengedar narkoba telah tewas dibunuh polisi Filipina sejak Duterte dilantik sebagai Presiden Filipina. ABS-CNN menulis jumlah orang yang dibunuh sudah lebih dari 800 orang, termasuk warga anonim pengguna narkoba.
 
Puluhan pejabat dan petugas polisi itu menyerahkan diri untuk membersihkan nama mereka, setelah Presiden Duterte pada hari Minggu mengultimatum 150 hingga 160 nama pejabat yang masuk sebagai pelindung maupun terkait penyalahgunaan narkoba untuk menyerah dalam tempo 24 jam.
 
Jika dalam 24 jam, ultimatum diabaikan, Duterte memerintahkan polisi untuk memburu dan membunuh mereka.

Kepala Polisi Nasional Filipina, Ronald dela Rosa, telah ditegur keras oleh Duterte setelah banyak polisi masuk daftar pelindung gembong narkoba.
 
”Saya marah dengan apa yang terjadi,” kata Dela Rosa dalam pidato kepada para pejabat lokal dan polisi, seperti dikutip Reuters.
 
”Saya malu. Kita harus menjadi pihak yang menangkap orang-orang ini (gembong narkoba), tapi kita (justru) melindungi mereka. Saya akan membunuh Anda jika Anda tidak akan berubah,” katanya.
 
Juru bicara Kepolisian Nasional Filipina, Dinardo Carlos, mengatakan semua polisi yang terlibat perdagangan akan dilucuti, diselidiki dan bisa menghadapi kasus pidana dan administrasi jika ada bukti kuat. ”Mereka akan mendapat proses hukum,” ujarnya.
 
Selain pejabat dan petugas polisi setempat, daftar pelindung gembong narkoba yang dirilis Duterte mencakup dua pensiunan jenderal polisi, tentara, anggota paramiliter, hakim dan mantan anggota parlemen.
 
Dalam sebuah surat, Ketua Mahkamah Agung Maria Lourdes Sereno, mengatakan bahwa presiden berhak membuat pengadilan sendiri untuk mendisiplinkan hakim. Salah satu hakim yang masuk daftar itu telah meninggal delapan tahun lalu dan dua lainnya telah dipecat. [yy/sindonews]

Pejabat BNN Diduga Terima 450 Miliar Rupiah dari Freddy Budiman

Pejabat BNN Diduga Terima 450 Miliar Rupiah dari Freddy Budiman

Pejabat BNN Diduga Terima 450 Miliar Rupiah dari Freddy BudimanKesaksian mengejutkan datang dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Ia mengaku sempat bertemu dengan gembong narkoba Freddy Budiman di Lapas Nusakambangan tahun 2014 silam, jauh sebelum eksekusi dilakukan.

Saat pertemuan tersebut Freddy menceritakan banyak hal, salah satu yang membuat terkejut adalah adanya setorang uang Rp 450 miliar ke pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pejabat di Mabes Polri sebesar Rp 90 miliar.

Haris Azhar yang dikonfirmasi soal ini juga membenarkan bahwa Freddy sempat bercerita kepada dirinya soal hal tersebut.

"Benar Freddy bercerita kepada saya mengenai hal tersebut," kata Haris.

"Dalam hitungan saya selama beberapa tahun kerja menyelundupkan narkoba, saya sudah memberi uang 450 miliar ke BNN," ujar Freddy kepada Haris saat itu.

"Saya sudah kasih 90 miliar ke pejabat tertentu di Mabes Polri." ujar Freddy.

Kesaksian Haris Azhar mengenai Freddy Budiman sempat membuat heboh jejaring sosial.

Di situ diceritakan pula bahwa Haris bertemu dengan John Refra alias John Kei, juga Freddy Budiman, terpidana mati kasus Narkoba.

Kemudian Haris juga sempat bertemu Rodrigo Gularte, narapidana WN Brasil yang dieksekusi pada gelombang kedua (April 2015).

Kepala Lapas Nusakambangan Sitinjak saat itu juga memberikan kesempatan kepada Haris untuk bisa berbicara kepada Freddy Budiman.

