19 Syawal 1443  |  Sabtu 21 Mei 2022

basmalah.png

Isi Surat MUI kepada Syekh Besar Al Azhar Soal Syekh Wardani


Fiqhislam.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) membenarkan ketidakhadiran ulama Mesir Syekh Musthofa Amr Wardani sebagai saksi ahli dari pihak Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kemarin, MUI telah menyampaikan surat kepada Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Ahmed Amr Ahmed Moawad, untuk diteruskan ke Grand Syekh Al-Azhar dan Mufti Republik Arab Mesir, Ahmad Thayyib.

Berikut isi surat tersebut yang telah dikonfirmasi oleh Republika.co.id kepada Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Muhyiddin Junaidi:

Kepada Yang Mulia
Prof Dr. Ahmad Thayyib
Grand Syekh Al-Azhar dan Mufti Republik Arab Mesir.
Di Cairo


Kami berharap semoga surat ini sampai kepada Anda dan Anda dalam keadaan sehat yang sempurna dan Mesir mendapatkan kemajuan, kebesaran dan kemakmuran, baik bangsa maupun negera.

Merujuk kepada berita yang beredar tentang kunjungan Syekh Mustafa Amr Wardani dari Kantor Pusat Darul Ifta Republik Arab Mesir, negara sahabat Indonesia, sebagai saksi ahli terhadap kasus penodaan dan pengejekan ayat 51 surah al-Maidah yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta ketika berpidato di depan khalayak ramai, kami menyampaikan beberapa hal sbb:

1. Bahwa kunjungan ini menimbulkan kehebohan yang besar di kalangan bangsa Indonesia yang beragama Islam, karena hal ini bisa menimbulkan pertengkaran dan perpecahan dan membangkitkan fitnah demi fitnah yang kuat dan keributan di kalangan para ulama, pemikir, pejabat, para politisi dan pemimpin agama dari bermacam-macam organisasi dan perkumpulan di kalangan bangsa Indonesia yang terkenal posisinya sebagai moderat dan saling menghormati.

2. Kunjungan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan politik campur tangan urusan dalam negeri negara lain yang mempunyai kehormatan yang sah dan legal untuk mengurus dirinya sendiri.

3. Kunjungan ini merupakan tindakan yang tidak menganggap hak dan otoritas MUI sebagai lembaga yang punya hak secara legal untuk mengeluarkan fatwa dan sikap keagamaan bagi bangsa Indonesia, yaitu majelis yang Anda dihormati ketika berkunjung bulan Februari 2016. Yaitu Majelis yang menjadi pengemban pelayanan kepada bangsa Indonesia yang terdiri dari 70 Organisasi Islam.

4. Kunjungan ini telah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dari dalam dan luar untuk mengganggu hubungan bilateral kenegaraan antara kedua negara, baik secara bangsa maupun negara.

Karena itu, kami meminta untuk melihat permasalahan ini dengan teliti dan penuh perhatian dan menggunakan segala kemampuan Anda untuk membuat langkah yang cepat untuk menjaga Islam dan kaum Muslimin di kedua negara, dan kami ingatkan dengan sangat karena bisa membangkitkan robeknya ukhuwah Islamiyah dan menanamkan berbagai fitnah.

Kantor Pusat MUI,
Ttd Dr Ma’ruf Amin (Ketua Umum)
Ttd Dr. Anwar (Sekretaris Umum)

[yy/republika]

Isi Surat MUI kepada Syekh Besar Al Azhar Soal Syekh Wardani


Fiqhislam.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) membenarkan ketidakhadiran ulama Mesir Syekh Musthofa Amr Wardani sebagai saksi ahli dari pihak Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kemarin, MUI telah menyampaikan surat kepada Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Ahmed Amr Ahmed Moawad, untuk diteruskan ke Grand Syekh Al-Azhar dan Mufti Republik Arab Mesir, Ahmad Thayyib.

Berikut isi surat tersebut yang telah dikonfirmasi oleh Republika.co.id kepada Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Muhyiddin Junaidi:

Kepada Yang Mulia
Prof Dr. Ahmad Thayyib
Grand Syekh Al-Azhar dan Mufti Republik Arab Mesir.
Di Cairo


Kami berharap semoga surat ini sampai kepada Anda dan Anda dalam keadaan sehat yang sempurna dan Mesir mendapatkan kemajuan, kebesaran dan kemakmuran, baik bangsa maupun negera.

Merujuk kepada berita yang beredar tentang kunjungan Syekh Mustafa Amr Wardani dari Kantor Pusat Darul Ifta Republik Arab Mesir, negara sahabat Indonesia, sebagai saksi ahli terhadap kasus penodaan dan pengejekan ayat 51 surah al-Maidah yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta ketika berpidato di depan khalayak ramai, kami menyampaikan beberapa hal sbb:

1. Bahwa kunjungan ini menimbulkan kehebohan yang besar di kalangan bangsa Indonesia yang beragama Islam, karena hal ini bisa menimbulkan pertengkaran dan perpecahan dan membangkitkan fitnah demi fitnah yang kuat dan keributan di kalangan para ulama, pemikir, pejabat, para politisi dan pemimpin agama dari bermacam-macam organisasi dan perkumpulan di kalangan bangsa Indonesia yang terkenal posisinya sebagai moderat dan saling menghormati.

2. Kunjungan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan politik campur tangan urusan dalam negeri negara lain yang mempunyai kehormatan yang sah dan legal untuk mengurus dirinya sendiri.

