25 Syawal 1443  |  Jumat 27 Mei 2022

basmalah.png

"Di IOK (Indian Occupied Kashmir) 12 hari jam malam, hadirnya pasukan tambahan di wilayah pendudukan yang sudah sangat termiliterisasi, mengirim RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh/organisasi sukarelawan nasionalis Hindu sayap kanan), pemutusan komunikasi menyeluruh; dengan contoh pembersihan etnis Muslim sebelumnya dari (Perdana Menteri Narendra) Modi di Gujarat," kata Khan melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis (15/8).

Modi diketahui pernah menjadi menteri utama di Negara Bagian Gujarat. Saat itu, terjadi peristiwa pembunuhan terhadap 1.000 orang dan kebanyakan dari mereka adalah Muslim. 

Khan menilai, apa yang sedang terjadi di Kashmir sekarang tak bisa dibiarkan. "Apakah dunia akan secara diam-diam menyaksikan pembantaian seperti Srebrenica dan pembersihan Muslim lainnya di IOK? Saya ingin memperingatkan komunitas internasional jika hal ini memungkinkan, itu akan memiliki reaksi dan akibat yang parah di dunia Muslim yang memicu radikalisasi serta kekerasan," ujarnya. 

Khan mengunjungi wilayah Kashmir yang menjadi bagian dari negaranya pada Rabu (14/8). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Pakistan ke-72.

Dalam kunjungan tersebut, Khan mengungkapkan keprihatinan atas perkembangan situasi di Jammu dan Kashmir setelah India mencabut status istimewa wilayah tersebut. “Hari kemerdekaan adalah kesempatan untuk kebahagiaan besar, tapi hari ini kami bersedih dengan nasib saudara-saudara warga Kashmir kami di Jammu dan Kashmir yang menjadi korban penindasan India,” katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Aljazirah.

Khan menegaskan bahwa Pakistan mendukung masyarakat Kashmir. “Saya meyakinkan saudara-saudara Kashmir bahwa kami mendukung mereka,” ujarnya.

Pakistan memperkenalkan logo khusus untuk memperingati hari kemerdekaannya guna mengekspresikan solidaritas kepada masyarakat Kashmir. Itu didasarkan pada tema “Kashmir banega Pakistan”. Kata “Kashmir” ditulis dengan warna merah guna menghormati pengorbanan yang diberikan orang-orang Kashmir selama perjuangan kemerdekaan.

Dalam pertemuan Komite Keamanan Nasional pekan lalu, Pakistan telah memutuskan bahwa 15 Agustus, hari kemerdekaan India, akan dipandang sebagai “hari hitam”. Itu merupakan bentuk protes Islamabad atas kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan India baru-baru ini di Jammu dan Kashmir.

Pekan lalu India mencabut status istimewa Jammu dan Kashmir yang telah disandangnya selama hampir tujuh dekade. Perdana Menteri India Narendra Modi beralasan keputusan itu diambil untuk menyatukan Kashmir sepenuhnya dengan India. Selain itu dia pun hendak membebaskan wilayah tersebut dari kelompok teroris dan separatis.

Keputusan itu tak hanya memicu kemarahan dari warga Kashmir, tapi juga Pakistan. Ia memutuskan menurunkan hubungan diplomatiknya dengan India. Selain itu, Islamabad pun menangguhkan semua aktivitas perdagangannya dengan New Delhi. Pakistan mengatakan akan membawa permasalahan pencabutan status istimewa Jammu dan Kashmir oleh India ke Dewan Keamanan PBB. [yy/republika]

"Di IOK (Indian Occupied Kashmir) 12 hari jam malam, hadirnya pasukan tambahan di wilayah pendudukan yang sudah sangat termiliterisasi, mengirim RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh/organisasi sukarelawan nasionalis Hindu sayap kanan), pemutusan komunikasi menyeluruh; dengan contoh pembersihan etnis Muslim sebelumnya dari (Perdana Menteri Narendra) Modi di Gujarat," kata Khan melalui akun Twitter pribadinya pada Kamis (15/8).

Modi diketahui pernah menjadi menteri utama di Negara Bagian Gujarat. Saat itu, terjadi peristiwa pembunuhan terhadap 1.000 orang dan kebanyakan dari mereka adalah Muslim. 

Khan menilai, apa yang sedang terjadi di Kashmir sekarang tak bisa dibiarkan. "Apakah dunia akan secara diam-diam menyaksikan pembantaian seperti Srebrenica dan pembersihan Muslim lainnya di IOK? Saya ingin memperingatkan komunitas internasional jika hal ini memungkinkan, itu akan memiliki reaksi dan akibat yang parah di dunia Muslim yang memicu radikalisasi serta kekerasan," ujarnya. 