Menurut Haris Sitinjak sangat tegas dan disiplin dalam mengelola penjara.

Bersama stafnya lanjut Haris, Sitinjak melakukan sweeping dan pemantauan terhadap penjara dan narapidana.

Sitinjak hampir setiap hari memerintahkan jajarannya melakukan sweeping kepemilikan handphone dan senjata tajam.

Bahkan ia melihat sendiri hasil sweeping tersebut ditemukan banyak sekali handphone dan sejumlah senjata tajam.

Tetapi malang, nasib Sitinjak kemudian berubah di tengah kerja kerasnya membangun integritas penjara yang dipimpinnya, termasuk memasang dua kamera selama 24 jam memonitor Freddy Budiman.

Sitinjak pernah bercerita beberapa kali diminta pejabat BNN yang sering berkunjung ke Nusakambangan agar mencabut dua kamera yang mengawasi Freddy Budiman tersebut.

"Saya menganggap ini aneh, hingga muncul pertanyaan, kenapa pihak BNN berkeberatan adanya kamera yang mengawasi Freddy Budiman? Bukankah status Freddy Budiman sebagai penjahat kelas "kakap" justru harus diawasi secara ketat? Pertanyaan saya ini terjawab oleh cerita dan kesaksian Freddy Budiman sendiri,"ujar Haris.

Freddy juga mengaku pernah menggunakan fasilitas mobil TNI seorang jenderal bintang dua.

Kala itu sang jenderal duduk di samping dirinya ketika saat perjalanan dari Medan sampai Jakarta dengan kondisi di bagian belakang penuh barang narkoba. "Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun," kata Freddy.

Kapolri Selidiki Pengakuan Freddy

Atas informasi dari Haris Azhar tersebut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku akan menyelidiki soal kebenaran dari cerita Freddy.

Selain menyelidiki soal kebenaran, Tito juga sudah mengutus Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar untuk menemui Harris.

"Saya tugaskan Pak Kadiv Humas untuk bertemu Pak Haris Azhar, kalau memang ada data lengkap akan kami follow up," kata Tito.

Tito menambahkan, apabila informasi yang didapat hanya data seperti yang viral itu saja. Maka menurut Tito bisa diterjemahkan itu adalah alasan yang bersangkutan untuk menunda eksekusi"Supaya ramai jadi tunda eksekusi," katanya.

BNN Lakukan Penelusuran

Direktur Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Brigjen (Pol) Fatkhur Rahman mengatakan, BNN akan menelusuri informasi yang menyebut adanya oknum BNN yang bekerja sama dengan salah satu terpidana mati kasus narkotika, Freddy Budiman.

"Sementara ini baru informasi, nanti kami cek kebenarannya. Memang kalau seperti ini banyak informasi simpang siur, apalagi Freddy Budiman kelasnya sudah mendunia, sehingga banyak yang berkepentingan," ujar Fatkhur kemarin.

Meski demikian, Fatkhur mengatakan, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan aparatur penegak hukum maupun kementerian dan lembaga dalam jalur peredaran narkotika.

Namun, ia mengingatkan komitmen Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada kompromi bagi siapa pun oknum pemerintah yang terlibat dalam narkoba.

"Tanpa terasa, kami kalau tidak pintar bisa terayu dan tergiur untuk terlibat. Masalah keterlibatan oknum bisa saja terjadi di mana pun, termasuk BNN dan kepolisian," kata Fatkhur.

Eks Kalapas Bungkam

Sitinjak, mantan Kalapas Nusakambangan ikut disebut-sebut terkait kesaksian Freddy Budiman kepada Koordinator Kontras Haris Azhar.

Namun ia enggan mengomentari apa yang disebut Haris Azhar terutama soal adanya tekanan dari salah seorang pejabat BNN mengenai kamera pengawas.

"Saya tidak mau berkomentar, saya hanya menjalankan tugas dari atasan saya saat itu untuk melakukan pengawasan ketat," jelas Sitinjak.

Sitinjak menegaskan selama berdinas di LP Nusakambangan dia tidak pernah mencopot CCTV yang mengawasi Freddy.

