25 Syawal 1443  |  Jumat 27 Mei 2022

basmalah.png

Jokowi Minta Gelar Perkara Dugaan Penistaan Agama Disiarkan || Jangan Korbankan 250 Juta Rakyat || Ahok: Siap Dipenjara || PDIP: Ahok Hanya Isu Terselubung


Fiqhislam.com - Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan kepada Kapolri agar blak-blakan kepada publik soal penyelidikan kasus ini.

"Senin nanti sudah akan kita panggil secara resmi saudara Basuki Tjahaja Purnama. Bisa diliput untuk transparansinya bahwa pemeriksaan itu sungguh-sungguh dilakukan, bukan ketawa-tawa," ujar Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Istana Presiden, Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Menurut dia, transparansi ini juga berlaku dalam proses gelar perkara. Gelar perkara seharusnya dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri penyidik dan pejabat terkait di kepolisian. Namun, Jokowi memerintahkan agar gelar perkara dilakukan terbuka.

"Kita akan lakukan gelar perkara secara terbuka. Presiden meminta gelar perkara dilakukan live. Ini tidak wajar, tapi ini titah untuk transparansi," tegas Tito.

Dia juga menegaskan Polri cepat mengusut dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Bareskrim Polri pun akan memeriksa Ahok, Senin 7 November 2016.

Kapolri mengatakan Ahok pun akan mendapat kesempatan untuk menghadirkan ahli dan saksi. [yy/liputan6]

Jokowi Minta Gelar Perkara Dugaan Penistaan Agama Disiarkan || Jangan Korbankan 250 Juta Rakyat || Ahok: Siap Dipenjara || PDIP: Ahok Hanya Isu Terselubung


Fiqhislam.com - Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan kepada Kapolri agar blak-blakan kepada publik soal penyelidikan kasus ini.

"Senin nanti sudah akan kita panggil secara resmi saudara Basuki Tjahaja Purnama. Bisa diliput untuk transparansinya bahwa pemeriksaan itu sungguh-sungguh dilakukan, bukan ketawa-tawa," ujar Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Istana Presiden, Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Menurut dia, transparansi ini juga berlaku dalam proses gelar perkara. Gelar perkara seharusnya dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri penyidik dan pejabat terkait di kepolisian. Namun, Jokowi memerintahkan agar gelar perkara dilakukan terbuka.

"Kita akan lakukan gelar perkara secara terbuka. Presiden meminta gelar perkara dilakukan live. Ini tidak wajar, tapi ini titah untuk transparansi," tegas Tito.

Dia juga menegaskan Polri cepat mengusut dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Bareskrim Polri pun akan memeriksa Ahok, Senin 7 November 2016.

Kapolri mengatakan Ahok pun akan mendapat kesempatan untuk menghadirkan ahli dan saksi. [yy/liputan6]

Politisi Golkar: Presiden Jangan Korbankan 250 Juta Rakyat demi Ahok

Politisi Golkar: Presiden Jangan Korbankan 250 Juta Rakyat demi Ahok


Politisi Golkar: Presiden Jangan Korbankan 250 Juta Rakyat demi Ahok


Fiqhislam.com - Politisi Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak menganggap enteng Aksi 411 di Jakarta Pusat, Jumat (04/11/2016) kemarin.

Aksi yang diperkirakan diikuti jutaan massa itu digelar untuk menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera diproses hukum.

“Bilang kepada presidenmu itu jangan korbankan 250 juta rakyat Indonesia hanya untuk satu orang (Ahok. Red),” serunya saat berorasi pada aksi itu di Jl Medan Merdeka Barat.

Ia mengatakan, umat Islam menghargai sistem dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Sehingga, upaya publik khususnya umat Islam dalam menuntut penegakan hukum atas kasus Ahok harus diperhatikan betul-betul oleh pemerintah khususnya Presiden.

“Jangan membuat kami kehilangan kepercayaan kepada konstitusi negara itu,” ujar Ketua Badan Koordinasi Muballigh Seluruh Indonesia ini.

“Oleh karenanya, Presiden yang ganteng, jangan anggap pertemuan dan aksi umat ini hanya isapan jempol,” lanjutnya.

Menurut Ali Mochtar, kasus Ahok tersebut melibatkan pihak lain di belakang Gubernur non-aktif DKI Jakarta itu.

“Tidak mungkin Ahok bisa bikin situasi seperti ini kecuali ada pasukan dajjal d belakangnya,” ungkapnya.

“Ketika kau menista agama ini, kau mencederai al-Qur’an ini, jiwa dan raga kami pertaruhkan untuk menebus itu,” ujarnya.

Pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla berjanji akan menyelesaikan kasus Ahok dalam dua pekan sejak kemarin.

Golkar merupakan salah satu partai yang mengusung Ahok maju sebagai petahana pada Pilkada DKI 2017. [yy/hidayatullah]

Ahok: Siap Dipenjara Bila Negara Jadi Kacau karena Saya

Ahok: Siap Dipenjara Bila Negara Jadi Kacau karena Saya


Ahok: Siap Dipenjara Bila Negara Jadi Kacau karena Saya


Fiqhislam.com - Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku siap menjalani proses hukum, terkait kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada dirinya.