Khan mengunjungi wilayah Kashmir yang menjadi bagian dari negaranya pada Rabu (14/8). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Pakistan ke-72.

Dalam kunjungan tersebut, Khan mengungkapkan keprihatinan atas perkembangan situasi di Jammu dan Kashmir setelah India mencabut status istimewa wilayah tersebut. “Hari kemerdekaan adalah kesempatan untuk kebahagiaan besar, tapi hari ini kami bersedih dengan nasib saudara-saudara warga Kashmir kami di Jammu dan Kashmir yang menjadi korban penindasan India,” katanya dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Aljazirah.

Khan menegaskan bahwa Pakistan mendukung masyarakat Kashmir. “Saya meyakinkan saudara-saudara Kashmir bahwa kami mendukung mereka,” ujarnya.

Pakistan memperkenalkan logo khusus untuk memperingati hari kemerdekaannya guna mengekspresikan solidaritas kepada masyarakat Kashmir. Itu didasarkan pada tema “Kashmir banega Pakistan”. Kata “Kashmir” ditulis dengan warna merah guna menghormati pengorbanan yang diberikan orang-orang Kashmir selama perjuangan kemerdekaan.

Dalam pertemuan Komite Keamanan Nasional pekan lalu, Pakistan telah memutuskan bahwa 15 Agustus, hari kemerdekaan India, akan dipandang sebagai “hari hitam”. Itu merupakan bentuk protes Islamabad atas kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan India baru-baru ini di Jammu dan Kashmir.

Pekan lalu India mencabut status istimewa Jammu dan Kashmir yang telah disandangnya selama hampir tujuh dekade. Perdana Menteri India Narendra Modi beralasan keputusan itu diambil untuk menyatukan Kashmir sepenuhnya dengan India. Selain itu dia pun hendak membebaskan wilayah tersebut dari kelompok teroris dan separatis.

Keputusan itu tak hanya memicu kemarahan dari warga Kashmir, tapi juga Pakistan. Ia memutuskan menurunkan hubungan diplomatiknya dengan India. Selain itu, Islamabad pun menangguhkan semua aktivitas perdagangannya dengan New Delhi. Pakistan mengatakan akan membawa permasalahan pencabutan status istimewa Jammu dan Kashmir oleh India ke Dewan Keamanan PBB. [yy/republika]

Presiden Pakistan Peringatkan Peluang Perang dengan India

Presiden Pakistan Peringatkan Peluang Perang dengan India


Fiqhislam.com - Presiden Pakistan Arif Alvi mengatakan, negaranya akan membela diri jika India memberlakukan perang terhadap Pakistan. Hal itu menyusul kebijakan India yang mencabut status istimewa Jammu dan Kashmir. 

"Muslim tidak ingin perang, tetapi kami tidak akan mundur jika terpaksa harus berperang," ujar Alvi, dilansir Anadolu Agency, Kamis (15/8).

Alvi memperingatkan, perang antara Pakistan dan India tidak hanya menimbulkan dampak bagi kedua negara. Namun, perang tersebut dampaknya akan dirasakan di seluruh dunia.

"Kami untuk Kashmir dan mereka untuk kami. Nasib dan penderitaan mereka memengaruhi kami. Pakistan tidak menerima upaya untuk mengubah komposisi demografis wilayah yang diduduki," kata Alvi. 

Hari Kemerdekaan Pakistan ditandai sebagai hari solidaritas untuk rakyat Jammu Kashmir. Untuk pertama kalinya, bendera Pakistan dan bendera Azad Kashmir dikibarkan secara berdampingan di semua gedung pemerintah dan swasta. Presiden meminta warga Pakistan untuk mengirim video dan foto yang berkaitan dengan Kashmir. 

"Kami tidak akan membiarkan mereka sendirian di langkah apa pun. Orang-orang Kashmir adalah orang-orang kami dan kami menganggap rasa sakit mereka sebagai rasa sakit kami," ujar Alvi. 

Perayaan hari kemerdekaan Pakistan dimulai dengan penghormatan senjata di ibu kota federal Islamabad dan empat ibu kota provinsi yakni Karachi, Lahore, Peshawar, dan Quetta. Penghormatan senjata juga dilakukan di wilayah Azad Kashmir dan Gilgit-Baltistan.

