25 Syawal 1443  |  Jumat 27 Mei 2022

basmalah.png

GIDI Disebut Sebarkan Ketakutan

Fiqhislam.com - Permintaan Gereja Injil di Indonesia (GIDI) yang mengajukan syarat pembebasan dua tersangka kerusuhan di Tolikara saat Idul Fitri agar masyarakat di Tolikara tidak berbuat anarkistis saat pelaksanaan hari raya Idul Adha tahun ini sangat disayangkan. Ancaman ini dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan tidak menghargai wibawa pemerintah.

"Tidak ada tawar menawar. Idul Adha di Tolikara harus aman. Tidak ada satu pun kelompok orang di Indonesia yang bisa seenaknya mengatur-mengatur hukum sesuai keinginannya, apalagi mengancam kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Pemerintah tidak boleh lagi kecolongan, seperti Idul Fitri lalu," tegas Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris melalui keterangan pers, Selasa (8/9).

Fahira mengungkapkan, pengurus GIDI yang juga merupakan tokoh-tokoh masyarakat Tolikara harusnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan warga Tolikara, bukan malah menyebarkan rasa ketakutan dan kecemasan. Mereka harus mampu memberikan pemahaman bahwa peristiwa yang terjadi di Tolikara pada saat Idul Fitri harus diselesaikan lewat jalur hukum.

Terlebih, sejumlah pengurus GIDI sudah diundang ke Istana berdialog dengan Presiden dan diberi arahan agar antarsesama pemuka agama menjaga perdamaian di Tolikara. "Ancaman bahwa akan ada keributan saat Idul Adha harus disikapi serius. Apalagi, pemerintah sudah menolak untuk membebaskan tersangka kerusuhan Tolikara. Harus ada upaya preventif, sehingga perayaan Idul Adha di Tolikara tidak hanya aman, tetapi juga jauh dari rasa ketakutan," ungkap Senator Asal Jakarta ini.

Fahira menyatakan, DPD mengharapkan, semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat hingga semua elemen yang ada di Papua duduk bersama dan menyampaikan penegasan bahwa Idul Adha di Tolikara akan berjalan aman tanpa ada gangguan.

"(Pemerintah dan tokoh masyarakat) bersama-sama turun ke Tolikara. Sampaikan langsung ke warga bahwa Idul Adha harus berjalan aman. Sampaikan, bahwa perayaan Idul Adha di Tolikara harus berjalan damai tanpa ada rasa cemas dan takut," kata Fahira.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indoensia (YLBHI) yang membantu proses hukum GIDI menilai ancaman tersebut merupakan kriminal yang harus ditindak.

"Kalau GIDI minta pembebasan dengan ancaman itu pidana. Itu harus ditindak," kata Kordinator Bantuan Hukum YLBHI Julius Ibrani. Artinya, Julius menjelaskan, jika GIDI menuntut dibebaskan dengan disertai ancaman, itu adalah tindak pidana tersendiri. Sebab, menurutnya, hal tersebut malah membuat konflik tidak selesai.

"Ada yang diproses, tetapi janganlah memproses orang-orang lapangan yang tidak strategis dan bukan watak atau aktor intektualnya. Karena, tidak menyelesaikan konflik,"ungkap Julius.

Julius menilai, pemerintah harus memperhatikan keadilan dan kesejahteraan pada korban, yakni  masjid dan puluhan rumah kios. Sebab, mereka menjadi korban dan berdampak pada kesejateraan ekonomi.

"Memang dengan ditangkapnya dua tersangka tersebut akan mengembalikan atau menggati materi yang terbakar? Kan tidak. Apalagi, bukan wataknya. Apalagi, mengancam," katannya.

Sekretaris Jenderal Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Tunggul Hasiholan Pasaribu meminta pemerintah untuk  mendamaikan kedua belah pihak, yakni Muslim dapat menjalankan Idul Adha berjalan dengan aman tidak ada motif balas dendam oleh GIDI. Namun, hukum tetap berjalan hingga para tersangka dapat dibebaskan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, akan mengikuti instruksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) terkait persiapan shalat Idul Adha di Tolikara. "Saya siap melaksanakan instruksi Menkopolhukham," kata Tjahjo, melalui pesan singkatnya , Selasa (8/9)

Sebelumnya, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan memimpin rapat koordinasi pelaksanaan salat Idul Adha di Tolikara pada Sabtu (5/9) lalu. Diketahui, ia menolak sejumlah permintaan tokoh GIDI tersebut atas syarat berlangsungnya keamanan di Tolikara.