Bahkan, Ahok menyatakan siap dipenjara, apabila benar akibat dia negara menjadi benar-benar kacau.

"Saya sudah sampaikan, kalau karena saya membuat negara kita begitu kacau, saya rela ditangkap, dipenjara. Tapi saya tidak akan pernah mundur (Pilkada), karena kalau saya mundur saya juga akan dipenjara," ujar Ahok di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Namun, Ahok tak rela apabila dirinya dipenjara karena difitnah penyebar video yang sudah diedit tentang dirinya saat berkunjung di Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu. Penyebar video itu adalah Buni Yani.

"Ya kalau negara ini betul-betul begitu kacau karena seorang Ahok, saya rela ditangkap, dipenjara, kenapa enggak? Tapi bukan (dipenjara) karena difitnah menghilangkan kata 'pakai'," dia menegaskan.

Mantan Bupati Belitung Timur itu kembali menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh kaum muslim.

"Saya sudah sampaikan permohonan maaf dari tulus hati yang paling dalam, enggak mau terima juga. Ya saya akan jalani proses hukum. Tapi sekarang jelas ada pengakuan, dia (Buni Yani) bilang dia ngilangin kok," Ahok menegaskan.

Sementara, Buni Yani mengaku telah menghilangkan kata "pakai" dalam video tersebut. Sedangkan dalam video Ahok yang asli berbunyi "...dibodohi pakai Al-Maidah 51..."

Berempati

Terkait demonstrasi pada Jumat kemarin, 4 November 2016, Ahok turut berdukacita kepada para korban unjuk rasa anarki di depan Istana. Dia juga menyayangkan adanya penjarahan di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Saya ikut empati kepada orang-orang yang pada dijarah, warung dijarah. Sampai ada yang mesti kena gas air mata, nah kita sayangkan, gitu lho. Sampai magrib (demonstrasi) udah bagus gitu lho, setelah salat isya ribut," ujar dia.

Ahok juga menyayangkan banyaknya sampah yang ditinggalkan para pedemo yang mencapai 71 ton. "Harusnya kan enggak perlu (rusuh) seperti itu, sampah juga di mana-mana sampai 71 ton, ya kita sayangkan saja."

Menurut Ahok, kerusuhan di Penjaringan tidak ada hubungan dengan kasus dugaan penistaan agama. Dia setuju apa yang dinyatakan Presiden Joko Widodo, bahwa demonstrasi bisa menyebar dan rusuh disebabkan ada aktor politik di belakangnya.

"Presiden sudah sampaikan ini ada aktor politik di belakang ini. Kan ulama-ulama sudah kita lihat mendorong jangan terjadi (keributan). Terus kasus yang di Penjaringan, itu betul-betul enggak ada hubungan dengan demo, loh. Orang baru. Masih demo saja sudah penuh ke arah Waduk Pluit. Udah penuh‎ mau masuk rumah kita, saya kira melanggar," Ahok memungkasi. [yy/liputan6]

PDIP Nilai Ahok Hanya Isu Terselubung untuk Mendelegitimasi Jokowi

PDIP Nilai Ahok Hanya Isu Terselubung untuk Mendelegitimasi Jokowi


PDIP Nilai Ahok Hanya Isu Terselubung untuk Mendelegitimasi Jokowi


Fiqhislam.com - PDIP menilai kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) merupakan isu terselubung dari sejumlah kelompok tertentu yang hendak menghancurkan kewibaan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok itu seharusnya dipercayakan saja pada aparat penegak hukum untuk memprosesnya. Dengan begitu, proses hukum yang saat ini sedang berjalan pun bebas dari intevensi pihak manapun.

"Ahok tetap beraktivitas seperti biasa kok saat ini, tak ada kita berandai-andai (Ahok dijadikan tersangka), biar saja lagi berproses. Penegakan hukum kan harus pasti," ujarnya di Cikini, Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Dalam kasus dugaan penistaan agama itu, anggota Komisi III DPR ini menduga, ada kelompok tertentu yang sengaja menghembuskan isu penistaan agama secara santer. Maksudnya, agar elektabilitas Ahok semakin anjlok dan kewibawaan pemerintahan Jokowi menjadi hancur.

"Isu ahok ini hanya isu antara (terselubung), ada yang mau mendegradasi Ahok, elektabilitas Ahok turun. Selain itu, untuk mendelegitimasi pemerintahan Jokowi. Jadi, isu Ahok itu isu antara saja, yah lihat saja orasi (demo) kemarin, Jokowi diminta turun (dari Presiden)," tuturnya.

Saat ditanya apakah pada demo 4 November kemarin ada yang menungganginya dari kelompok politik tertentu, Masinton pun enggan menjawabnya secara langsung. "Lihat saja kemarin aktor politik yang hadir siapa saja, kan gitu," katanya. [yy/sindonews]