Lalu litas di seluruh Pakistan terhenti ketika lagu kebangsaan diputar sekitar pukul 8.00 pagi waktu setempat. Sementara itu, ribuan warga Pakistan ikut berpartisipasi dalam aksi solidaritas Kashmir dengan membawa bendera. [yy/republika]

China Dukung Pakistan Minta PBB Bahas Kashmir

China Dukung Pakistan Minta PBB Bahas Kashmir


Fiqhislam.com - Cina pada Rabu (14/8) mendukung permintaan Pakistan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas keputusan India mencabut status khusus Jammu dan Kashmir. Para diplomat menyatakan, Cina meminta badan tersebut untuk bertemu secara tertutup pada Kamis (15/8) atau Jumat (16/8).

Namun, Prancis menanggapi permintaan itu dengan mengusulkan agar dewan membahas masalah itu dengan cara yang kurang formal, yang dikenal sebagai 'any other business' pada pekan depan. Hal itu juga bergantung pada Polandia yang menjadi presiden dewan untuk menengahi waktu dan format yang disepakati di antara 15 anggota.

Wilayah Himalaya telah lama menjadi titik utama hubungan antara negara-negara tetangga yang bersenjata nuklir tersebut. Pada 5 Agustus, India mencabut hak Jammu dan Kashmir untuk membuat aturan sendiri. India juga membuka izin bagi warga yang bukan penduduk kedua wilayah itu untuk membeli properti setempat. Setelah pencabutan status istimewa kedua wilayah, India memblokir jaringan telepon, internet, dan televisi. 

"Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Tetapi India seharusnya tidak salah mengira bahwa kita memiliki kelemahan," kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menulis dalam suratnya kepada Dewan Keamanan pada Selasa.

"Jika India memilih untuk menggunakan lagi kekuatan, Pakistan akan wajib merespons, dalam pembelaan diri, dengan semua kemampuannya," ucapnya.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres telah meminta India dan Pakistan untuk menahan diri dari segala langkah yang dapat memengaruhi status khusus Jammu dan Kashmir. Guterres juga mengatakan dia prihatin dengan laporan pembatasan di sisi Kashmir India.

Dewan Keamanan PBB mengadopsi beberapa resolusi pada 1948 dan pada 1950-an tentang perselisihan antara India dan Pakistan mengenai wilayah tersebut. Hal itu termasuk yang menyatakan pemungutan suara harus diadakan untuk menentukan masa depan Kashmir yang sebagian besar Muslim. Pasukan penjaga perdamaian PBB telah dikerahkan sejak 1949 untuk mengamati gencatan senjata antara India dan Pakistan di Jammu dan Kashmir. [yy/republika]

Amnesty Internasional Minta India Cabut Pembatasan Kashmir

Amnesty Internasional Minta India Cabut Pembatasan Kashmir


Fiqhislam.com - Amnesty International meminta Perdana Menteri India Narendra Modi untuk mencabut pemutusan jaringan komunikasi untuk warga Jammu dan Kashmir. Sebab, sudah hampir dua pekan warga Jammu dan Kashmir terisolasi akibat dibatasinya komunikasi, pemberlakuan jam malam, hingga penangkapan tokoh politik setempat oleh pemerintah pusat India.

"Merupakan sebuah paradoks bahwa ketika India merayakan hari kemerdekaannya yang ke-73 hari ini, rakyat Jammu dan Kashmir terus dikurung selama 10 hari terakhir," kata kelompok hak asasi manusia dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Aljazirah, Kamis (15/8).

Sementara Modi pun terus membela keputusannya untuk mencabut status khusus Kashmir. Ia mengatakan langkah itu adalah untuk memastikan gagasan "satu negara, satu konstitusi", yang katanya akan mendorong pertumbuhan di wilayah yang bermasalah.

Modi membuat pernyataan itu pada pidatonya di perayaan ulang tahun ke-73 kemerdekaan India di New Delhi. "Kami tidak percaya menunda penyelesaian masalah, kami juga tidak membiarkan masalah memburuk," kata Modi.  Menurutnya, dua pertiga dari kedua majelis parlemen India menyetujui pencabutan status Kashmir.

Pekan lalu India mencabut status istimewa Jammu dan Kashmir yang telah disandangnya selama hampir tujuh dekade. Perdana Menteri India Narendra Modi beralasan keputusan itu diambil untuk menyatukan Kashmir sepenuhnya dengan India. Selain itu dia pun hendak membebaskan wilayah tersebut dari kelompok teroris dan separatis.

Keputusan itu tak hanya memicu kemarahan dari warga Kashmir, tapi juga Pakistan. Ia memutuskan menurunkan hubungan diplomatiknya dengan India. Selain itu, Islamabad pun menangguhkan semua aktivitas perdagangannya dengan New Delhi. Pakistan mengatakan akan membawa permasalahan pencabutan status istimewa Jammu dan Kashmir oleh India ke Dewan Keamanan PBB. [yy/republika]