25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII bertema 'Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa' membahas masalah strategis kebangsaan, fikih kontemporer, hukum dan perundang-undangan. Salah satu yang dibahas di dalamnya adalah dlawabit dan kriteria penodaan agama dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang sedang dibahas dalam sidang-sidang di ijtima ulama ke-VII ini salah satunya membahas tentang kriteria penodaan agama. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan agama, keyakinan dan simbol-simbol agama yang disakralkan oleh agama lain hukumnya haram bagi umat Islam.

Perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan agama, keyakinan dan simbol-simbol agama yang disakralkan agama harus dilakukan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, kitab suci Alquran, ibadah mahdlah (shalat, puasa, zakat dan haji), sahabat Rasulullah SAW, simbol-simbol agama yang disakralkan seperti Kabah, masjid dan lainnya.

Termasuk dalam tindakan penodaan agama sebagaimana disebut di atas adalah perbuatan yang dilakukan namun tidak terbatas dalam bentuk. Seperti, pembuatan gambar, poster, karikatur, dan sejenisnya. Pembuatan konten dalam bentuk pernyataan, ujaran kebencian, dan video yang dipublish ke publik melalui media cetak, media sosial, media elektronik dan media publik lainnya. Serta pernyataan dan ucapan di muka umum dan media.

Dasar hukumnya Surah Al-An'am Ayat 108 dan Surah Al-Ankabut Ayat 46 serta Surah An-Nahl Ayat 125.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." (QS Al-An'am: 108)

۞ وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik . . ."  (QS Al-Ankabut: 46)

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." (QS An-Nahl: 125)

Sehubungan dengan itu direkomendasikan, untuk menciptakan kerukunan umat beragama maka harus dilakukan komunikasi, dialog dan upaya-upaya yang dapat mewujudkan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Harus ada peraturan perundangan-undangan yang kuat dan tegas untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan memberi sanksi tegas bagi pelaku atau organisasi yang melakukan penodaan atau penistaan agama yang dapat menimbulkan konflik antar dan intern umat beragama.

Negara harus bertindak tegas atas segala bentuk tindak pelanggaran yang mengganggu keharmonisan dan kerukunan beragama, sampai kepada akar masalah atau yang penyebab konflik berdasarkan UU, seperti pelanggaran terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

Saat ini materi kriteria penodaan agama ini masih sedang dibahas di sidang-sidang dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII yang berlangsung pada 9-11 November 2021. [yy/ihram]

 

Fiqhislam.com - Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII bertema 'Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa' membahas masalah strategis kebangsaan, fikih kontemporer, hukum dan perundang-undangan. Salah satu yang dibahas di dalamnya adalah dlawabit dan kriteria penodaan agama dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang sedang dibahas dalam sidang-sidang di ijtima ulama ke-VII ini salah satunya membahas tentang kriteria penodaan agama. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan agama, keyakinan dan simbol-simbol agama yang disakralkan oleh agama lain hukumnya haram bagi umat Islam.

Perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan agama, keyakinan dan simbol-simbol agama yang disakralkan agama harus dilakukan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan lain yang merendahkan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, kitab suci Alquran, ibadah mahdlah (shalat, puasa, zakat dan haji), sahabat Rasulullah SAW, simbol-simbol agama yang disakralkan seperti Kabah, masjid dan lainnya.

Termasuk dalam tindakan penodaan agama sebagaimana disebut di atas adalah perbuatan yang dilakukan namun tidak terbatas dalam bentuk. Seperti, pembuatan gambar, poster, karikatur, dan sejenisnya. Pembuatan konten dalam bentuk pernyataan, ujaran kebencian, dan video yang dipublish ke publik melalui media cetak, media sosial, media elektronik dan media publik lainnya. Serta pernyataan dan ucapan di muka umum dan media.

Dasar hukumnya Surah Al-An'am Ayat 108 dan Surah Al-Ankabut Ayat 46 serta Surah An-Nahl Ayat 125.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." (QS Al-An'am: 108)

۞ وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik . . ."  (QS Al-Ankabut: 46)

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." (QS An-Nahl: 125)

Sehubungan dengan itu direkomendasikan, untuk menciptakan kerukunan umat beragama maka harus dilakukan komunikasi, dialog dan upaya-upaya yang dapat mewujudkan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Harus ada peraturan perundangan-undangan yang kuat dan tegas untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan memberi sanksi tegas bagi pelaku atau organisasi yang melakukan penodaan atau penistaan agama yang dapat menimbulkan konflik antar dan intern umat beragama.

