25 Syawal 1443  |  Jumat 27 Mei 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Pengadilan Swedia menemukan larangan cadar dan jilbab di sejumlah sekolah kota Skurup dan Staffanstorp. Oleh karena itu, pengadilan menguatkan keputusan sebelumnya yang menekankan larangan tersebut bertentangan dengan hukum Swedia dan hukum internasional.

“Diizinkan untuk menunjukkan identitas agama seseorang adalah sesuatu yang dilindungi oleh Instrumen Pemerintah dan Konvensi Eropa,” kata Presiden Pengadilan Dag Stegeland dalam siaran persnya.

Sebelumnya, pemerintah kota Skurup dan Staffanstorp telah memutuskan larangan mengenakan jilbab di sekolah. Di Skurup, keputusan berlaku untuk siswa dan staf sementara di Staffanstorp hanya belaku untuk siswa.

Menurut undang-undang, menutupi kepala atau rambut seseorang karena alasan agama, dipandang sebagai bagian dari praktik keagamaan atau kebebasan berekspresi. Bagi Stegeland, perlindungan kebebasan beragama dalam instrumen pemerintahan adalah mutlak.

“Fakta bahwa Undang-Undang Pendidikan menyatakan pendidikan sekolah harus non-denominasi adalah tentang pengajaran bukan pakaian apa yang boleh Anda kenakan. Membatasi kebebasan beragama tidak memiliki dukungan konstitusional dalam hukum Swedia,” ujar Stegeland.

Dikutip Sputnik News, Kamis (24/6), pada tahun 2019, Kota Staffanstorp memperkenalkan tidak adanya toleransi bagi pakaian Muslim untuk anak kecil. Larangan tersebut dirancang untuk memastikan hanya kesetaraan dan nilai-nilai Swedia yang diterapkan.

Partai Moderat liberal-konservatif, Partai Demokrat Swedia nasional-konservatif, dan Partai Skurup lokal bekerja sama untuk meloloskan larangan instrumen pakaian agama di kota Skurup termasuk di sekolah. Larangan tersebut melibatkan jilbab, burqa, niqab, dan pakaian lainnya yang bertujuan untuk menutupi wajah.

Kedua larangan tersebut memicu perdebatan panas di media. Politisi liberal dan berhaluan kiri dengan keras mengutuk larangan itu. Mereka memandangnya sebagai penindasan dan pelanggaran kebebasan beragama dan hak-hak perempuan.

Mereka juga mengaku bahwa mereka menjunjung tinggi tradisi sekuler dan menyerang penindasan agama terhadap perempuan yang tidak termasuk dalam feminis Swedia. Jumlah Muslim di Swedia telah melonjak dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1950-an berjumlah ratusan. Kini meningkat menjadi lebih dari 800 ribu dari total penduduk 10 juta orang. [yy/ihram]

 

Fiqhislam.com - Pengadilan Swedia menemukan larangan cadar dan jilbab di sejumlah sekolah kota Skurup dan Staffanstorp. Oleh karena itu, pengadilan menguatkan keputusan sebelumnya yang menekankan larangan tersebut bertentangan dengan hukum Swedia dan hukum internasional.

“Diizinkan untuk menunjukkan identitas agama seseorang adalah sesuatu yang dilindungi oleh Instrumen Pemerintah dan Konvensi Eropa,” kata Presiden Pengadilan Dag Stegeland dalam siaran persnya.

Sebelumnya, pemerintah kota Skurup dan Staffanstorp telah memutuskan larangan mengenakan jilbab di sekolah. Di Skurup, keputusan berlaku untuk siswa dan staf sementara di Staffanstorp hanya belaku untuk siswa.

Menurut undang-undang, menutupi kepala atau rambut seseorang karena alasan agama, dipandang sebagai bagian dari praktik keagamaan atau kebebasan berekspresi. Bagi Stegeland, perlindungan kebebasan beragama dalam instrumen pemerintahan adalah mutlak.

“Fakta bahwa Undang-Undang Pendidikan menyatakan pendidikan sekolah harus non-denominasi adalah tentang pengajaran bukan pakaian apa yang boleh Anda kenakan. Membatasi kebebasan beragama tidak memiliki dukungan konstitusional dalam hukum Swedia,” ujar Stegeland.

