29 Dzulqa'dah 1443  |  Rabu 29 Juni 2022

basmalah.png

Menag tak Bisa Memberi Sanksi Pemasang Spanduk Larangan Shalat Jenazah


Fiqhislam.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sempat bercerita bagaimana ia mendapat desakan dari masyarakat untuk melakukan penindakan terhadap beredarnya spanduk larangan menshalatkan jenazah pendukung cagub tertentu. Kendati demikian, ia menilai posisinya sebagai menteri agama tak bisa melakukan penindakan tersebut.

"Menteri Agama tidak dalam posisi untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan misalnya menegur takmir masjid, apalagi memberi sanksi, karena banyak tuntutan yang muncul di dalam masyarakat pada saya untuk saya memberikan sanksi-sanksi kepada mereka," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3).

Ia menjelaskan, rumah ibadah merupakan rumah Tuhan yang memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Rumah ibadah, kata dia, seharusnya tidak dijadikan sebagai pemicu munculnya konflik atau perselisihan di dalam masyarakat.

"Kita semua memiliki kewajiban yang sama bagaimana untuk menjaga kesucian rumah ibadah itu, tidak justru menjadikan rumah ibadah sebagai pemicu munculnya konflik atau pemicu munculnya perselisihan di antara sesama kita," kata dia.

Lukman pun mengimbau agar masa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini tidak dikotori oleh berbagai konflik dengan alasan agama. Agama, kata Lukman, harus digunakan untuk hal-hal yang bersifat promotif, bukan konfrontatif. Dakwah yang dilakukan pun juga harus dilakukan secara persuasif, bukan dengan kekerasan.

"Terkait dengan semakin tingginya sensi politik karena kita juga sadar betul pilkada semakin di depan mata, namun saya mengimbau semua kita, untuk betul-betul menempatkan agama pada tempat yang sebenarnya," ujar Lukman.  [yy/republika]

Menag tak Bisa Memberi Sanksi Pemasang Spanduk Larangan Shalat Jenazah


Fiqhislam.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sempat bercerita bagaimana ia mendapat desakan dari masyarakat untuk melakukan penindakan terhadap beredarnya spanduk larangan menshalatkan jenazah pendukung cagub tertentu. Kendati demikian, ia menilai posisinya sebagai menteri agama tak bisa melakukan penindakan tersebut.

"Menteri Agama tidak dalam posisi untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan misalnya menegur takmir masjid, apalagi memberi sanksi, karena banyak tuntutan yang muncul di dalam masyarakat pada saya untuk saya memberikan sanksi-sanksi kepada mereka," kata Lukman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3).

Ia menjelaskan, rumah ibadah merupakan rumah Tuhan yang memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Rumah ibadah, kata dia, seharusnya tidak dijadikan sebagai pemicu munculnya konflik atau perselisihan di dalam masyarakat.

"Kita semua memiliki kewajiban yang sama bagaimana untuk menjaga kesucian rumah ibadah itu, tidak justru menjadikan rumah ibadah sebagai pemicu munculnya konflik atau pemicu munculnya perselisihan di antara sesama kita," kata dia.

Lukman pun mengimbau agar masa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini tidak dikotori oleh berbagai konflik dengan alasan agama. Agama, kata Lukman, harus digunakan untuk hal-hal yang bersifat promotif, bukan konfrontatif. Dakwah yang dilakukan pun juga harus dilakukan secara persuasif, bukan dengan kekerasan.

"Terkait dengan semakin tingginya sensi politik karena kita juga sadar betul pilkada semakin di depan mata, namun saya mengimbau semua kita, untuk betul-betul menempatkan agama pada tempat yang sebenarnya," ujar Lukman.  [yy/republika]

147 Spanduk Tolak Salatkan Jenazah Sudah Dicopot

147 Spanduk Tolak Salatkan Jenazah Sudah Dicopot


147 Spanduk Tolak Salatkan Jenazah Sudah Dicopot


Fiqhislam.com - Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, telah memerintahkan aparatnya mencopoti spanduk berisi penolakan menyalatkan jenazah pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sumarsono juga mencopoti spanduk bernada kebencian dan provokasi terhadap Ahok.

”Kemarin Sabtu sudah dilaporkan 23 dicopot, sekarang 147 spanduk sudah dicopot,” tutur pria yang akrab disapa Soni itu saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 13 Maret 2017. Soni menegaskan bahwa 147 spanduk yang dicopot dianggap tak layak dan provokatif.

Dalam sepekan ini, pihaknya telah memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta dan dibantu warga Jakarta mencopoti spanduk. Dia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang terlibat dalam pencopotan. Menurut dia, ada banyak masyarakat yang membantu pencopotan spanduk.

Sejauh ini, Soni belum menemukan pelaku pemasangan spanduk. Menurut Soni, spanduk ditulis dengan cetakan seragam, tulisan seragam, hanya warna yang berbeda. “(Spanduk itu satu sumber?) Kemungkinan ya, tidak banyak sumber, kalau hurufnya sama kan berarti ada yang menggerakkan,” ucapnya.

Dia mengatakan ada kemungkinan saat ini polisi telah menyelidiki temuan ini. Dia berharap kasus ini dapat diungkap. Pemerintah DKI hanya menertibkan spanduk yang dianggap liar. Ke depan Pemerintah Provinsi akan menggalakkan pencopotan spanduk yang tak berizin. [yy/tempo]