25 Syawal 1443  |  Jumat 27 Mei 2022

basmalah.png

Sah, Perppu Ormas Jadi Undang-Undang


Fiqhislam.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang. Rapat paripurna pengesahan Perppu Ormas menjadi UU berjalan alot dan dihujani interupsi dari fraksi yang menolak.

"Dengan mempertimbangan berbagai catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada maka rapat paripurna menyetujui Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang," ujar Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/10).

Fadli pun menanyakan kepada peserta seluruh rapat paripurna apakah menyetujui jika Perppu Ormas disahkan menjadi UU, yang kemudian dijawan setuju oleh mayoritas peserta rapat. Atas persetujuan itu, Fadli pun mengetok palu rapat menandai resminya Perppu Ormas menjadi UU.

Adapun pengambilan keputusan Perppu Ormas ini dilakukan melalui mekanisme pengambilan suara anggota terbanyak melalui fraksi-fraksi. Hal ini setelah rapat paripurna DPR tidak dapat menghasilkan satu keputusan dengan musyawarah mufakat, meskipun telah dilakukan lobi-lobi antar fraksi saat jeda rapat.

Fadli mengungkap berdasarkan kehadiran 445 anggota DPR, sebanyak 314 anggota setuju Perppu Ormas disahkan menjadi UU. Sementara anggota yang menolak sekitar 131 anggota.

"Baik kita sudah mendapatkan hasil disini bahwa dari anggota yang hadir 314 setuju dengan Perppu, dan 131 anggota tidak setuju dengan total 445 anggoga yang hadir dan terdaffar," katanya.

Proses pengambilan keputusan Perppu Ormas menjadi UU ini dalam rapat paripurna dihujani interupsi oleh fraksi-fraksi. Terutama dari fraksi penolak Perppu Ormas yakni Gerindra, PKS dan PAN.

Karena itu, rapat yang dimulai sekitar pukul 11.30 WIB diskor sekitar satu jam untuk dilakukan lobi-lobi untuk mencapai keputusan mufakat. Namun setelah lobi dilakukan, ternyata pandangan fraksi tidak berubah.

Komposisi peta fraksi terhadap Perppu Ormas masih seperti pandangan mini fraksi di Komisi II DPR sebelumnya, yakni tujuh berbanding tiga. Tujuh fraksi menerima dan mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-undang meski ada beberapa dengan catatan, sedangkan tiga fraksi menolak Perppu Ormas.

Partai-partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura masih solid untuk mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi UU. Sementara PKB, PPP dan Partai Demokrat menerima dan mendukung Perppu Ormas menjadi UU, namun dengan catatan. Sedangkan tiga fraksi yang menolak yakni Partai Gerindra, PKS dan PAN konsisten menolak Perppu Ormas disahkan menjadi UU.

"Dari hasil lobi belum dicapai musyawarah mufakat maka sebagaimana ketentuan tata tertib DPR yang berbunyi jika rapat dilakukan tidak mencapai musyawarah mufakat, maka diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak," ujar Pimpinan Sidang yang juga Wakil Ketua DPR Fadi Zon. [yy/republika]

Sah, Perppu Ormas Jadi Undang-Undang


Fiqhislam.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menjadi undang-undang. Rapat paripurna pengesahan Perppu Ormas menjadi UU berjalan alot dan dihujani interupsi dari fraksi yang menolak.

"Dengan mempertimbangan berbagai catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi yang ada maka rapat paripurna menyetujui Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas menjadi Undang-undang," ujar Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (24/10).

Fadli pun menanyakan kepada peserta seluruh rapat paripurna apakah menyetujui jika Perppu Ormas disahkan menjadi UU, yang kemudian dijawan setuju oleh mayoritas peserta rapat. Atas persetujuan itu, Fadli pun mengetok palu rapat menandai resminya Perppu Ormas menjadi UU.

Adapun pengambilan keputusan Perppu Ormas ini dilakukan melalui mekanisme pengambilan suara anggota terbanyak melalui fraksi-fraksi. Hal ini setelah rapat paripurna DPR tidak dapat menghasilkan satu keputusan dengan musyawarah mufakat, meskipun telah dilakukan lobi-lobi antar fraksi saat jeda rapat.

