21 Syawal 1443  |  Senin 23 Mei 2022

basmalah.png

Laporan Relawan Ahok Ditolak Polda, Ini Sindirian Indra Piliang


Laporan Relawan Ahok Ditolak Polda, Ini Sindirian Indra Piliang


Fiqhislam.com - Indra J Piliang menanggapi upaya relawan calon pejawat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saeful Hidayat yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Indra malah menyindir para relawan Ahok yang dinilai sering memfitnah.

"Kelakuan bikin tuit2 fitnahan dengan bayarin akun2 anonim yang diajak dialog; eh sekarang menempuh jalan pedang dengan main lapor Polda Metro Jaya," tulis Indra melalui akun twitter-nya @IndraJPiliang.

Meski laporan itu ditolak polisi, Indra tetap mengingatkan para relawan itu. "Ntar gue yang laporin lu2 pade, NyAhok lu. Tindakan melaporkan isi tuit itu saja seperti seekor kecoak yang ketakutan dengan hadirnya tikus2 got buruan," tulisnya.

Relawan Ahok yang mengatasnamakan Jaringan Swadaya Warga Jakarta (Jawara) melaporkan kasus dugaan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian oleh Indra dalam akun twitter-nya pada Jumat (28/10). Namun, laporan tersebut ditolak oleh pihak Polda Metro Jaya.

Sekretaris Jenderal Jawara, Budi Hermanto mengatakan laporannya tersebut ditolak lantaran alat bukti tidak kuat. Saat melapor, terlihat relawan pendukung Ahok hanya membawa bukti kronologi cuitan dari akun @IndraJPiliang. "Polisi menganggap ini kasus masuk ranah perdata dan harus diselesaikan dengan cara diskusi dulu dengan pihak terlapor," ujar Budi saat ditemui wartawan di Mapolda Metro Jaya.

Para relawan itu pun kecewa. Menurut mereka, hal itu bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech Nomor SE/06/X/2015. Menurut dia, terlapor bisa juga dikenai pasal 28 ayat (2) Undang Undang ITE dengan ancaman pidana penjara enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

"Itu kan akun jelas, milik akademisi terkenal. Kok dia (Indra J Piliang) malah menggiring opini publik yang memicu konflik?" kata saksi dari Jawara, Teguh Nung di tempat yang sama. [yy/republika]

Laporan Relawan Ahok Ditolak Polda, Ini Sindirian Indra Piliang


Laporan Relawan Ahok Ditolak Polda, Ini Sindirian Indra Piliang


Fiqhislam.com - Indra J Piliang menanggapi upaya relawan calon pejawat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saeful Hidayat yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Indra malah menyindir para relawan Ahok yang dinilai sering memfitnah.

"Kelakuan bikin tuit2 fitnahan dengan bayarin akun2 anonim yang diajak dialog; eh sekarang menempuh jalan pedang dengan main lapor Polda Metro Jaya," tulis Indra melalui akun twitter-nya @IndraJPiliang.

Meski laporan itu ditolak polisi, Indra tetap mengingatkan para relawan itu. "Ntar gue yang laporin lu2 pade, NyAhok lu. Tindakan melaporkan isi tuit itu saja seperti seekor kecoak yang ketakutan dengan hadirnya tikus2 got buruan," tulisnya.

Relawan Ahok yang mengatasnamakan Jaringan Swadaya Warga Jakarta (Jawara) melaporkan kasus dugaan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian oleh Indra dalam akun twitter-nya pada Jumat (28/10). Namun, laporan tersebut ditolak oleh pihak Polda Metro Jaya.

Sekretaris Jenderal Jawara, Budi Hermanto mengatakan laporannya tersebut ditolak lantaran alat bukti tidak kuat. Saat melapor, terlihat relawan pendukung Ahok hanya membawa bukti kronologi cuitan dari akun @IndraJPiliang. "Polisi menganggap ini kasus masuk ranah perdata dan harus diselesaikan dengan cara diskusi dulu dengan pihak terlapor," ujar Budi saat ditemui wartawan di Mapolda Metro Jaya.

