25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis mengkritik Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mengatur tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan.

Adapun yang dikritik Cholil Nafis adalah pelarangan sekolah mewajibkan pengunaan jilbab. Menurut dia, tidak lagi mencerminkan pendidikan jika pendidikan tidak boleh melarang dan tak boleh mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan.

"Kalau pendidikan tak boleh melarang dan tak boleh mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan ini tak lagi mencerminkan pendidikan. Memang usia sekolah itu perlu dipaksa melakukan yang baik dari perintah agama karena untuk pembiasaan pelajar. Jadi SKB 3 Menteri itu ditinjau kembali atau dicabut," kata Cholil melalui akun Twitternya, @cholilnafis, Kamis 4 Februari 2021.

Menurut dia, pendidikan tidak hanya tentang pemahaman tapi juga pembiasaan. "Kalau guru muslimah mewajibkan muridnya yang muslimah berjilbab dalam rangka pendidikan kan bagus," cuit Cholil Nafis.

Cholil setuju jika siswi muslimah dipaksa berjilbab. sedangkan non-muslim kembali kepada ajaran agamanya masing-masing. Dia menjuga menegaskan jangan mudah menyatakan sedikit-sedikit menilai orang intoleran.

Hal itu dicuit Cholil menanggapi tudingan pemilik akun @OmAdityaWisnu yang menudingnya intoleran. "Jadi Bapak mendukung siswi Non-muslim dipaksa diwajibkan pakai jilbab? Jadi bapak intoleran?" cuit @OmAdityaWisnu, 14 Februari 2024.

"Saya setuju siswi muslimah dipaksa berjilbab, soal non muslim kembali pada ajaran agamanya. Alaaahhhh dikit2 intoleran," jawab Cholil. [yy/sindonews]

 

Fiqhislam.com - Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis mengkritik Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mengatur tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan.

Adapun yang dikritik Cholil Nafis adalah pelarangan sekolah mewajibkan pengunaan jilbab. Menurut dia, tidak lagi mencerminkan pendidikan jika pendidikan tidak boleh melarang dan tak boleh mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan.

"Kalau pendidikan tak boleh melarang dan tak boleh mewajibkan soal pakaian atribut keagamaan ini tak lagi mencerminkan pendidikan. Memang usia sekolah itu perlu dipaksa melakukan yang baik dari perintah agama karena untuk pembiasaan pelajar. Jadi SKB 3 Menteri itu ditinjau kembali atau dicabut," kata Cholil melalui akun Twitternya, @cholilnafis, Kamis 4 Februari 2021.

Menurut dia, pendidikan tidak hanya tentang pemahaman tapi juga pembiasaan. "Kalau guru muslimah mewajibkan muridnya yang muslimah berjilbab dalam rangka pendidikan kan bagus," cuit Cholil Nafis.

Cholil setuju jika siswi muslimah dipaksa berjilbab. sedangkan non-muslim kembali kepada ajaran agamanya masing-masing. Dia menjuga menegaskan jangan mudah menyatakan sedikit-sedikit menilai orang intoleran.

Hal itu dicuit Cholil menanggapi tudingan pemilik akun @OmAdityaWisnu yang menudingnya intoleran. "Jadi Bapak mendukung siswi Non-muslim dipaksa diwajibkan pakai jilbab? Jadi bapak intoleran?" cuit @OmAdityaWisnu, 14 Februari 2024.

"Saya setuju siswi muslimah dipaksa berjilbab, soal non muslim kembali pada ajaran agamanya. Alaaahhhh dikit2 intoleran," jawab Cholil. [yy/sindonews]

 

Harapan Menag

SKB 3 Menteri soal Seragam dan Atribut Sekolah, Ini Harapan Menag


Fiqhislam.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sudah meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menag optimistis lahirnya SKB 3 Menteri ini akan mampu menguatkan sikap toleransi dan saling kesepahaman antarpemeluk agama. “Keluarnya SKB 3 Menteri ini dilatarbelakangi nilai keagamaan dan keyakinan bahwa agama dan seluruh ajarannya mengajarkan perdamaian, menyelesaikan perbedaan dengan baik, dan saling menghormati,” ujar Menag Yaqut di Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Lahirnya SKB ini juga diharapkan akan mencegah muculnya konflik yang bersumber dari nilai agama. Regulasi ini juga bukan dasar kelompok atau sekolah untuk memaksakan atribut keagamaan tertentu. “Melainkan agar masing-masing pemeluk agama saling memahami dan bersikap toleransi,” kata Menag.

Secara jelas SKB ini memberi mandat kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan penguatan pemahaman moderasi kepada pemerintah daerah (pemda) dan sekolah. Kewenangan ini dilakukan kepada pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKB ini.

“Kementerian Agama melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan/atau sekolah yang bersangkutan,” demikian bunyi diktum keempat, huruf e poin 1. Tak hanya itu, Kemenag juga dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi sebagaimana bunyi pada poin 2.

Secara rinci, ada empat aturan pokok dalam SKB tersebut. Pertama, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut baik tanpa kekhasan agama tertentu, atau dengan kekhasan agama tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pemda dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu.

Ketiga, dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik,dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.

