25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Sebab, ia menilai, pegawai yang bekerja di instansi pemerintah sebaiknya memperlihatkan identitas wajahnya.

"Secara pribadi saya setuju. Tetapi idealnya, ya harus ada UU yang mengatur bahwa untuk bekerja dalam jabatan tertentu, harus ada foto yang terlihat wajah, sehingga tidak ada kerahasiaan yang tersembunyi," kata dia ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (31/10).

Jimly menerangkan, harus ada aturan yang jelas terkait cadar di instansi pemerintah. Dengan demikian, ia mengatakan, tidak menjadi kontra produktif dan sumber salah paham pihak terkait.



Jimly menjelaskan, setiap orang harus diperbolehkan atau bebas untuk mengenakan cadar (niqab). Akan tetapi, ia menambahkan, orang yang ingin bekerja di instansi atau pekerjaan tertentu wajib memenuhi persyaratan resmi (official requirement) yang ada, di antaranya pakaian.

Menurut Jimly, pelarangan ini bukan hanya ASN atau PNS di instansi pemerintahan. Ia mengatakan pengaturan serupa, yakni berwajah terbuka, harus berlaku bagi pekerjaan sebagai polisi ataupun TNI.

Dia juga mengatakan, jika ada PNS yang tidak menyetujui aturan tersebut maka pemerintah dapat menawarinya untuk tidak lagi menjadi warga biasa. "Sebagai warga biasa, silahkan menggunakan pakaian tertutup sebagai bagian ekspresi. Karena itu juga merupakan hak asasi manusia," ujar pengamat hukum dan tata negara itu.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menyebut akan mempertimbangkan wacana larangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan. Ia mengaku, wacana tersebut masih dalam tahap kajian.

Namun, belakangan ia meluruskan pernyataannya. Fachrul menyebut ia hanya menyampaikan penggunaan cadar tidak ada tuntunannya dalam Alquran dan hadis.

"Gak ada saya sebut itu (larangan menggunakan cadar atau niqab) itu. Tidak ada ayat dan hadisnya tetapi tidak kita larang," katanya saat ditemui Republika.co.id setelah menghadiri Konsolidasi Percepatan Pencapaian Visi-Misi Presiden di Kemenko PMK, Kamis (31/10).

Fachrul juga membantah Kemenag sedang mengkaji larang penggunaan cadar di instansi. Menurut dia, larangan menggunakan atau tidak boleh menggunakan bukan kewenangan Kemenag. "Belum pernah ngomong. Kalau melarang-melarang itu kan bukan urusan Menag," katanya.

Namun, kata dia, penggunaan cadar atau niqab oleh pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai non-PNS di intansi pemerintah, itu jelas dilarang. "Kalau intansi pemerintah tak boleh kan, sudah jelas memang ada aturannya. Kalau kamu PNS pakai cadar kan gak boleh," katanya. [yy/republika]

Sebab, ia menilai, pegawai yang bekerja di instansi pemerintah sebaiknya memperlihatkan identitas wajahnya.

"Secara pribadi saya setuju. Tetapi idealnya, ya harus ada UU yang mengatur bahwa untuk bekerja dalam jabatan tertentu, harus ada foto yang terlihat wajah, sehingga tidak ada kerahasiaan yang tersembunyi," kata dia ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (31/10).

Jimly menerangkan, harus ada aturan yang jelas terkait cadar di instansi pemerintah. Dengan demikian, ia mengatakan, tidak menjadi kontra produktif dan sumber salah paham pihak terkait.



Jimly menjelaskan, setiap orang harus diperbolehkan atau bebas untuk mengenakan cadar (niqab). Akan tetapi, ia menambahkan, orang yang ingin bekerja di instansi atau pekerjaan tertentu wajib memenuhi persyaratan resmi (official requirement) yang ada, di antaranya pakaian.

Menurut Jimly, pelarangan ini bukan hanya ASN atau PNS di instansi pemerintahan. Ia mengatakan pengaturan serupa, yakni berwajah terbuka, harus berlaku bagi pekerjaan sebagai polisi ataupun TNI.

Dia juga mengatakan, jika ada PNS yang tidak menyetujui aturan tersebut maka pemerintah dapat menawarinya untuk tidak lagi menjadi warga biasa. "Sebagai warga biasa, silahkan menggunakan pakaian tertutup sebagai bagian ekspresi. Karena itu juga merupakan hak asasi manusia," ujar pengamat hukum dan tata negara itu.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menyebut akan mempertimbangkan wacana larangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan. Ia mengaku, wacana tersebut masih dalam tahap kajian.

Namun, belakangan ia meluruskan pernyataannya. Fachrul menyebut ia hanya menyampaikan penggunaan cadar tidak ada tuntunannya dalam Alquran dan hadis.