"Tidak boleh ada yang mengintervensi, saya hanya patuh pada atasan saya. Tugas saya melindungi institusi, jadi lebih baik saya tidak menanggapi itu," tegas dia.

Lebih jauh Sitinjak mengatakan bahwa semua orang tahu mengenai cerita Freddy Budiman tersebut. Karena Freddy memang cerita kemana-mana.

"Semua Napi tahu cerita Freddy Budiman itu, jadi ya sudahlah ya," tegas dia.

Sitinjak juga sempat menasehati Freddy agar menjadi seorang manusia yang baik karena hidupnya sudah tidak lama lagi.

"Saya selama di sana memanggil Freddy tiga kali. Saya katakan ke dia, saya tidak butuh uang kamu. Di masa sisa hidup kamu jadilah manusia, saya butuh kamu jadi orang baik," tegas Sitinjak.

Sosok Sitinjak ini memang dikenal memiliki catatan bagus. Dia ditunjuk Denny Indrayana yang saat itu menjadi Wamen untuk membenahi LP Nusakambangan. Sitinjak dikenal memiliki integritas dan tidak kompromi. [yy/tribunnews]

BNN Bisa Tahu Siapa Pejabat yang Bantu Freddy Budiman

BNN Bisa Tahu Siapa Pejabat yang Bantu Freddy Budiman

BNN Bisa Tahu Siapa Pejabat yang Bantu Freddy BudimanKepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso tengah menyelisik tudingan yang dilontarkan terpidana mati Freddy Budiman. Dari pengakuan Freddy kepada Koordinator KontraS, Haris Azhar, ucap dia, BNN tahu siapa pejabat yang dimaksud.

"Berdasarkan informasi waktu, tanggal, tahun, dan bulannya, kami bisa prediksi kemungkinan siapa (pejabat) pada saat itu," kata Buwas di Istana Presiden, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2016. "Kami sudah minta masukan dari Haris mengenai kemungkinan yang bisa ditindaklanjuti," katanya, menambahkan.

Buwas mengatakan pengakuan Freddy ihwal pejabat BNN yang membantu jaringan narkotik sudah meluas ke publik. Ia menilai hal itu akan berpengaruh terhadap masyarkaat. Itu sebabnya cerita Freddy mesti bisa dipertanggungjawabkan karena menyangkut kredibilitas lembaga.

Mantan Kabareskrim Mabes Polri menuturkan akan secepatnya bekerja. Pihak Polri dan institusi TNI juga ikut dilibatkan.

Soal pelaporan Haris Azhar ke Bareskrim Polri karena dianggap fitnah dan mencemarkan nama baik, menurut Buwas, hal itu dilakukan atas nama institusi. Meski demikian, BNN tetap menjalin komunikasi dengan Haris. "Tidak akan intimidasi, tapi mendorong percepatan (kasus)," ucap Budi.

Juru bicara kepresidenan, Johan Budi, menambahkan, Presiden Joko Widodo sudah mendengar pengakuan Freddy yang disampaikan melalui Haris. Dalam konteks penegakan hukum, kata Johan, aparat yang terlibat dalam jaringan narkotik mesti disikat. "Tapi tentua harus ada bukti kalau ada keterlibatan oknum," tuturnya.

Meski demikian, Presiden juga mengingatkan publik untuk berpikir matang sebelum menyebarkan informasi. Apalagi bila informasi itu berisi tuduhan terhadap sebuah institusi. Sedangkan bagi institusi yang diduga terlibat, mesti melihat informasi itu sebagai kritik dan masukan.

Haris sebelumnya menulis keterlibatan pejabat BNN dan Polri dalam jaringan peredaran narkoba yang dimotori Freddy Budiman. Tulisan itu tersebar melalui media sosial, sebelum pelaksanaan eksekusi mati dilakukan pekan lalu. Pengakuan Freddy diperoleh Haris saat mereka bertemu di penjara Nusakambangan, 2014 lalu. [yy/tempo]

Benarkah BNN dan Polisi Terima Ratusan Miliar dari Freddy Budiman?

Benarkah BNN dan Polisi Terima Ratusan Miliar dari Freddy Budiman?