Dikutip Sputnik News, Kamis (24/6), pada tahun 2019, Kota Staffanstorp memperkenalkan tidak adanya toleransi bagi pakaian Muslim untuk anak kecil. Larangan tersebut dirancang untuk memastikan hanya kesetaraan dan nilai-nilai Swedia yang diterapkan.

Partai Moderat liberal-konservatif, Partai Demokrat Swedia nasional-konservatif, dan Partai Skurup lokal bekerja sama untuk meloloskan larangan instrumen pakaian agama di kota Skurup termasuk di sekolah. Larangan tersebut melibatkan jilbab, burqa, niqab, dan pakaian lainnya yang bertujuan untuk menutupi wajah.

Kedua larangan tersebut memicu perdebatan panas di media. Politisi liberal dan berhaluan kiri dengan keras mengutuk larangan itu. Mereka memandangnya sebagai penindasan dan pelanggaran kebebasan beragama dan hak-hak perempuan.

Mereka juga mengaku bahwa mereka menjunjung tinggi tradisi sekuler dan menyerang penindasan agama terhadap perempuan yang tidak termasuk dalam feminis Swedia. Jumlah Muslim di Swedia telah melonjak dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1950-an berjumlah ratusan. Kini meningkat menjadi lebih dari 800 ribu dari total penduduk 10 juta orang. [yy/ihram]

 

Swedia Batalkan Larangan Berhijab di Sekolah

Pengadilan Banding Swedia Batalkan Larangan Berhijab di Sekolah


Fiqhislam.com - Pengadilan Banding Swedia memutuskan bahwa larangan untuk menggunakan hijab di sekolah di kota Skurup dan Staffanstorp, ilegal. Keputusanini menguatkan keputusan sebelumnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menekankan bahwa larangan tersebut bertentangan dengan hukum Swedia dan hukum internasional.

“Diizinkan untuk mempraktikkan atau menunjukkan agama seseorang adalah sesuatu yang dilindungi oleh Instrumen Pemerintah dan Konvensi Eropa,” kata Presiden Pengadilan Banding, Dag Stegeland.

Menurut undang-undang, menutupi kepala atau rambut seseorang dapat dimotivasi oleh keyakinan agama dan dipandang sebagai bagian dari praktik keagamaan individu atau sebagai ekspresi kebebasan berekspresi individu.

Stegeland, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (24/6/2021), perlindungan kebebasan beragama dalam Instrumen Pemerintahan adalah mutlak.

“Fakta bahwa Undang-Undang Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan sekolah harus non-denominasi adalah tentang pengajaran, bukan pakaian apa yang boleh Anda kenakan. Membatasi kebebasan beragama seperti yang dilakukan oleh kotamadya tidak memiliki dukungan konstitusional dalam hukum Swedia," ujarnya.

Pada tahun 2019, Staffanstorp memperkenalkan “toleransi nol” untuk pakaian Islami untuk anak kecil sebagai bagian dari rencana integrasinya. Larangan itu dirancang untuk memastikan bahwa hanya kesetaraan dan nilai-nilai Swedia yang diterapkan.

Selanjutnya, Partai Moderat liberal-konservatif, Demokrat Swedia nasional-konservatif dan Partai Skurup bekerja sama untuk meloloskan larangan tutup kepala Islami di kota Skurup dan sekolah dan prasekolah kotamadya sekitarnya.

Larangan tersebut melibatkan jilbab, burqa, niqab dan pakaian lainnya yang bertujuan untuk menutupi wajah, dan berlaku untuk siswa dan staf.

Kedua larangan tersebut memicu perdebatan panas di media. Sementara politisi liberal dan berhaluan kiri dan pembuat opini dengan keras mengutuk larangan yang mereka pandang sebagai penindasan dan pelanggaran kebebasan beragama dan hak-hak perempuan.

Para pendukung larangan tersebut mengatakan bahwa mereka menjunjung tinggi tradisi sekuler dan menyerang penindasan agama terhadap perempuan, yang tidak tidak termasuk dalam feminis Swedia.

Jumlah Muslim di Swedia sendiri telah melonjak dalam beberapa dekade terakhir, dari beberapa ratus pada 1950-an menjadi lebih dari 800 ribu di negara berpenduduk lebih dari 10 juta saat ini. [yy/sindonews]