20 Syawal 1443  |  Minggu 22 Mei 2022

basmalah.png

Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir dan Menlu UEA Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan telah bertemu Menlu Pakistan Shah Mehmood Qureshi dan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.

“Mereka (al-Jubeir dan Sheikh Abdullah) sepenuhnya memahami penderitaan rakyat Pakistan, atas perkembangan terakhir serta prihatin dengan situasi kemanusiaan yang memburuk di India yang diduduki Jammu-Kashmir,” kata sebuah pernyataan yang dirilis kantor perdana menteri Pakistan, dikutip laman Anadolu Agency.

Saudi dan UEA berjanji tetap terlibat dalam membantu meredakan ketegangan serta mempromosikan perdamaian di kawasan tersebut. Terkait hal itu, mereka mengakui peran vital Pakistan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Quresehi mengatakan, Saudi dan UEA telah berdiri bersama negaranya dalam masalah Kashmir. “Kami sepenuhnya puas dengan pertemuan hari ini. Tidak ada kebingungan sekarang. Baik Saudi dan UEA, berdiri di samping Pakistan,” ujarnya.

Dia meyakini, Saudi dan UEA tidak akan mengecewakan negaranya. Pada Senin lalu, Imran Khan berjanji bahwa negaranya tidak akan memulai perang dengan India. Sebab terdapat risiko perang nuklir jika hal itu dilakukan.

“Kami adalah dua negara yang memiliki senjata nuklir. Jika ketegangan meningkat, maka ada bahaya bagi dunia dari hal ini. Dari pihak kami, kami tidak akan pernah bertindak lebih dulu,” kata Khan seperti dikutip Aljazirah.

Sebelumnya Khan mengatakan semua upaya dan tawarannya untuk berdialog dengan India guna menciptakan perdamaian sia-sia. Karena itu, dia menilai tidak ada gunanya melakukan pembicaraan dengan para pejabat India.

“Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Maksud saya, saya telah melakukan semua pembicaraan. Sayangnya sekarang ketika saya melihat ke belakang, semua tawaran yang saya buat untuk perdamaian dan dialog, saya pikir mereka mengambilnya untuk menenangkan,” kata Khan dalam sebuah wawancara dengan New York Times yang diterbitkan pada 21 Agustus lalu.

Kashmir telah dibekap ketegangan sejak India mencabut status khusus wilayah tersebut pada 5 Agustus lalu. Masyarakat memprotes, kemudian menggelar aksi demonstrasi di beberapa daerah di sana. Mereka menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis Kashmir.

Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua, dua per tiga di antaranya dikuasai India, sementara sisanya milik Pakistan. Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control (LoC). Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan tiga kali berperang, yakni pada 1948, 1965, dan 1971. [yy/republika]

Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir dan Menlu UEA Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan telah bertemu Menlu Pakistan Shah Mehmood Qureshi dan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.

“Mereka (al-Jubeir dan Sheikh Abdullah) sepenuhnya memahami penderitaan rakyat Pakistan, atas perkembangan terakhir serta prihatin dengan situasi kemanusiaan yang memburuk di India yang diduduki Jammu-Kashmir,” kata sebuah pernyataan yang dirilis kantor perdana menteri Pakistan, dikutip laman Anadolu Agency.

Saudi dan UEA berjanji tetap terlibat dalam membantu meredakan ketegangan serta mempromosikan perdamaian di kawasan tersebut. Terkait hal itu, mereka mengakui peran vital Pakistan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Quresehi mengatakan, Saudi dan UEA telah berdiri bersama negaranya dalam masalah Kashmir. “Kami sepenuhnya puas dengan pertemuan hari ini. Tidak ada kebingungan sekarang. Baik Saudi dan UEA, berdiri di samping Pakistan,” ujarnya.

