25 Syawal 1443  |  Jumat 27 Mei 2022

basmalah.png

Fiqhislam.com - Kepala Presidensi Umum untuk Urusan Dua Masjid Suci, Sheikh Abdur-Rahman Al-Sudais, mengatakan Islam bersih dari label teroris.

Pernyataan itu disampaikan Al-Sudais dalam mimbar Jumat (30/10/2020) di Masjidil Haram, Arab Saudi. Sheikh Al-Sudais mengatakan dalam ajaran Islam tidak diajarkan tindakan terorisme atau radikalisme, mengejek, dan membeda-bedakan Nabi-Nabi Allah SWT.

"Karena Islam adalah agama toleransi, kasih sayang, dan merapatkan antara satu sama lain," ujar Sheikh Al-Sudais.

Sheikh Sudais juga menyerukan agar menahan emosi, provokasi, maupun berbagai aksi serta tindakan.

Ucapan Sheikh Sudais merespons pernyataan Macron soal Islam

Tindakan dzalim tersebut tidak akan dapat menyentuh sedikit pun kedudukan para Nabi dan utusan Allah.

"Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67, dan Allah memelihara engkay dari (gangguan manusia)," ujarnya.

Ucapan Sheikh Sudais merespons ucapan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, terkait Islam dan radikalisme. Orang nomor satu Prancis itu menyebut ancaman warganya saat ini adalah "Islam separatis" pascapembunuhan seorang guru sejarah setelah membahas kartun Nabi Muhammad dalam kelas kebebasan berekspresi.

Istilah itu, menurut Macron, merujuk pada sekelompok penganut Islam ekstemis/fanatik yang "melenceng" dari nilai-nilai republik. [yy/inews]

 

Fiqhislam.com - Kepala Presidensi Umum untuk Urusan Dua Masjid Suci, Sheikh Abdur-Rahman Al-Sudais, mengatakan Islam bersih dari label teroris.

Pernyataan itu disampaikan Al-Sudais dalam mimbar Jumat (30/10/2020) di Masjidil Haram, Arab Saudi. Sheikh Al-Sudais mengatakan dalam ajaran Islam tidak diajarkan tindakan terorisme atau radikalisme, mengejek, dan membeda-bedakan Nabi-Nabi Allah SWT.

"Karena Islam adalah agama toleransi, kasih sayang, dan merapatkan antara satu sama lain," ujar Sheikh Al-Sudais.

Sheikh Sudais juga menyerukan agar menahan emosi, provokasi, maupun berbagai aksi serta tindakan.

Ucapan Sheikh Sudais merespons pernyataan Macron soal Islam

Tindakan dzalim tersebut tidak akan dapat menyentuh sedikit pun kedudukan para Nabi dan utusan Allah.

"Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67, dan Allah memelihara engkay dari (gangguan manusia)," ujarnya.

Ucapan Sheikh Sudais merespons ucapan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, terkait Islam dan radikalisme. Orang nomor satu Prancis itu menyebut ancaman warganya saat ini adalah "Islam separatis" pascapembunuhan seorang guru sejarah setelah membahas kartun Nabi Muhammad dalam kelas kebebasan berekspresi.

Istilah itu, menurut Macron, merujuk pada sekelompok penganut Islam ekstemis/fanatik yang "melenceng" dari nilai-nilai republik. [yy/inews]

 

Pernah Larang Kristen Dihina

Sejumlah Negara Eropa Pernah Larang Kristen Dihina


Fiqhislam.com - Negara-negara Eropa pada abad Ke-17 menetapkan pelaku penistaan agama sebagai tindak kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman berat. Di wilayah lain juga terjadi penyatuan antara agama dan politik, baik itu negara Kristen, Yahudi maupun Islam. Tujuan memidanakan penistaan agama adalah untuk membatasi kebebasan berbicara tidak melanggar norma sosial mengenai kesopanan dan hak orang lain.

Peneliti senior Wahid Institute, Rumadi Ahmad dalam Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek “Jalan Tengah” Mahkamah Konstitusi RI yang dikutip dari Indo-Islamika, Volume 1, Nomor 2, 2012, menjelaskan di Eropa Abad Ke-17, karena Kristen merupakan jantung hukum Inggris, maka hukum dibuat berdasarkan nilai-nilai Kristen.

Setiap perkataan yang bertentangan dengan nilai dan ajaran Kristen dianggap sebagai tindak pidana. Tentu saja, hukum mencerminkan nilai dan pandangan agama dominan saat itu, dan mengabaikan pandangan keyakinan minoritas.

