25 Syawal 1443  |  Jumat 27 Mei 2022

basmalah.png

Ini Kata Jokowi Soal Pembubaran HTI


Fiqhislam.com - Pemerintah sudah pasti akan menghapus keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran ini dilakukan karena visi dan misi HTI dinilai bertentangan dengan landasan dasar negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah berulang kali menyampaikan mengenai pembubaran ormas HTI. Menurut dia, pemerintah tidak sewenang-wenang, tapi berdasarkan pengamatan yang cukup lama.

"Pemerintah mengkaji lama, telah mengalami, dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dan masyarakat. Ya keputusan seperti yang sudah diputuskan pada hari ini," ujar Jokowi dalam acara Apkasi, Rabu (19/7).

Menurut Jokowi, hingga saat ini baru ormas HTI yang akan dibubarkan oleh pemerintah. Pemerintah akan fokus satu per satu pada keberadaan ormas-ormas yang ada.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM telah resmi mencabut status badan hukum ormas HTI. Dengan demikian HTI resmi dibubarkan pemerintah. Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. [yy/republika]

Ini Kata Jokowi Soal Pembubaran HTI


Fiqhislam.com - Pemerintah sudah pasti akan menghapus keberadaan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pembubaran ini dilakukan karena visi dan misi HTI dinilai bertentangan dengan landasan dasar negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah telah berulang kali menyampaikan mengenai pembubaran ormas HTI. Menurut dia, pemerintah tidak sewenang-wenang, tapi berdasarkan pengamatan yang cukup lama.

"Pemerintah mengkaji lama, telah mengalami, dan juga masukan dari banyak kalangan, dari para ulama, dan masyarakat. Ya keputusan seperti yang sudah diputuskan pada hari ini," ujar Jokowi dalam acara Apkasi, Rabu (19/7).

Menurut Jokowi, hingga saat ini baru ormas HTI yang akan dibubarkan oleh pemerintah. Pemerintah akan fokus satu per satu pada keberadaan ormas-ormas yang ada.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM telah resmi mencabut status badan hukum ormas HTI. Dengan demikian HTI resmi dibubarkan pemerintah. Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. [yy/republika]

Tifatul: Kebebasan Berserikat Harus Dijaga

Tifatul: Kebebasan Berserikat Harus Dijaga


Tifatul: Kebebasan Berserikat Harus Dijaga


Fiqhislam.com - Anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring mengatakan, kebebasan berserikat harus dijaga oleh pemerintah, bukan justru mengekang. Menurut Tifatul, banyak pertanyaan, terutama oleh kalangan masyarakat, apakah Perppu yang dikeluarkan pemerintah terkait Ormas akan membelenggu kebebasan berserikat.

"Ada masalah pembubaran (HTI) ini, apakah akan membelenggu kebebasan berserikat?" ujar Tifatul saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (19/7).

Mantan Menkominfo ini menyarankan pada HTI untuk menempuh jalur hukum. Tifatul menilai, kebebasan berserikat sebenarnya tidak memiliki masalah selama tidak memiliki unsur kekerasan. Kebebasan berserikat, kata dia, harus dijaga, kecuali yang bertentangan dengan UUD 1945 dan konstitusi. "Juga dengan UU yang berlaku saat ini," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM akan mencabut status badan hukum ormas HTI mulai hari ini, Kamis (19/7). Pengumuman pencabutan status hukum HTI tersebut dinyatakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi, Jakarta Selatan.

Freddy Harris menjelaskan, Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas). "Artinya secara administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum," ujar dia. [yy/republika]

Cabut Status Hukum HTI, Ini Alasan Kemenkumham

Cabut Status Hukum HTI, Ini Alasan Kemenkumham


Cabut Status Hukum HTI, Ini Alasan Kemenkumham


Fiqhislam.com - Akhirnya, Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai tanggal 19 Juli 2017. Pengumuman pencabutan status hukum HTI tersebut dibacakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi di Jalan Rasuna Said Kavling 6 - 7, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/7).

Freddy Harris menjelaskan, bahwa Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (ormas). "Artinya secara administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum," ujarnya.

Adapun sebaliknya, perkumpulan/ormas bila tidak mememenuhi syarat administrasi, maka pihak Kemenkumham tidak akan memberikan SK pengesahan Badan Hukum perkumpulan/ormas tersebut. Sedangkan mengenai SK pencabutan Badan Hukum perkumpulan/ormas HTI, ucap Harris, hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017.

Menurutnya, pencabutan SK telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah. Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI.

Pemerintah juga meyakinkan pencabutan SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak. Melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah. "Yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan," tuturnya.

Harris menjelaskan, bahwa pemerintah juga menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Salah satunya adalah dengan mempermudah proses pengesahan Badan Hukum perkumpulan/ormas.

Hal itu dengan catatan setelah perkumpulan/ormas disahkan melalui SK maka perkumpulan/ormas wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tetap berada di koridor hukum. "Khususnya tidak berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia," kata Harris.

Dirjen AHU Kemenkumham ini menambahkan, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan/ormas saja. Melainkan juga memfasilitasi laporan dari masyarakat jika ada indikasi laporan suatu perkumpulan/ormas yang melenceng dari ideologi dan hukum negara.

Adapun instansi pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan yang akan melakukan tindakan tegas kepada perkumpulan/ormas yang disinyalemen memiliki ideologi yang melenceng dari Pancasila.

Tindakan tegas diberikan setelah melakukan kajian akan laporan tersebut dahulu. "Laporan masyarakat akan ditelaah secara mendalam," imbuhnya.

Harris menjelaskan, khusus untuk HTI, walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

"Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka ha-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI," kata Harris.

Kemenkumham melalui Dirjen AHU sebagai penerbit SK perkumpulan/ormas di Indonesia berwenang untuk mencabut SK Badan Hukum HTI. Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.

Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik (melalui websiteahu.go.id-red). Kini, kata Harris, dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 Pasal 80A.

Menurutnya, jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini dipersilakan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "Silakan mengambil jalur hukum," tandas Harris. [yy/republika]