Para relawan itu pun kecewa. Menurut mereka, hal itu bertentangan dengan Surat Edaran (SE) Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech Nomor SE/06/X/2015. Menurut dia, terlapor bisa juga dikenai pasal 28 ayat (2) Undang Undang ITE dengan ancaman pidana penjara enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

"Itu kan akun jelas, milik akademisi terkenal. Kok dia (Indra J Piliang) malah menggiring opini publik yang memicu konflik?" kata saksi dari Jawara, Teguh Nung di tempat yang sama. [yy/republika]

Isi Lengkap Sikap PBNU Soal Demonstrasi 4 November 2016

Isi Lengkap Sikap PBNU Soal Demonstrasi 4 November 2016


Isi Lengkap Sikap PBNU Soal Demonstrasi 4 November 2016


Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah SWT, Indonesia terus berkembang menjadi sebuah negara yang hidup berdasarkan kepada nilai-nilai luhur bangsa dimana masyarakatnya dapat hidup aman-tenteram saling menghormati, dan rukun berdampingan secara harmonis antara satu dengan yang lainnya.

Hari ini, Indonesia dikenal publik Internasional sebagai negara yang patut dijadikan percontohan dan teladan, terutama dalam menjadikan faktor kebhinnekaan (keanekaragaman) justru sebagai kekuatan. Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia telah berhasil meletakkan hubungan agama dengan negara secara ideal.

Agama tidak lagi dipertentangkan dengan negara. Nilai agama melebur dengan budaya lokal yang baik, melahirkan spirit wathoniyah (nasionalisme yang tumbuh subur dengan berkembangnya nilai keagamaan). Sebagaimana yang disampaikan Hadlratussyaikh KH M. Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiyyah Nahdlatul Ulama yakni:

حب الوطن من الإيمان

 "Cinta tanah air adalah bagian dari Iman"

Tidak begitu halnya yang terjadi di beberapa negara, terutama di negara-negara Teluk ataupun di negara-negara sekuler.

Hari ini negara-negara teluk seperti Irak, Pakistan, Afghanistan, Suriah, Yaman dan lainnya, memasuki suatu babakan baru yang disebut sebagai "failed-state", negara gagal, diakibatkan keliru menerapkan hubungan agama dan negara, sehingga keduanya dipertentangkan satu sama lain yang akibatnya menimbulkan kekacaubalauan.

Ratusan ribu bahkan jutaan manusia menjadi korban atas peperangan yang timbul akibat kesalahpahaman. Sementara di negara-negara sekuler yang hanya mengedepankan rasionalitas tanpa agama justru melahirkan titik balik suatu peradaban yang tidak lagi "memanusiakan manusia".

Dewasa ini, kita tengah menghadapi suatu diskursus publik yang luas, terutama dalam penyikapan masyarakat atas pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu, yang menimbulkan kontroversi di hampir seluruh kalangan. Bahkan sebagian kalangan mengatasnamakan "Aksi Bela Islam II" akan menggelar aksi besar tanggal 4 November mendatang.

Mencermati eskalasi dan perkembangan keadaan terkini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), bersama ini menegaskan:

1.  Mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pererat tali silaturahim antar komponen masyarakat. Berpecah adalah musuh utama dari ukhuwah. Ukhuwah adalah modal utama kita di dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur. Jaga Ukhuwah Wathoniyah (persaudaraan setanah air) dan Ukhuwah Basyariyah (persaudaraan sesama manusia), agar Indonesia terbebas dari ancaman perpecahan.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا

“Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah, dan jangan berpecah-belah (QS: Ali-Imran, 103)”

2.  Kepada seluruh pengurus NU dan warga NU untuk secara pro-aktif turut menenangkan situasi, menjaga agar suasana yang aman dan damai tetap terpelihara dan tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan. PBNU melarang penggunaan simbol-simbol NU untuk tujuan-tujuan di luar kepentingan sebagaimana menjadi keputusan jamiyyah NU.

3.  Mengimbau kepada aparat kepolisian untuk segera melakukan tindakan dan langkah sesuai dengan prosedur hukum dan perundangan yang berlaku, agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. Upaya ini harus dilakukan guna menghindarkan terjadinya yang cenderung menimbulkan kegaduhan dan anarki.

4.  Kepada para pihak yang hendak menyalurkan aspirasi dengan berunjuk rasa, PBNU mengimbau agar tetap menjaga akhlakul karimah dengan tetap menjaga ketertiban, menjaga kenyamanan lalu lintas dan dapat menjaga keamanan masyarakat demi keutuhan NKRI.

5.  Mari tengadahkan tangan mohon petunjuk dan berdoa semoga Indonesia selalu diberi kesejukan dan kedamaian dalam perlindungan, penjagaan dan pertolongan dari Allah SWT.