Menurut Rumadi yang juga Ketua Lakpesdam PBNU ini, pada abad ke-20, penistaan agama pelan-pelan dihapus dari hukum pidana di beberapa negara Eropa. Di Inggris, akar hukum penistaan agama muncul 1938, hanya berlaku untuk penistaan terhadap Gereja Anglikan, tidak berlaku untuk penghinaan agama Yahudi, Islam, bahkan Kristen non-Anglikan. “Tujuan pemidanaan ini adalah untuk mempertahankan supremasi gereja Anglikan,” tulis Rumadi.

Dia mengungkapkan, kasus penistaan agama terakhir terjadi pada abad-19. Mulai abad-20, praktik pemidanaan penistaan agama sudah hilang, kendatipun pasal pidananya tak pernah dihapus. Penistaan agama kemudian bergeser dari pidana menjadi masalah hukum perdata, namun sangat jarang.

Rumadi menyebutkan, sepanjang abad-20, hanya ada empat kasus perdata terhadap perbuatan penghujatan agama. Kasus terakhir terjadi 1979 antara Whitehouse versus Lemon. Kasus itu bermula dari penerbitan puisi di majalah Gay News, yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai homoseksual. Penerbit majalah tersebut didenda 500 pound dan

hukuman percobaan 9 bulan. Majalahnya didenda 1000 pound dan harus membayar pengganti penjara 10 ribu pound. Kasus Salman Rusdhie yang digugat di Inggris tidak berujung pada penghukuman.

Selain di Inggris, kata Rumadi, di Australia yang merupakan bekas jajahan Inggris, blasphemy juga hanya berlaku terhadap tindakan penghinaan gereja Anglikan, walau tak seperti Inggris, Australia tak memiliki agama resmi.

Kendati banyak undang-undang, baik federal, negara bagian, maupun hukum kebiasaan yang memidanakan penistaan agama, hal ini jarang terjadi di Australia. Pemidanaan agama terakhir di negeri Kanguru itu terjadi 1971, dalam kasus Wiliam Lorando Jones. Jones didakwa menista gereja Anglikan di negara bagian New South Wales karena berbicara di depan umum bahwa Perjanjian Lama itu immoral dan tak cocok bagi perempuan.

Jones dihukum denda 100 pound dan penjara 2 tahun. Setelah kasus itu, di tahun yang sama 1971, parlemen New South Wales mengusulkan UU Opini Mengenai Agama, yang intinya menghentikan pemidanaan terhadap penistaan agama. Ibu kota Australia lalu mengadopsi UU tersebut pada 1996, menghapuskan pemidanaan penistaan agama melalui reformasi hukum.

Sementara itu, kata dia, pemidanaan penistaan agama di Jerman diatur dalam bab 11 ‚KUHP Jerman. Penistaan agama didefinisikan sebagai tindakan penghinaan terhadap ajaran lain atau pandangan hidup yang berakibat pada ketidaktertiban: barang siapa yang menyebarkan tulisan yang menghina ajaran agam lain atau ajaran mengenai pandangan hidup dengan cara yang dapat menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum‛. “Jika seseorang melakukan tersebut, ia diancam pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda,” tulis Rumadi.

Sebagai bentuk aplikasi dari aturan ini, kata dia, pada Februari 2006, aktivis politik Jeran Manfred van H, dijatuhi hukuman satu tahun percobaan dan hukuman kerja sosial selama 300 jam karena menyebarkan tisu toilet yang dicetak ayat-ayat Alquran dan dibagi-bagikan ke masjid dan media-media.

Amerika Serikat juga mengenal blasphemy meski banyak pendiri AS adalah orang-orang yang melarikan diri dari hukuman penistaan agama di negara asalnya di Eropa. Amerika Serikat memiliki hukuman pidana yang keras terhadap penghujat agama. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, penghujatan agama dapat dihukum mati.

“Namun demikian, sejak desakan amandemen pertama konstitusi Amerika Serikat, pemidanaan terhadap penistaan dilarang karena bertentangan dengan kebebasan berekspresi,” tulis Rumadi yang juga dosen Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. [yy/republika]

 

Kecaman dari Afrika

Kecaman untuk Macron Terus Meluas, Sekarang dari Afrika


Fiqhislam.com - Organisasi Muslim di seluruh Afrika mengecam pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron baru-baru ini yang dinilai anti-Islam. Mereka menyatakan kemarahannya atas pernyataan meremehkan dari Macron yang menyalahkan Islam serta mendukung karikatur Nabi Muhammad.

