25 Syawal 1443  |  Jumat 27 Mei 2022

basmalah.png

Sidang Ahok Ditunda, Arsul Sani: Polisi Jangan Buat Kontroversi Baru


Fiqhislam.com - Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menilai wajar pandangan sejumlah pihak terkait intervensi pihak kepolisian dalam proses sidang kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini menyusul adanya surat permintaan penundaan sidang tuntutan Ahok oleh Polda Metro Jaya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menurutnya, pihak kepolisian mestinya tak perlu menuangkan permintaan tersebut dalam bentuk surat kepada Pengadilan jika tujuannya memang dimaksudkan demi menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban jelang PIlkada. "Maksud menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban jelang Pilkada itu baik, namun mestinya tidak dituangkan dalam bentuk surat seperti itu. Dengan cara seperti itu maka wajar jika banyak pihak menilainya sebagai sebuah bentuk intervensi terhadap proses peradilan," kata Arsul saat dihubungi Republika.co.id, pada Jumat (7/4).

Menurutnya, kepolisian mestinya bisa menggunakan cara-cara yang lebih 'halus' misalnya dengan bersilaturahim langsung dengan Ketua Pengadilan dan mengutarakan soal permasalahan keamanan.

Semestinya, Asrul mengatakan sudah dikomunikasikan lebih awal pihak kepolisian dan pengadilan mengenai estimasi gangguan keamanan. Bukan dengan tiba-tiba mengirim surat ke Pengadilan. Di saat pihak majelis hakim telah menentukan sidang tuntutan dilakukan pekan depan.

"Seharusnya sudah dikomunikasikan sejak awal, sehingga masyarakat tidak bertambah kesannya bahwa Polri berpihak kepada Pak Ahok," kata Sekjen PPP Kubu Romahurmuzy tersebut.

Ia pun meminta kepada pihak Kepolisian untuk menghormati keputusan PN Jakut jika pengadilan tetap melanjutkan sidang tuntutan pekan depan. Ia juga meminta hal tersebut tidak memengaruhi pihak Polda Metro Jata untuk memberi pengamanan maksimum persidangan Ahok.

"Sehingga tidak ada pilihan lain bagi polisi untuk melakukan pengamanan maksimun pada sidang tuntutan hukum mendatang. Tugas polisi kan memang menjaga keamanan, jadi tidak perlu kemudian sikap PN Jakut itu membuat kontroversi baru," katanya. [yy/republika]

Sidang Ahok Ditunda, Arsul Sani: Polisi Jangan Buat Kontroversi Baru


Fiqhislam.com - Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menilai wajar pandangan sejumlah pihak terkait intervensi pihak kepolisian dalam proses sidang kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini menyusul adanya surat permintaan penundaan sidang tuntutan Ahok oleh Polda Metro Jaya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menurutnya, pihak kepolisian mestinya tak perlu menuangkan permintaan tersebut dalam bentuk surat kepada Pengadilan jika tujuannya memang dimaksudkan demi menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban jelang PIlkada. "Maksud menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban jelang Pilkada itu baik, namun mestinya tidak dituangkan dalam bentuk surat seperti itu. Dengan cara seperti itu maka wajar jika banyak pihak menilainya sebagai sebuah bentuk intervensi terhadap proses peradilan," kata Arsul saat dihubungi Republika.co.id, pada Jumat (7/4).

Menurutnya, kepolisian mestinya bisa menggunakan cara-cara yang lebih 'halus' misalnya dengan bersilaturahim langsung dengan Ketua Pengadilan dan mengutarakan soal permasalahan keamanan.

Semestinya, Asrul mengatakan sudah dikomunikasikan lebih awal pihak kepolisian dan pengadilan mengenai estimasi gangguan keamanan. Bukan dengan tiba-tiba mengirim surat ke Pengadilan. Di saat pihak majelis hakim telah menentukan sidang tuntutan dilakukan pekan depan.

"Seharusnya sudah dikomunikasikan sejak awal, sehingga masyarakat tidak bertambah kesannya bahwa Polri berpihak kepada Pak Ahok," kata Sekjen PPP Kubu Romahurmuzy tersebut.

Ia pun meminta kepada pihak Kepolisian untuk menghormati keputusan PN Jakut jika pengadilan tetap melanjutkan sidang tuntutan pekan depan. Ia juga meminta hal tersebut tidak memengaruhi pihak Polda Metro Jata untuk memberi pengamanan maksimum persidangan Ahok.

"Sehingga tidak ada pilihan lain bagi polisi untuk melakukan pengamanan maksimun pada sidang tuntutan hukum mendatang. Tugas polisi kan memang menjaga keamanan, jadi tidak perlu kemudian sikap PN Jakut itu membuat kontroversi baru," katanya. [yy/republika]

GNPF MUI: Tindakan Polisi Berlebihan

GNPF MUI: Tindakan Polisi Berlebihan


GNPF MUI: Tindakan Polisi Berlebihan


Fiqhislam.com - Anggota Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Heri Aryanto membenarkan adanya surat dari Kapolda Metro Jaya Irjem M Iriawan untuk menunda sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Heri mengatakan dirinya telah mengklarifikasi kepada PN Jakarta Utara mengenai kebenaran surat tersebut. "Suratnya diterima tanggal 5 April 2017," ujar Heri di PN Jakut, Jumat (7/4).

Selain mengklarifikasi beredarnya surat dari Polda Metro Jaya, Heri juga memasukan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Terkait surat tersebut, Heri mengatakan pihaknya surat yang dikirimkan Polda Metro Jaya adalah bentuk intervensi pihak kepolisian kepada proses hukum yang sedang berjalan.

"Tindakan Polda Metro Jaya yang meminta penundaan sidang sebagai tindakan yang berlebihan. Selain itu, penundaan sidang tersebut juga tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan," tegasnya.

Hal kedua dalam surat tersebut, kata Heri, merupakan dukungan kepada Pengadilan Jakarta Utara khususnya kepada Majelis Hakim untuk tetap melaksanakan persidangan tanggal 11 April 2017 mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan sebagaimana ditetapkan dalam persidangan kemarin.

GNPF-MUI, lanjut Heri, menyampaikan dukungan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar sidang pembacaan tuntutan tetap dilaksanakan selasa besok. "Ini penting karena dengan adanya surat tuntutan, maka pihak Kemendagri tidak dapat berdalih lagi dan pemberhentian sementara terhadap Ahok segera terlaksana," katanya. [yy/republika]