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعودالسلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارالسلام

حسبناالله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصي


Jakarta, 28 Oktober 2016/27 Muharram 1438

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ إِلَى أَقْوَمِ الطَّرِيْقِ
 
وَالسَّــــــــــــــلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ttd

DR KH Ma’ruf Amin
Rais Aam PBNU

KH Yahya C. Staquf
Katib Aam PBNU

Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum PBNU

 
DR HA. Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal PBNU

Aksi Meminta Ahok Segera Dihukum Menggeliat dari Daerah

Aksi Meminta Ahok Segera Dihukum Menggeliat dari Daerah


Aksi Meminta Ahok Segera Dihukum Menggeliat dari Daerah


Fiqhislam.com - Ratusan spanduk dan poster dibentangkan oleh sekitar 5 ribu massa aksi berpakain putih di depan Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta, Jumat (28/10). Berbagai organisasi umat Islam dan tokoh masyarakat Islam se-DIY bergabung dalam satu takbir "Allahu Akbar".

"Penjarakan Ahok demi bangsa dan keutamaan NKRI" tertulis di sebuah spandung besar yang dibawa massa aksi. Di spanduk lain tertulis "Ahok menghina Alquran didiamkan padahal Presiden disumpah dengan Alquran".
 
Di ujung Malioboro itu, ribuan umat Islam tersebut berorasi bergantian menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama segera dihukum. Umat Islam menuntut keadilan bagi agama dan Alquran yang dilaporkan telah dinistakan oleh Ahok.

Salah satu orator, ustaz Puji Hartono mengatakan, untuk kedamaian dan kejayaan, umat Islam telah siapkan semuanya untuk membela agama Allah. "Di dalam hati umat beriman hanya ada Allah, taqwa, dan jihad fisabilillah," katanya.

Orator lain, Syukri Fadholi mengatakan, umat Islam se-DIY berkumpul untuk menegakkan esensi dan prinsip kehidupan umat Islam. Sebab, Ahok telah melakukan penistaan dan merobek-robek harga diri umat Islam.

Dia meminta Presiden Jokowi dan Kapolri bisa bertindak tegas dalam kasus ini. "Saya khawatir kalau presiden tidak tegas, ada gerakan dari umat Islam yang lebih besar lagi dan gerakan ini akan meluas di seluruh Indonesia dan puncaknya di Jakarta 4 November besok."

Hari ini, aksi meminta Ahok dihukum tidak hanya dilakukan oleh umat Islam di DIY. Puluhan ribu massa aksi juga tersebar di beberapa kota dan daerah. [yy/republika]

Di Bandung, meski diguyur hujan deras, Generasi Muda Jabar tetap menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Masa yang mulai berorasi sejak pukul 13.00 WIB ini terdiri dari Pemuda Islam Indonesia (PII), Pemuda Muhammadiyah, Darul Hikam, HMI, IMM, Front Mahasiswa Islam, dan Pandu Hidayatullah.

"Kita sebagai pemuda hanya satu, ingin Bareskrim menindak Ahok sang penista Alquran. Tidak ada alasan apapun untuk menunda menindak menahan Ahok karena sudah ada undang-undangnya," kata salah satu orator yang merupakan koordinator pemuda Darul Hikam, Agus.

Menurut dia, Ahok sudah melanggar UU Penistaan Agama. Karena menganggap Alquran sebagai alat membohongi masyarakat. Padahal, ayat suci tersebut merupakan pedoman hidup bagi Muslim.

Sebagai Muslim, Agus merasa wajib membela saat keyakinan diusik oleh orang yang tidak mengetahui ajaran Islam. "Kalau sekiranya pedoman (hidup kami) diinjak, dihina, dinistakan, maka ghirah kita sebagai pemuda Islam mesti bangkit. Agar penistaan agama yang melanggar UU Penistaan Agama pasal 165 mesti segera dipenjarakan," ujarnya.

Para pemuda pun mengancam jika tidak segera diproses dan dipenjarakan, maka akan ada aksi yang lebih besar. Bahkan, mereka siap menggeruduk ibu kota Jakarta dengan massa yang lebih banyak.

Senebtara di Tasikmalaya, massa dari FPI, Persatuan Umat Islam (PUI), dan Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas) yang mengatasnamakan diri Koalisi Umat Islam Tasikmalaya juga menggelar aksi di depan Masjid Agung Tasikmalaya. Sejumlah tokoh agama bergantian berorasi menyerukan tuntutan hukuman bagi Ahok.

Koordinaator aksi Kiyai Aminuddin Bustomi mengatakan, massa ingin agar pihak kepolisian memproses hukum Ahok secepatnya. "Kita mempertanyakan polisi, apakah mereka itu polisi minoritas atau polisi Indonesia? Kalau polisi Indonesia sebaiknya percepat proses hukum," katanya.