Adapun tiga poin yang dituntut GIDI, yakni pembersihan nama GIDI atas insiden Idul Fitri, pembebasan dua tersangka kerusuhan Tolikara saat Idul Fitri, dan permintaan kasus itu diselesaikan secara adat serta meminta gereja GIDI yang sempat ditutup karena tak memiliki izin resmi mendirikan rumah ibadah di Solo dibuka kembali.

Selanjutnya, jika salah satu permintaannya tak dipenuhi maka GIDI tidak menjamin ibadah shalat Idul Adha bisa dilaksanakan di Tolikara, Papua.

Negara Diminta Berani Hadapi Ancaman GIDI

Pengamat dunia Islam UIN Syarifhidayatullah Jakarta, Anwar Abbas berpendapat, pemerintah harus berperan aktif mengatasi organisasi Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) yang berpusat di Papua, khususnya. Sebab, tidak ada satu kelompok pun yang boleh melarang umat beragama beribadah di Indonesia.

"Tugas negara adalah melindungi rakyatnya yang sedang menyelenggarakan ibadah. Jadi kalau umat Islam ingin beribadah di manapun di Indonesia, besok. Tugas negara untuk melindunginya agar  proses ibadah berjalan dengan baik," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (9/9) malam.

Negara tidak boleh takut dengan adannya acaman yang melawan konstitusi UUD dan Pancasila. Karena itu, kata Anwar, negara harus hadir dalam menegakan dan menjalankan konstitusi tersebut. Negara harus bertindak atas sikap kelompok yang mengancam keutuhan Pancasila dan UUD.

"Jadi jangan sampai ada sekelompok orang yang mengancam bertentangan dengan pilar negara. Negara harus hadir melindungi rakyatnya dalam menjalankan ibadah dengan agama dan keyakinannya," kata Anwar.

Anwar berpendapat, sikap Menko Polhukam Luhut Binsar Padjaitan dalam menolak keinginan GIDI untuk membebaskan dua tersangsa sudah tepat. Sebab, bersikap dan menegakan konstitusi harus dilakukan. Untuk itu, Luhut harus menindak orang yang menggangu atau melanggar konstitusi negara.

"Jangan sampai negara tunduk pada GIDI. Itu terbalik, GIDI yang harusnya tunduk sama Undang-undang negera. Tidak boleh ngancam-ngancam,"ungkapnya. [yy/republika]

Polri Jamin Keamanan Idul Adha di Tolikara

Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Agus Rianto menegaskan, Polri akan menjamin keamanan pelaksanaan Idul Adha di Tolikara, Papua. Mengingat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) mengancam tidak menjamin pelaksanaan Idul Adha di Tolikara berjalan lancar jika dua tersangka kerusuhan pada Idul Fitri tidak dibebaskan.

"Negara akan menjamin menjalankan ibadahnya," ujar Agus, saat dihubungi, Rabu (9/9).

Menurut Agus, polri akan mempersiapkan pengamanan jelang Idul Adha di Tolikara. Termasuk terhadap perayaan keagamaan lainnya. Terkait persiapan pengamanan di Tolikara jelang Idul Adha, komunikasi dengan TNI juga sudah dilakukan. Pihak GIDI dan tokoh lainnya juga diajak komunikasi.

"Semua komponen bangsa kita libatkan, masyarakat juga," kata Agus.

Agus menjelaskan, di Papua sebenarnya sudah terjadi toleransi antar agama. Disaat umat Muslim menjalankan ibadah pihak non Muslim melakukan pengamanan begitupun sebaliknya. Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw mengatakan, pendekatan persuasif terhadap semua pihak di Tolikara tetap akan dilakukan. Meskipun GIDI tidak menjamin pelaksaan shalat Idul Adha berjalan lancar.

"Masalah keamanan aparat yang menjamin," ujar Paulus, saat dihubungi, Selasa (8/9).

Sejauh ini, situasi di Tolikara kondusif jelang Idul Adha. Polda Papua, lanjutnya, akan menempatkan pasukan di daerah Tolikara sebanyak satu peleton. Terkait permintaan GIDI terhadap dua tersangka agar dilepaskan, Paulus masih akan melakukan pembicaraan dengan tokoh setempat. Sehingga tuntutan mereka dapat dicarikan solusi. [yy/republika]