Dia meyakini, Saudi dan UEA tidak akan mengecewakan negaranya. Pada Senin lalu, Imran Khan berjanji bahwa negaranya tidak akan memulai perang dengan India. Sebab terdapat risiko perang nuklir jika hal itu dilakukan.

“Kami adalah dua negara yang memiliki senjata nuklir. Jika ketegangan meningkat, maka ada bahaya bagi dunia dari hal ini. Dari pihak kami, kami tidak akan pernah bertindak lebih dulu,” kata Khan seperti dikutip Aljazirah.

Sebelumnya Khan mengatakan semua upaya dan tawarannya untuk berdialog dengan India guna menciptakan perdamaian sia-sia. Karena itu, dia menilai tidak ada gunanya melakukan pembicaraan dengan para pejabat India.

“Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Maksud saya, saya telah melakukan semua pembicaraan. Sayangnya sekarang ketika saya melihat ke belakang, semua tawaran yang saya buat untuk perdamaian dan dialog, saya pikir mereka mengambilnya untuk menenangkan,” kata Khan dalam sebuah wawancara dengan New York Times yang diterbitkan pada 21 Agustus lalu.

Kashmir telah dibekap ketegangan sejak India mencabut status khusus wilayah tersebut pada 5 Agustus lalu. Masyarakat memprotes, kemudian menggelar aksi demonstrasi di beberapa daerah di sana. Mereka menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis Kashmir.

Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua, dua per tiga di antaranya dikuasai India, sementara sisanya milik Pakistan. Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control (LoC). Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan tiga kali berperang, yakni pada 1948, 1965, dan 1971. [yy/republika]

India Didesak Buka Kashmir untuk Misi Pencari Fakta

India Didesak Buka Kashmir untuk Misi Pencari Fakta


Fiqhislam.com - Komisi Hak Asasi Manusia Permanen Independen (IPHRC) mendesak India untuk mengizinkan misi pencarian fakta sehingga kalangan yang ingin melakukannya bisa mendatangi wilayah yang disengketakan. Bagi IPHRC, Jammu dan Kashmir saat ini menjadi penjara terbesar di dunia.

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip Anadolu Agency, IPHRC terkejut atas kelanjutan blokade di Jammu dan Kashmir. Misalnya penerapan jam malam yang tidak manusiawi dan pemadaman akses komunikasi yang dilakukan oleh pasukan keamanan India sejak 5 Agustus meski ada kecaman internasional yang luas.

"Seluruh Kashmir yang diduduki India diubah menjadi penjara terbesar di dunia dengan hak asasi manusia dan berdampak parah pada sisi kemanusiaan penduduk Kashmir yang tidak bersalah," demikian pernyataan itu, dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (5/9).

Pernyataan itu juga menyebut, lebih dari 5.000 kebanyakan pemuda Kashmir telah ditahan secara ilegal oleh pasukan keamanan. Sedangkan, wartawan dan aktivis hak asasi manusia dituntut atas tuduhan yang direkayasa.

"Kelanjutan dari pelanggaran HAM berat oleh pasukan keamanan dengan impunitas di bawah ideologi eksklusif Hindutva mencerminkan bias negara yang jelas, yang telah menyebabkan munculnya peringatan genosida oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional."

Pemerintah Inggris juga mendukung seruan itu, dan bersikeras bahwa tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir yang dikelola India harus diselidiki secara tuntas, segera, dan transparan. Atas situasi di Kashmir itu, IPHRC mendukung rekomendasi Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia agar membentuk komisi penyelidikan di bawah naungan PBB untuk menyelidiki secara komprehensif semua dugaan pelanggaran HAM.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan telah mengangkat masalah HAM di Kashmir dengan Menteri Urusan Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar selama percakapan pada 7 Agustus. "UK akan dengan cermat memantau situasi di Kashmir," katanya.

"Semua dan setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia sangat memprihatinkan. Ini harus diselidiki secara menyeluruh, segera, dan transparan," kata Raab. [yy/republika]