20 Syawal 1443  |  Minggu 22 Mei 2022

basmalah.png

Ulama dan Menko Polhukam Bahas Ketidakadilan Terhadap Umat Islam


Fiqhislam.com - Menteri Koodinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bertemu dengan para ulama, kemarin, Selasa (21/2). Para ulama yang terdiri dari KH Shalahuddin Wahid, KH Muhammad Ma'shum Al Bondowosowi, KH Habib Muchsin bin Ahmad Al-Atos, KH Prof Didin Hafidhuddin, KH Muhammad Yunus dan Ustaz Ahmad Parlaungan ini, bertemu Wiranto di kantor Kementerian Polhukam.

Para ulama ini menyampaikan keluhan dan keprihatinan atas kondisi terkini dan ketidakadilan terhadap umat Islam di Tanah Air. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso KH Muhammad Ma'shum Al Bondowosowi menyampaikan tentang penegakan hukum yang berkeadilan.

Masyarakat melihat adanya ketidakadilan terkait penegakkan hukum dalam proses hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kiai Ma'shum menegaskan kepada Menko Polhukam sejatinya umat Islam cinta damai.

"Jika proses hukum ini dilakukan tegas, maka tidak akan ada keresahan oleh umat Islam yang berimbas aksi-aksi demonstrasi," kata dia kepada Wiranto.

Kemudian, kata Kiai Ma'shum, soal upaya mengkriminalisasi ulama. Ia meminta kepada Wiranto para aktivis, ulama, kiai, ustaz dan habaib yang sedang memperjuangkan penegakan hukum berkeadilan di negeri ini, jangan kemudian dikriminalisasikan.

"Ketimpangan penegakan hukum jelas terlihat antara proses hukum Basuki Tjahaja Purnama dengan para ulama," katanya. Ia mengingatkan penegakan hukum berkeadilan ini penting menjaga kepercayaan publik terhadap hukum. Jika rakyat tak percaya hukum negara akan sulit mengendalikan emosi rakyat.

Pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Shalahuddin Wahid menambahkan, yang terjadi saat ini adalah upaya mempertentangkan antara Islam dan Indonesia. Pertentangan ini pernah terjadi di masa lalu, dan butuh waktu lama memperbaikinya.

Para ulama se-Tanah Air juga sepakat tidak ada upaya ulama dan umat Islam untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau melengserkan Jokowi. Ekspresi umat Islam selama ini hanya karena kekecewaan atas penegakan hukum yang dirasa tidak adil bagi umat Islam.

Dalam pertemuan ini, Menkopolhukam Wiranto berterima kasih atas masukan terhadap negara dan Presiden Jokowi. Mantan panglima TNI ini pun menegaskan, negara bisa berdiri karena ilmunya ulama, bijaksananya umara, dermawannya pengusaha dan doa dari dhuafa.

"Nah, tatkala ulama dan umara ini tidak kompak maka negara itu tidak baik," kata Wiranto

Ia berjanji akan terus membuka komunikasi pemerintah dengan ulama agar membendung pertikaian antara pemerintah dengan rakyat. Secara tegas Wiranto pun membantah ada upaya pemerintah mengkriminalisasi ulama dan rakyatnya.

Namun, ia tidak menampik memang ada yang perlu diperbaiki dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Tugasnyalah memperbaiki dan membersihkan itu, penegakan hukum dan para penegak hukumnya agar hukum tidak digunakan sebagai alat mengkriminalisasi rakyat. [yy/republika]