Fadli mengungkap berdasarkan kehadiran 445 anggota DPR, sebanyak 314 anggota setuju Perppu Ormas disahkan menjadi UU. Sementara anggota yang menolak sekitar 131 anggota.

"Baik kita sudah mendapatkan hasil disini bahwa dari anggota yang hadir 314 setuju dengan Perppu, dan 131 anggota tidak setuju dengan total 445 anggoga yang hadir dan terdaffar," katanya.

Proses pengambilan keputusan Perppu Ormas menjadi UU ini dalam rapat paripurna dihujani interupsi oleh fraksi-fraksi. Terutama dari fraksi penolak Perppu Ormas yakni Gerindra, PKS dan PAN.

Karena itu, rapat yang dimulai sekitar pukul 11.30 WIB diskor sekitar satu jam untuk dilakukan lobi-lobi untuk mencapai keputusan mufakat. Namun setelah lobi dilakukan, ternyata pandangan fraksi tidak berubah.

Komposisi peta fraksi terhadap Perppu Ormas masih seperti pandangan mini fraksi di Komisi II DPR sebelumnya, yakni tujuh berbanding tiga. Tujuh fraksi menerima dan mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi Undang-undang meski ada beberapa dengan catatan, sedangkan tiga fraksi menolak Perppu Ormas.

Partai-partai pendukung pemerintah seperti PDIP, Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura masih solid untuk mendukung Perppu Ormas disahkan menjadi UU. Sementara PKB, PPP dan Partai Demokrat menerima dan mendukung Perppu Ormas menjadi UU, namun dengan catatan. Sedangkan tiga fraksi yang menolak yakni Partai Gerindra, PKS dan PAN konsisten menolak Perppu Ormas disahkan menjadi UU.

"Dari hasil lobi belum dicapai musyawarah mufakat maka sebagaimana ketentuan tata tertib DPR yang berbunyi jika rapat dilakukan tidak mencapai musyawarah mufakat, maka diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak," ujar Pimpinan Sidang yang juga Wakil Ketua DPR Fadi Zon. [yy/republika]

MK: Disahkan Jadi UU, Gugatan Perppu Ormas Otomatis Gugur

MK: Disahkan Jadi UU, Gugatan Perppu Ormas Otomatis Gugur


MK: Disahkan Jadi UU, Gugatan Perppu Ormas Otomatis Gugur


Fiqhislam.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang.

Menurut Juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengikuti putusan DPR mengenai Perppu Ormas. Bila nantinya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 itu disahkan menjadi UU, maka otomatis gugatannya akan gugur.

"Beberapa kali MK menguji perppu memang ada pilihan-pilihan kemungkinan. Kalau ternyata DPR lebih dulu memberikan persetujuan atau penolakan berarti kasus di MK akan mengikuti," paparnya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

Fajar menjelaskan, dalam konteks tersebut bila Perppu Ormas disetujui DPR, berarti akan terbit Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Ormas menjadi sebuah UU.

"Dengan ditetapkannya undang-undang itu, maka Perppu Ormas sudah almarhum, sudah tidak ada," ujarnya.

Ketika Perppu itu sudah dinyatakan dalam UU, lanjutnya, maka secara praktis perkara yang beracara di MK itu menjadi kehilangan obyek. Sehingga bila perkara tersebut kehilangan obyek maka tidak dapat diterima.

"Kalau kehilangan obyek berarti NO (niet ontvankelijke verklaard) tidak dapat diterima karena objeknya sudah tidak ada," terangnya.

Akan tetapi, sambung Fajar, bahwa MK menilai peluang menguji substansi Perppu Ormas tetap bisa dilakukan asalkan perkara tersebut dibuat menjadi baru dengan bahan pengujian yang sama.

"Tapi ya itu tadi, peluang untuk menguji substansi Perppu ini kan tidak hilang. Undang-undang tentang penetapan perppu itu kemudian bisa dimungkinkan untuk diuji kembali dengan perkara baru. Kalau dulu menguji perppu, sekarang menguji undang-undang penetapan Perppu, kira-kira begitu," pungkasnya. [yy/okezone]