"Kami mengecam keras perendahan martabat Nabi Muhammad dengan kedok kebebasan berbicara dan berekspresi," kata Ketua Dewan Tertinggi Muslim Kenya, Al Hajj Hassan Ole Nadoo, dalam sebuah pernyataan, dilansir di Anadolu Agency, Sabtu (31/10).

Nadoo mengatakan, kebebasan berbicara dan berekspresi tidaklah mutlak dan harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan kebebasan dan hak orang lain. Sementara menurutnya, karikatur yang menggambarkan orang-orang Yahudi di Prancis tidak akan ditoleransi dan pastinya akan membawa seseorang ke pengadilan untuk ditindak. Namun, kata dia, hal yang sama tidak terjadi pada komunitas Muslim di negara itu.

"Bias paling mencolok adalah bahwa meski meremehkan Islam dan mengejek simbol-simbolnya dianggap sebagai kebebasan berekspresi, tidak ada toleransi untuk kritik terhadap Israel, kebijakan Israel, Zionisme dan anti-Semitisme," bunyi pernyataan tersebut.

Lebih lanjut, Nadoo menyerukan boikot ekonomi atas produk-produk Prancis hingga Macron menarik pernyataan ofensif dan kebijakan anti-Islamnya. Baru-baru ini, Macron menguraikan rencana pemerintahnya untuk di antaranya melarang para imam di Prancis mengikuti pelatihan di luar negeri, membatasi sekolah di rumah (homeschooling), dan mengendalikan pendanaan keagamaan.

Di Afrika Selatan, Yayasan Awqaf Nasional mengatakan bahwa mereka geram dengan serangan ofensif saat ini terhadap Nabi Muhammad. Wakil CEO yayasan tersebut, Mickaeel Collier, mengatakan pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan berbahaya dari Macron hanya akan memicu serangan Islamofobia terhadap komunitas Muslim.

"Kami juga mencatat dengan keprihatinan yang mendalam pernyataan Presiden Prancis Macron yang sangat kurang informasi bahwa Islam berada dalam 'krisis'. Islam adalah agama yang tumbuh paling cepat di dunia, bukan merupakan tanda krisis," kata Collier.

Ia juga menyerukan untuk segera menghentikan fitnah yang tidak beralasan terhadap para pemimpin Muslim seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang dikatakan selalu membela martabat Nabi SAW dan hak-hak umat Islam.

Di negara Tanduk Afrika, Kepresidenan Somalia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (29/10), bahwa pemerintah federal Somalia menyesalkan pelanggaran terhadap keyakinan, kesucian, dan teologi umat Muslim serta Nabi Muhammad.

"Setiap tindakan yang merugikan perasaan Muslim melayani kepentingan kelompok ekstremis, dan tindakan seperti itu harus dihindari karena mereka menciptakan kebencian sosial di antara orang-orang dari berbagai bangsa dan agama," demikian pernyataan Somalia.

Somalia lantas mengimbau para pemimpin dunia untuk berhati-hati dalam mempertimbangkan pernyataan yang menyinggung sentimen umat Islam, dengan membedakan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran kesucian agama.

Sebelumnya, umat Muslim di sejumlah negara juga bereaksi terhadap pernyataan Macron. Pada Rabu lalu, misalnya, ratusan orang di ibu kota Somalia, Mogadishu, memprotes pernyataan kontroversial presiden Prancis itu.

Sementara, Kedutaan Besar Prancis di Malaysia menyatakan Prancis tidak mendukung atau menstigmatisasi agama apa pun. Presiden Emmanuel Macron disebut hanya menargetkan Islam radikal yang harus diisolasi dan diperangi karena melanggar nilai-nilai negara.

Kedutaan Prancis mengatakan Presiden Macron tidak ingin "menyerang" komunitas Muslim di Prancis. Prancis diklaim mendukung menjamin hidup berdampingan secara damai dalam hukum dan prinsip republik, di tengah seruan oleh umat Islam untuk memboikot produk Prancis.

"Presiden dengan jelas menunjukkan akan bersikap keras terhadap generalisasi apa pun. Presiden membedakan sebagian besar warga Perancis yang beragama Islam dari minoritas militan dan separatis yang memusuhi nilai-nilai Republik, dan yang terlebih lagi menjadi beban bagi (Muslim yang sesungguhnya)," tulis pernyataan Kedutaan Prancis di Malaysia dilansir dari Bernama pada Jumat (30/10). [yy/republika]