3. Kunjungan ini merupakan tindakan yang tidak menganggap hak dan otoritas MUI sebagai lembaga yang punya hak secara legal untuk mengeluarkan fatwa dan sikap keagamaan bagi bangsa Indonesia, yaitu majelis yang Anda dihormati ketika berkunjung bulan Februari 2016. Yaitu Majelis yang menjadi pengemban pelayanan kepada bangsa Indonesia yang terdiri dari 70 Organisasi Islam.

4. Kunjungan ini telah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dari dalam dan luar untuk mengganggu hubungan bilateral kenegaraan antara kedua negara, baik secara bangsa maupun negara.

Karena itu, kami meminta untuk melihat permasalahan ini dengan teliti dan penuh perhatian dan menggunakan segala kemampuan Anda untuk membuat langkah yang cepat untuk menjaga Islam dan kaum Muslimin di kedua negara, dan kami ingatkan dengan sangat karena bisa membangkitkan robeknya ukhuwah Islamiyah dan menanamkan berbagai fitnah.

Kantor Pusat MUI,
Ttd Dr Ma’ruf Amin (Ketua Umum)
Ttd Dr. Anwar (Sekretaris Umum)

[yy/republika]

Jimly: Saya tak Rela Umat Islam Terjebak dalam Adu Domba

Jimly: Saya tak Rela Umat Islam Terjebak dalam Adu Domba


Jimly: Saya tak Rela Umat Islam Terjebak dalam Adu Domba


Fiqhislam.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengaku tidak rela apabila aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat bertujuan untuk melengserkan pemerintahan yang sah, sehingga jangan sampai terjebak pada tujuan yang inkonstitusional.

"Saya sebagai Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) tidak rela jika umat Islam terjebak dalam adu domba untuk tujuan yang tidak konstitusional," katanya di Jakarta, Senin (14/11).

Dia menyarankan agar tidak ada aksi demonstrasi kembali seperti Jumat (4/11) karena bukan lagi menuntut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk diselesaikan.

Menurut dia, kalau pun akan dilakukan aksi demonstrasi namun sebaiknya tidak lebih besar dibandingkan aksi 4/11 agar tidak dicurigai memiliki agenda menjatuhkan pemerintahan. "Kalau pun tetap mau demo, sebaiknya jangan lebih besar dari yang lalu agar tidak dicurigai punya agenda untuk menjatuhkan presiden yang sah," ujarnya.

Jimly memang tidak melarang masyarakat melakukan aksi unjuk rasa, karena demonstrasi merupakan hak warga negara di era demokrasi seperti sekarang ini. Namun menurut dia, jumlah massa jangan sebesar seperti aksi 4 November 2016.

Sebelumnya, Sekretariat Bersama Aktivis untuk Indonesia menggelar acara "Malam Keprihatinan Anak Negeri" di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Jumat (11/11). Acara tersebut bertajuk "Selamatkan Demokrasi Lawan Tirani".

Mantan aktivis Reformasi 1998, Sri Bintang Pamungkas mengaku tidak percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri mengusut kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara transparan. Menurut dia, hal ini dilakukan Presiden Jokowi hanya sebatas sandiwara semata sehingga memang harus dilawan. [yy/republika]

MUI Siap Ajukan Praperadilan Jika Ahok Dinyatakan tak Bersalah

MUI Siap Ajukan Praperadilan Jika Ahok Dinyatakan tak Bersalah


MUI Siap Ajukan Praperadilan Jika Ahok Dinyatakan tak Bersalah


Fiqhislam.com - Tim advokasi pandangan dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengajukan gugatan praperadilan jika pada gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dinyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak bersalah.

"Kalau polisi dalam kesimpulan gelar perkaranya berpandangan bahwa tidak ditemukan dugaan penistaan dan penodaan agama, kita akan lawan dengan mekanisme hukum, yaitu mengajukan praperadilan," kata Koordinator Tim Advokasi MUI Ahmad Yani dalam konferensi pers di Gedung MUI Jakarta, Senin (14/11).

Ahmad mengatakan tim advokasi MUI akan mengawal seluruh proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok. Menurutnya, MUI menghormati sikap Polri untuk melakukan gelar perkara yang berlangsung pada esok (15/11), namun pihaknya tidak memperkenankan disiarkan secara langsung oleh media.

Melalui gelar perkara ini, penyidik akan memutuskan tentang kemungkinan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut dan jika ada maka kasus ini akan dilanjutkan ke proses penyidikan. Dari pandangan tim advokasi yang saat ini memiliki 481 anggota tersebut, kepentingan gelar perkara tidak diperlukan karena kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur pidana.

"Pandangan kami ada atau tidak gelar perkara, kasus ini sudah memenuhi unsur pidana. Itu (gelar perkara) hak kepolisian, silakan saja," ujar Ahmad.

Ia pun juga meminta perwakilan dari tim advokasi MUI untuk diikutsertakan dalam gelar perkara tertutup yang akan dilakukan di Gedung Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri esok hari.

Dalam gelar perkara tersebut, Polri telah mengundang 20 saksi ahli untuk turut hadir, sementara perwakilan dari berbagai instansi dan lembaga terkait juga diundang. Para saksi ahli nantinya secara bergiliran akan memberikan pandangannya sesuai bidang keahlian masing-masing.

Gelar perkara tersebut akan dipimpin oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto. [yy/republika]