Di Bangka Belitung, ribuan massa gabungan Ormas Islam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menggelar aksi menuntut Ahok. Ketua HTI DPD 1 Bangka Belitung, Sofiyan Rudianto meminta Polda serta DPRD untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kapolri dan Presiden.

"Aksi yang kami lakukan ini guna meminta Kapolda dan DPRD untuk menyampaikan aspirasi kami kepada Kapolri dan Presiden untuk segera memproses dan menangkap Ahok yang telah menistakan agama Islam," katanya.

Selama Ahok belum ditangkap dan diberikan sanksi tegas, maka akan muncul Ahok-Ahok lainnya yang akan semakin banyak bermunculan. Mereka akan melakukan penodaan terhadap agama Islam beserta ajaran-ajaran Islam karena lemahnya penegakan hukum di negeri ini.

"Hal ini tentu akan membuat keharmonisan dan kerukunan umat beragama di Indonesia akan terganggu dan keamanan akan menjadi tidak stabil," ujarnya.

Di Kota Medan, ribuan massa aksi langsung ditemui Kapolda Sumut Irjen Rycko Amelza Dahniel. Massa berkumpul di masjid Agung Medan.

Rycko mengatakan, kasus dugaan penistaan agama itu bukan hanya menjadi pembicaraan di tingkat nasional. Isu itu, menurutnya, bahkan, sudah menjadi pembicaraan internasional. Dia pun mengapresiasi masyarakat Sumut yang menyampaikan aspirasi dengan damai.

Rycko yang ikut shalat Jumat bersama pendemo mengaku sepakat jika kasus dugaan penistaan agama itu diproses sesuai hukum. Hal ini disampaikannya saat berbicara di mimbar masjid di hadapan massa. "Kita semua berharap kasus ini bisa diselesaikan sesuai hukum di Jakarta. Saya harus menerima aspirasi saudara-saudara dan menyampaikannya," kata Rycko.

Namun, massa tetap bersikeras bergerak ke Mapolda Sumut untuk melanjutkan aksinya. Usai Rycko berbicara, massa pun mulai bergerak ke Mapolda Sumut dengan menggunakan mobil, angkot dan sepeda motor.

Di Lampung, massa dari 25 ormas Islam juga mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan menghukum Ahok. Massa berpakaian putih-putih tersebut turun ke jalan di depan Masjid Taqwa Jalan Kotaraja, Bandar Lampung.

Koordinator Lapangan, Imam Asyrofi mengatakan, mereka menyampaikan kepada publik dan pihak berwenang tuntutan mereka. Yaitu segera adili Ahok, mengusut tuntas penistaan surat Al Maidah 51, dan mendukung sikap MUI memproses hukum Ahok tanpa diskriminasi.

“Tiga tuntutan itu harus dipenuhi agar terjadi keadilan hukum di negara hukum Indonesia ini,” kata Imam Asyrofi. Aksi serupa akan dilanjutkan kembali jika belum ada tanda-tanda kasus Ahok akan dibawa ke proses hukum hingga tuntas.

Di Mataram, massa Aliansi Umat Islam (AUI) NTB menyampaikan lima tuntutan:

Pertama, AUI NTB mendukung dan mengawal penuh fatwa MUI terkait penistaan agama.

Kedua, Muslim NTB menuntut presiden Jokowi bersikap adil dan tidak melakukan intervensi. Ketiga, muslim NTB mengutuk bentuk penistaan agama apa pun.
Empat, mendorong pihak berwajib untuk memenjarakan Ahok paling lambat 3 November. Lima, apabila sampai 3 November Ahok belum ditangkap, mereka akan terus menggelar aksi dengan massa lebih besar.

Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin berjanji akan meneruskan lima tuntutan massa aksi kepada Presiden Joko Widodo. "Kami akan meneruskan tuntutan saudara ke pemerintah pusat, khususnya presiden, tidak ditambah dan dikurangi, ini akan saya kirimkan copy-nya," ujarnya.

Sementara, Wakil Sekjen Majelis Ulama Tengku Zulkarnain menegaskan, seluruh ulama Jombang dan ulama NU Mendukung Fatwa MUI. "Seluruh Ulama Jombang dipimpin Gus Sholahuddin Wahid dan ulama -ulama NU telah mendukung Fatwa MUI. Ahok mesti dihukum biar sudah minta maaf," ujarnya lewat kicautan di Twitter. [yy/republika]

Ribuan Umat Islam di DIY Tuntut Ahok Segera Dihukum

Ribuan Umat Islam di DIY Tuntut Ahok Segera Dihukum


Ribuan Umat Islam di DIY Tuntut Ahok Segera Dihukum


Fiqhislam.com - Di ujung Malioboro, di depan Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta, Jumat (28/10), siang, ribuan umat Islam melakukan orasi menuntut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama segera dihukum. Mereka melakukan orasi yang diiringi seruan "Allahu Akbar".