"Gak ada saya sebut itu (larangan menggunakan cadar atau niqab) itu. Tidak ada ayat dan hadisnya tetapi tidak kita larang," katanya saat ditemui Republika.co.id setelah menghadiri Konsolidasi Percepatan Pencapaian Visi-Misi Presiden di Kemenko PMK, Kamis (31/10).

Fachrul juga membantah Kemenag sedang mengkaji larang penggunaan cadar di instansi. Menurut dia, larangan menggunakan atau tidak boleh menggunakan bukan kewenangan Kemenag. "Belum pernah ngomong. Kalau melarang-melarang itu kan bukan urusan Menag," katanya.

Namun, kata dia, penggunaan cadar atau niqab oleh pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai non-PNS di intansi pemerintah, itu jelas dilarang. "Kalau intansi pemerintah tak boleh kan, sudah jelas memang ada aturannya. Kalau kamu PNS pakai cadar kan gak boleh," katanya. [yy/republika]

Menag Tegaskan tak Ada Larangan Bercada

Menag Tegaskan tak Ada Larangan Bercadar


Fiqhislam.com - Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan Kementerian Agama tak akan mengeluarkan aturan larangan bercadar bagi pegawai institusi pemerintahan. Ia berdalih, tak ada aturan yang melarang penggunaan cadar.

"Nggak ada, nggak ada. Kita nggak pegang aturannya. Aturannya nggak ada, tapi larangannya juga nggak ada. Jadi silakan saja. Kalau dari aspek agama," ujar Fachrul di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10).

Menurutnya, Kementerian Agama tak memiliki hak untuk melarang penggunaan cadar. Ia mengatakan, jika aturan tersebut memang akan dikeluarkan, maka demi masalah keamanan. 

"Saya nggak pernah bilang mengkaji. Kalau seandainya orang mengeluarkan aturan untuk dalam kaitan keamanan, ya, silakan aja. Pasti bukan kemenag itu yang ngelarang," ucapnya.

Sebelumnya, Fachrul Razi menyebut akan mempertimbangkan wacana larangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan. Ia mengaku, wacana tersebut masih dalam tahap kajian. 

Karena itu, ia menegaskan, penggunaan cadar di instansi pemerintahan masih dipersilakan. Ia berpendapat, penggunaan cadar tak menjadi tolak ukur ketakwaan seseorang. Selain itu, wacana ini dimunculkan karena faktor keamanan. [yy/republika]

MUI: Pengkajian Cadar Harus Libatkan Ulama

MUI: Pengkajian Cadar Harus Libatkan Ulama


Fiqhislam.com - Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas setuju dengan rencana pemerintah untuk melarang pengguna niqab atau cadar masuk ke instansi pemerintah. Namun dia meminta pengkajian pelarangan tersebut tidak dibahas secara internal Kementerian Agama saja, tetapi juga mengundang ormas Islam dan ulama.

"Saya setuju-setuju saja kalau Kemenag ingin mengkaji mengenai masalah pemakaian cadar. Tetapi karena ini menyangkut masalah agama dan keyakinan, maka libatkan dan ajaklah para ulama dan ormas-ormas keagamaan untuk mengkajinya," kata Anwar Abbas di Jakarta, Kamis (31/10).

Dia mengatakan, selama ini secara garis besar para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai cadar. Dia mengungkapkan, ada yang menyatakan memakai cadar itu hukumnya wajib, tetapi juga ada yang menyatakan sebaliknya.

Karena itu, ia meminta semua pihak menyikapi bijaksana terkait rencana kebijakan tersebut. Lanjutnya, masalah pemakaian cadar ini tidak masuk ke dalam masalah ushuliyyah atau hal-hal pokok. Pembahasan itu menurut dia masuk ke wilayah yang memang dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat.

"Maka sebaiknya sikap kita dalam menghadapi masalah ini adalah dengan mengedepankan sikap tasamuh dan atau toleransi," kata Anwar lagi.

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan berencana melarang pengguna cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah. Hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan menkopolhukam Wiranto.

Fachrul mengatakan rencana kebijakan tersebut masih dalam kajian. Namun, dia melanjutkan, aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.

Dia menyampaikan Kemenag saat ini tengah mengkaji hal tersebut untuk ditetapkan melalui peraturan menteri agama. Namun ia menegaskan tak pernah berpikir untuk melarang penggunaan cadar.

Fachrul kembali menegaskan langkah ini dipertimbangkan karena semakin banyak pengguna cadar yang menganggap hal itu sebagai indikator keimanan. Menurutnya, banyak pengguna cadar yang menilai orang yang tak bercadar tingkat ketakwaannya lemah. [yy/republika]