Keempat, pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, instruksi, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan/atau kepala sekolah yang bertentangan dengan keputusan bersama. Pemerintah memberi waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal SKB ini ditetapkan. [yy/sindonews]

 

SKB 3 Menteri

Kritik Ikhsan Abdullah Soal SKB 3 Menteri tentang Seragam


Fiqhislam.com - Praktisi hukum dan juga Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah meminta SKB 3 Menteri seragam dan atribut peserta didik segera dicabut. Seperti diketahui, Mendagri Tito Karnavian, Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas telah membuat SKB tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

"SKB 3 itu harus segera dicabut karena berpotensi melahirkan kegaduhan dan merusak sistem hukum. SKB itu beschiking (keputusan) bukan regeling (ketentuan yang mengatur)," kata Ikhsan menyampaikan pandanganya kepada Republika, Kamis (4/2).

Ikhsan mengatakan, karena faktanya isi SKB tersebut berupa regeling (aturan), maka harus ada judicial review ke Mahkamah Agung. Alasannya, karena SKB itu akan menimbulkan kekacauan pada sistem hukum.

"Kasus jilbab ini mengemuka di awal Januari lalu, ketika SMK Negeri 2 Padang Sumatra Barat dituding melakukan pemaksaan menggunakan jilbab bagi siswi yang beragama non-Muslim," katanya.

Padahal, itu merupakan kebijakan pemerintah daerah (pemda) setempat yang mengharuskan penggunaan jilbab bagi siswi Muslimah. Itu merupakan beleid dari pemda setempat yang tertuang dalam Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/Binsos-iii/2005 dan merupakan kearifan lokal yang harus dihormati.

Karena jilbab dianggap sebagai pakaian yang sesuai syari dan berpakaian yang sesuai syari adalah merupakan kewajiban bagi seorang Muslimah.

"Karena dalam Islam berpakaian dengan menutup aurat itu di samping wajib hukumnya bagi seorang Muslimah juga merupakan ibadah," katanya.

Hal itu juga dijamin oleh Konstitusi Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga pada ayat, negara menjamin hak warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya itu.

Terlebih, masyarakat Minang juga memiliki filosofi, "Adat basandi Syara’ Syara basandi Kitabullah." Karena itu kebijakan Pemda Padang atau tepatnya Wali Kota Padang yang tertuang dalam Instruksi Wali Kota Padang Nomor 451.442/Binsos-iii/2005 yang salah satu poinnya mewajibkan pemakaian jilbab bagi siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri di Padang.

"Hal ini sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan Pacasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa," katanya.

Apalagi, kata Ikhsan, kebijakan ini telah berjalan sejak 2005 dan diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan ditaati. Ikhsan mengaku heran mengapa Mendikbud Nadiem Anwar Makarim kemudian mempersoalkannya.

"Sampai Mas Menteri Nadiem begitu geram membuat pernyataan melalui video dan menjadi viral. Seakan-akan ada persoalan genting dan terjadi praktik intoleransi di sekolah," katanya.

Ikhsan berpendapat, berkaitan dengan kasus seorang siswi non-Muslim, Elianu, di Kota Padang yang merasa diimbau memakai jilbab oleh sekolahnya, harusnya tak menjadi dasar diterbitkan SKB. Pihak sekolah pun dalam pernyataannya tidak merasa memaksakan aturan tersebut.

"Hal ini bersifat kasuistis," katanya.

Menurut Ikhsan, pernyataan Mendikbud Nadiem Makarim itu menggenaralisasi bahwa sekolah dilarang membuat peraturan atau imbauan bagi siswinya untuk menggunakan pakaian model agama tertentu. Dan hal itu dinilai sangat berlebihan dan bertentangan dengan konstitusi.

"Hemat kami, ini merupakan pernyataan yang berlebihan dan bisa jadi bertentangan dengan kebebasan warga negara melaksanakan ajaran agamanya yang telah dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang telah berlangsung sejak Indonesia merdeka," katanya.

Menurut Ikhsan, diterbitkannya SKB 3 Menteri, Kementerian Pendidikan, Kemendagri, dan Kementerian Agama ini menambah kekeliruan dan kegaduhan lagi. Karena itu, mengenai kasus siswi di SMK Negeri 2 Kota Padang yang kebetulan keyakinan agamanya berbeda dan tidak merasa dipaksa dan diterima sebagai sesuatu yang sudah terbiasa sesuai pernyataan siswa tersebut ketika diwawancarai oleh media.

"Haruslah disudahi. Cukup diselesaikan oleh internal sekolahnya bersama Dinas Pendidikan di Kota Padang dan pemda setempat," katanya.

Apalagi, pihak sekolah hingga hari ini tidak mengambil tindakan apa pun terhadap siswi tersebut. Jadi, sama sekali tidak diperlukan SKB 3 Menteri yang mengatur tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Ikhsan mengajak semua meciptakan kesejukan dan ketenteraman di masyarakat yang sudah sulit akibat wabah Covid-19. SKB 3 Menteri ini jangan solah-olah ada intoleransi dan pelanggaran HAM.

"Mari kita jaga kerukunan dan harmoni kehidupan antarumat beragama karena kita semua bersudara," kata Ikhsan yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch. [yy/republika]