25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Kementerian Luar Negeri Indonesia angkat bicara mengenai laporan Reuters yang menyebutkan bahwa Indonesia mendukung proses pemilihan umum baru di Myanmar , seperti yang diajukan junta militer, dengan usulan pengiriman pengawas. Laporan Reuters ini menjadi pemicu demonstrasi di depan Kedutaan Besar Indonesia di Yangon.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah mengatakan, posisi Indonesia tidak berubahsedari awal adanya perkembangan politik di Myanmar. Indonesia, jelasnya, sudah mengeluarkan pernyataan yang sangat jelas, yakni Indonesia prihatin dengan perkembangan situasi politik di Myanmar, mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.

Indonesia juga, menurut Faizasyah, menggarisbawahi bahwa perselisihan pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Dia mengatakan, Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga tidak semakin memperburuk situasi.

"Jadi, yang ingin kami garis bawahi, setelah kita mengeluarkan pernyataan pasca terjadinya perkembangan politik di Myanmar, posisi nasional Indonesia tidak berubah, tidak ada pergeseran posisi apapun dan ini dipertegas setelah Presiden Indonesia bertemu Perdana Menteri Malaysia, yang meminta adanya satu pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membahas situasi di Myanmar," ucapnya pada Selasa (23/2/2021).

Faizasyah menuturkan, menindalanjuti permintaan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi melakukan perjalanan ke negara-negara ASEAN. Perjalanan yang diawali dengan kunjungan ke Brunei Darussalam, yang saat ini memegang posisi ketua ASEAN, kemudian dilanjutkan ke Singapura. Dia mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk menangkap pandangan negara-negara ASEANterhadap situasi di Myanmar. Kunjungan ini, paparnya, juga dimaksudkan untuk berkonsultasi mengenai pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN.

"Terlalu dini kalau disebut rencana aksi yang salah satunya menyebutkan seakan-akan mendukung adanya proses pemilu baru di Myanmar," ujarnya.

"Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia, karena yang ingin kita garisbawahi adalah bagaimana kita mencari penyelesaian damai di Myanmar yang bersifat proses politik demokrasi inklusif yang melibatkan semua pihak," sambungnya.

Mantan Duta Besar Indonesia di Kanada itu kemudian mengatakan bahwa Retno akan kembali melakukan kunjungan ke dua negara ASEAN dalam waktu dekat, untuk melanjutkan konsultasi soal Myanmar.

"Jadi saya secara tegas membantah adanya satu rencana aksi, karena faktanya adalah sekarang merupakan kesempatan bagi Menteri Luar Negeri menyamakan persepsi, mengumpulkan pandangan dari menteri luar negeri lainnya sebelum melakukan suatu pertemuan spesial dari menteri luar negeri ASEAN," tukasnya. [yy/sindonews]

 

Fiqhislam.com - Kementerian Luar Negeri Indonesia angkat bicara mengenai laporan Reuters yang menyebutkan bahwa Indonesia mendukung proses pemilihan umum baru di Myanmar , seperti yang diajukan junta militer, dengan usulan pengiriman pengawas. Laporan Reuters ini menjadi pemicu demonstrasi di depan Kedutaan Besar Indonesia di Yangon.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah mengatakan, posisi Indonesia tidak berubahsedari awal adanya perkembangan politik di Myanmar. Indonesia, jelasnya, sudah mengeluarkan pernyataan yang sangat jelas, yakni Indonesia prihatin dengan perkembangan situasi politik di Myanmar, mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.

Indonesia juga, menurut Faizasyah, menggarisbawahi bahwa perselisihan pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Dia mengatakan, Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga tidak semakin memperburuk situasi.

"Jadi, yang ingin kami garis bawahi, setelah kita mengeluarkan pernyataan pasca terjadinya perkembangan politik di Myanmar, posisi nasional Indonesia tidak berubah, tidak ada pergeseran posisi apapun dan ini dipertegas setelah Presiden Indonesia bertemu Perdana Menteri Malaysia, yang meminta adanya satu pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membahas situasi di Myanmar," ucapnya pada Selasa (23/2/2021).

Faizasyah menuturkan, menindalanjuti permintaan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi melakukan perjalanan ke negara-negara ASEAN. Perjalanan yang diawali dengan kunjungan ke Brunei Darussalam, yang saat ini memegang posisi ketua ASEAN, kemudian dilanjutkan ke Singapura. Dia mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk menangkap pandangan negara-negara ASEANterhadap situasi di Myanmar. Kunjungan ini, paparnya, juga dimaksudkan untuk berkonsultasi mengenai pertemuan khusus Menteri Luar Negeri ASEAN.

"Terlalu dini kalau disebut rencana aksi yang salah satunya menyebutkan seakan-akan mendukung adanya proses pemilu baru di Myanmar," ujarnya.

"Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia, karena yang ingin kita garisbawahi adalah bagaimana kita mencari penyelesaian damai di Myanmar yang bersifat proses politik demokrasi inklusif yang melibatkan semua pihak," sambungnya.

Mantan Duta Besar Indonesia di Kanada itu kemudian mengatakan bahwa Retno akan kembali melakukan kunjungan ke dua negara ASEAN dalam waktu dekat, untuk melanjutkan konsultasi soal Myanmar.

"Jadi saya secara tegas membantah adanya satu rencana aksi, karena faktanya adalah sekarang merupakan kesempatan bagi Menteri Luar Negeri menyamakan persepsi, mengumpulkan pandangan dari menteri luar negeri lainnya sebelum melakukan suatu pertemuan spesial dari menteri luar negeri ASEAN," tukasnya. [yy/sindonews]

 

Demonstran Anti-Kudeta Marah

Demonstran Anti-Kudeta Marah, Indonesia: Keinginan Rakyat Myanmar Harus Dihormati


Fiqhislam.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan transisi Myanmar menuju demokrasi setelah kudeta militer bulan ini harus mengikuti keinginan rakyatnya.

Pernyataannya muncul setelah kemarahan dari pengunjuk rasa anti-kudeta dan munculnya laporan Reuters bahwa Indonesia mendorong rencana ASEAN untuk mengirim pengawas untuk memastikan junta militer mengadakan pemilu yang adil, seperti yang telah dijanjikan.

Para pengunjuk rasa ingin pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi segera dipulihkan. Beberapa dari mereka menyerukan di media sosial untuk melakukan demonstrasi di Kedutaan Indonesia di Myanmar.

“Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun ke depan adalah cara untuk mencapai tujuan ini,” kata Retno dalam pesan yang dikirim ke Reuters oleh kantornya, Selasa (23/2/2021).

“Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan rakyat Myanmar adalah prioritas nomor satu, ”kata Retno.

Dia meminta semua pihak untuk menahan diri untuk menghindari pertumpahan darah.

Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak berkomentar apakah Indonesia ingin hasil pemilu 8 November dihormati, tetapi seorang juru bicara kementerian itu mencatat bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo telah memberi selamat kepada Aung San Suu Kyi atas kemenangannya pada saat itu.

Kementerian itu juga menolak mengomentari laporan Reuters tentang rencananya, yang menyerukan ASEAN untuk menengahi antara junta dan pengunjuk rasa Myanmar.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada 1 Februari setelah komisi pemilu menolak tuduhan kecurangan, setelah partainya Suu Kyi [Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD] menyapu bersih pemungutan suara dengan kemenangan telak. Junta militer menjanjikan pemilu baru, tapi tanpa menetapkan jadwal yang pasti.

Kudeta tersebut telah memicu protes massal setiap hari selama hampir tiga minggu dan mogok kerja oleh banyak pegawai pemerintah. [yy/sindonews]