Negara harus bertindak tegas atas segala bentuk tindak pelanggaran yang mengganggu keharmonisan dan kerukunan beragama, sampai kepada akar masalah atau yang penyebab konflik berdasarkan UU, seperti pelanggaran terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

Saat ini materi kriteria penodaan agama ini masih sedang dibahas di sidang-sidang dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII yang berlangsung pada 9-11 November 2021. [yy/ihram]

 

Pinjamaan Online

Hukum Pinjamaan Online yang Dibahas Ijtima Ulama


Fiqhislam.com - Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII bertema 'Optimalisasi Fatwa Untuk Kemaslahatan Bangsa' membahas masalah strategis kebangsaan, fikih kontemporer, hukum dan perundang-undangan. Salah satu yang dibahas di dalamnya adalah hukum pinjaman online (pinjol). Hukum pinjol ini sedang dibahas dalam sidang komisi fikih kontemporer pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Hotel Sultan Jakarta pada 9-11 November 2021.

Dalam buku materi ijtima ulama ke-VII ini dijelaskan, transaksi berbasis IT dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi yang menjanjikan kemudahan dan kecepatan seperti transaksi jual beli online, pinjol dan sejenisnya. Transaksi pinjol menggunakan aplikasi dan pelayanan tertentu menjadi trend bisnis modern yang dipandang efektif, cepat dan mudah daripada transaksi offline. Ada sekitar 68 juta rakyat Indonesia yang telah menjadi bagian mengambil kegiatan teknologi pinjol.

Namun, transaksi pinjol yang selama ini dinilai efektif dari sisi pelayanan, tetapi dalam praktik dan ekosistemnya banyak menyisakan permasalahan. Masyarakat di beberapa daerah, bahkan di seluruh Tanah Air banyak mengeluhkan bahaya praktik pinjol yang terus menggurita. Praktik bunga yang mencekik ditambah teror banyak dilakukan oleh pelaku usaha penyedia pinjol.

Masalah yang sering muncul di tengah masyarakat pada praktik pinjol antara lain, praktik ribawi dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi, pihak yang meminjam (debitur) tidak membayar tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati, pihak yang meminjamkan (kreditur) memberikan ancaman bahkan teror fisik kepada orang yang tidak bisa bayar hutang dan persoalan lainnya.

Karena kian banyaknya praktik penyalahgunaan dan tantangan pinjol, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penataan ulang terhadap ekosistem pinjol atau financial technology peer to peer lending (fintech lending) yang selama ini telah terjadi. Melihat banyaknya praktik pinjol yang sangat meresahkan masyarakat, Presiden Joko Widodo telah meminta OJK, Kominfo dan Kapolri untuk menindak tegas praktik penyalahgunaan pinjol yang belakangan kian marak terjadi.

Kominfo telah menutup 4.874 akun pinjol sejak 2018 hingga 15 Oktober 2021 di website Google Play Store, YouTube, Facebook dan Instagram. Tahun 2021 sudah 1.856 akun pinjol yang ditutup.

Sehubungan dengan itu, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII membahas bagaimana hukum pinjol menurut pandangan Islam. Bagaimana hukum menunda pembayaran hutang bagi yang mampu. Bagaimana hukum memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar hutang. Bagaimana hukum pinjol yang belum mendapat ijin dari OJK dan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Hukum Pinjaman Online

Tim materi ijtima ulama ini menjelaskan, pada prinsipnya perbuatan pinjam meminjam atau utang piutang merupakan bentuk akad tabarru’ (kebajikan) atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran utang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan terpuji yang dianjurkan. Sedangkan sengaja menunda pembayaran utang bagi yang mampu hukumnya haram.

Mengambil keuntungan dari utang piutang, seperti bunga uang hukumnya haram karena termasuk riba. Layanan pinjaman berbasis ribawi baik offline maupun online hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan.

Memberi pinjaman (kredit), meminjam (debit), memfasilitasi atau memberi izin atas layanan pinjaman berbasis bunga baik offline atau online hukumnya haram. Aktifitas mempengarui, membujuk rayu, atau melakukan tipu daya yang menyebabkan orang terjebak pada praktik layanan pinjol hukumnya haram.

Maka, rekomendasinya pemerintah dalam hal ini Kominfo, Kapolri dan OJK hendaknya terus meningkatkan perlindungan dan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjol atau finansial technologi peer to peer lending (fintech lending) yang meresahkan masyarakat.

Direkomendasikan, pihak penyelenggara pinjol hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan. Umat Islam hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tim materi ijtima ulama ini juga mengutip sejumlah ayat Alquran dan hadist yang menjadi dasar penetapan hukum pinjol. Saat ini materi hukum pinjol masih sedang dibahas di sidang komisi dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII. [yy/ihram]