Benarkah BNN dan Polisi Terima Ratusan Miliar dari Freddy Budiman?Sebuah tulisan dari pegiat HAM, yang banyak dibagikan di media sosial, mengungkap tuduhan suap ratusan miliar yang dilakukan terpidana mati narkoba kepada Badan Narkotika Nasional dan pejabat Mabes Polri.

Dalam tulisan itu, Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memaparkan perbincangannya dengan terpidana mati narkoba Freddy Budiman yang terjadi pada 2014 lalu.

Freddy dalam tulisan itu dikutip mengatakan, "Dalam hitungan saya, selama beberapa tahun kerja menyeludupkan narkoba, saya sudah memberi uang 450 miliar ke BNN. Saya sudah kasih 90 milyar ke pejabat tertentu di Mabes Polri."

Koordinator Kontras itu juga menulis kesaksian Kepala Lapas Nusakambangan saat itu Sitinjak yang menyebut bahwa dirinya "diminta pejabat BNN agar mencabut dua kamera yang mengawasi Freddy Budiman."
Image copyright Reuters

Bisakah tuduhan ini ditelisik kebenarannya?

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Agus Riyanto mengatakan pihaknya sulit menelisik kebenaran tuduhan ini karena terpidana sudah dieksekusi dan tidak ada informasi apa pun terkait nama-nama penerima uang.

"Informasi seperti ini harusnya disampaikan kepada pihak yang berkompeten termasuk Polri supaya bisa segera kita tindaklanjuti dan telusuri. Jika sekarang baru muncul sementara mereka yang terkait sudah meninggal, ke mana kita mau cek dan telusuri?" katanya pada wartawan BBC Indonesia Christine Franciska.

"Kecuali ada namanya, terima berapa, kalau tidak ada namanya masa 400.000 polisi mau ditelusuri?" lanjut Agus.

Dia juga mempertanyakan motif Haris yang menerbitkan tulisan itu menjelang eksekusi, bukan pada 2014 ketika dia bertemu Freddy.

Sementara itu, BNN dalam pernyataan resminya meminta Haris Azhar "membuktikan yang diungkapkan Freddy Budiman dalam kesaksiannya" dan menyatakan akan "memberikan sanksi yang tegas dan keras" jika ada oknum BNN yang terbukti melancarkan bisnis narkoba Freddy Budiman.

'Harus direspons'

Freddy Budiman adalah satu dari empat terpidana narkoba yang dieksekusi di Nusakambangan, Jumat (29/07) dini hari. Dia divonis bersalah lantaran menyelundupkan 1,4 juta pil ekstasi dari Cina pada 2011.

Wakil ketua koordinator Kontras, Puri Kencana Putri, mengatakan pemerintah harus segera merespons temuan Kontras ini. "Saya yakin temuan-temuan ini sudah banyak ditemukan di luaran sana, ini mungkin sudah jadi rahasia umum bahwa ada keterlibatan oknum, tetapi yang dikejar hanya aktor-aktor bawahnya."

"Jaksa Agung mengatakan kita tetap istiqomah melawan narkoba. Ngaca dulu deh, yang dilakukan aparat keamanan itu, apa yang terjadi."

Haris Azhar dalam tulisannya mengatakan dia bertemu Freddy Budiman pada 2014 lalu dengan undangan dari sebuah organisasi gereja yang aktif melakukan pendampingan rohani di Lapas Nusa Kambangan. "Melalui undangan ini, saya berkesempatan untuk bertemu dengan sejumlah narapidana."

Sejumlah pengguna di media sosial menulis bahwa cerita semacam ini sudah jadi rahasia umum. "Ironis," kata satu pengguna. Lainnya menulis, "preman berseragam itulah Indonesia."

Sebagian meragukan kesaksian itu. "Kalau benar mana bukti-bukti otentiknya? Sebutkan nama oknum-oknum pelaku dan penerima dana tersebut. Kalau hanya sekedar tulisan siapapun bisa menulis dan klaim," kata Jimz Fritzsonda dalam sebuah unggahan di Facebook. [yy/bbc]