Ribuan massa berasal dari berbagai organisasi umat Islam dan tokoh masyarakat Islam se-DIY. Mereka bergantian menyampaikan orasinya, diantaranya ustaz Puji Hartono, ustaz Irfan F.Awas, ustaz Hamid Ali, dan Syukri Fadloli.

Syukri Fadholi yang ditemui usai orasi mengatakan, hari ini ada sekitar 4-5 ribu umat Islam se-DIY berkumpul untuk menegakkan esensi dan prinsip-prinsip kehidupan umat Islam. Sebab, Ahok telah melakukan penistaan dan merobek-robek harga diri umat Islam.

Karena itu, kata dia, Presiden Jokowi dan Kapolri harus menghukum dan bertindak tegas kepada Ahok. "Saya khawatir kalau presiden tidak tegas, ada gerakan dari umat Islam yang lebih besar lagi dan gerakan ini akan meluas di seluruh Indonesia dan puncaknya di Jakarta 4 November besok," kata Syukri yang juga Ketua PPP DIY ini. Orasi diakhiri dengan shalat Ashar bersama.

Sementara, ustaz Puji Hartono mengatakan, untuk kedamaian dan kejayaan, umat Islam siapkan semuanya untuk Allah. "Di dalam hati umat beriman hanya ada Allah, taqwa, dan jihad fisabilillah," kata dia menegaskan.

Puji menegaskan, tujuan umat Islam ke depan istana Presiden di Yogyakarta untuk meninggikan agama Allah dan melawan orang yang menistakan Alquran. Puji mengatakan, Alquran bukan untuk alat memenangkan pilkada, bukan untuk SARA. "Alquran petunjuk jalan untuk keselamatan dunia dan akhirat," seru dia.

Ribuan massa itu tidak hentinya menggelorakan kalimat takbir. Mereka juga membawa spanduk dan poster yang di antaranya bertuliskan "Penjarakan Ahok demi bangsa dan keutamaan NKRI" dan "Ahok menghina Alquran didiamkan padahal Presiden disumpah dengan Alquran". [yy/republika]

Hari Sumpah Pemuda di Kota Tasikmalaya Diwarnai Demo Anti-Ahok

Hari Sumpah Pemuda di Kota Tasikmalaya Diwarnai Demo Anti-Ahok


Hari Sumpah Pemuda di Kota Tasikmalaya Diwarnai Demo Anti-Ahok


Fiqhislam.com - Kelompok massa yang mengatasnamakan diri Koalisi Umat Islam Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa menuntut penegakan hukum atas dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Jumat, (28/10), di depan Masjid Agung Tasikmalaya.

Aksi unjuk rasa tersebut diisi oleh orasi sejumlah tokoh agama yang menyerukan tuntutan hukuman bagi pihak yang diduga menghina Alquran sebagai kitab suci umat Islam. Selain itu, massa juga menggelar long march di sepanjang jalan KH Zaenal Mustofa. Setidaknya terdapat seratusan massa yang berasal dari FPI, Persatuan Umat Islam (PUI) atau Aliansi Nasional Anti Syiah (Annas).

Koordinaator aksi Kyiai Aminuddin Bustomi mengatakan, aksi ini merupakan respons atas ucapan Ahok mengenai Surat Almaidah ayat 51. Ia menilai ucapan Ahok sudah merupakan bagian dari penistaan agama. Sehingga, massa ingin agar pihak kepolisian memproses hukum Ahok.

"Kita mempertanyakan polisi, apakah mereka itu polisi minoritas atau polisi Indonesia? Kalau polisi Indonesia sebaiknya percepat proses hukum," katanya.

Dalam aksi tersebut, massa membawa atribut bertuliskan 'Bukankah hukum untuk ditaati? Tapi kenapa penentangnya dibiarkan', 'Bela kitab suci kalian, dukung ulama kalian lawan musuh agama kalian,'. Massa juga meneriakan yel yel berisi keinginan agar Ahok segera ditangkap dan diadili.

"Pemerintah tidak adil dalam penegakan hukum, padahal Presiden Jokowi programnya penegakan hukum, tapi ini kok ada pandang bulu dalam penegakannya," ujarnya. [yy/republika]