25 Syawal 1443  |  Jumat 27 Mei 2022

basmalah.png

Komnas HAM Minta Klarifikasi Soal Selebaran Pelarangan Masjid di JayawijayaFiqhislam.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meminta klarikasi pernyataan sikap Persekutuan Gereja-gereja Jayawijaya (PGGJ). Permintaan klarifikasi atas selebaran tertanggal 25 Februari 2016 tersebut akan dilakukan kepada negara, khususnya Bupati Jayawijaya Papua.

"Kalaupun ada desakan dari siapapun, negara (dalam hal ini Pemkab Jayawijaya, Papua) tidak boleh tunduk," kata Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (1/3).

Ada sembilan poin yang terdapat dalam pernyataan sikap PGGJ tersebut. "Jika  benar, dari sembilan poin pernyataan tersebut hampir semua bertentangan dengan konstitusi dan HAM, kecuali poin ke tujuh," ujarnya.

Pasalnya undang-undang nasional menganut rezim anak di bawah bimbingan orang tua atau walinya. Komnas HAM mendorong negara, utamanya Pemkab Jayawijaya, Papua, untuk hadir menunaikan kewajiban konstitusionalnya (pasal 28J ayat (4) UUD 1945 jo pasal 8 UU 39 1999 tentang HAM).

Pemerintah berkewajiban melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM warga negara serta menjamin hal tersebut tidak terulang kembali di masa mendatang. Maneger sendiri memperoleh selebaran tersebut dari salah satu anggota DPR RI. Isi selebaran tersebut yakni:

1. Seluruh denominasi gereja di Kabupaten Sriwijaya meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya mencabut/membatalkan ijin mendirikan Masjid Agung Baiturahman Wamena.

2. Panitia pembangunan Masjid Agung Baiturahman harus menghentikan pekerjaan pembangunan.

3. Menutup mushola/masjid yang tidak memiliki ijin atau menyalahgunakan ijin tempat usaha tetapi dijadikan mushola/masjid sebagaimana yang diatur dalam SKB dua menteri.

4. Dilarang pembangunan mushola atau masjid baru di Kabupaten Jayawijaya.

5. Dilarang menggunakan toa/pengeras suara saat shalat karena sangat mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat.

6. Dilarang menggunakan busana ibadah (jubah dan jilbab) di tempat-tempat umum.

7. Hentikan upaya mendidik (menyekolahkan) anak-anak Kristen Papua di pesantren-pesantren.

8. Hentikan mendatangkan guru-guru kontrak non-kristen.

9. Demi kehormatan, kenyamanan dan keamanan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

yy/republika