25 Syawal 1443  |  Jumat 27 Mei 2022

basmalah.png

Eksistensi Lembaga Fatwa Dar Al-Ifta Mesir


Fiqhislam.com - Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kondisi, berbagai persoalan entah klise ataupun baru, selalu muncul di tengah-tengah masyarakat. Setiap umat Islam kerap dihadapkan pada kegamangan setiap kali perubahan zaman terjadi. Tak heran jika selalu muncul pertanyaan, apakah perubahan itu sesuai dengan syariat Islam?

Guna menjawab kegamangan itu, umat membutuhkan sebuah fatwa dari para ulama. Fatwa ibarat setetes air saat dahaga. Fatwa dari sosok alim dianggap menjadi jawaban yang memberikan jaminan ketenangan dan keyakinan, terutama jika ditinjau dari aspek syariatnya, sedangkan tradisi saling bertanya dan memberikan fatwa dalam agama Islam menjadi praktik budaya ilmiah yang tetap terpelihara. Tradisi fatwa tidak hanya dikenal di kalangan salaf (ulama terdahulu). Para ulama masa kini juga menggunakan konsep fatwa sebagai metode untuk mengeksplor perspektif syariah dalam menyikapi ragam problematika yang ada.

Di Mesir, eksistensi lembaga fatwa Dar al- Ifta memiliki posisi strategis. Komposisi mereka yang tergabung dalam lembaga itu mempunyai kompetensi dan kapasitas penguasaan ilmu syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan lembaga itu kerap dijadikan referensi utama bagi umat Islam.

Kodifikasi fatwa yang pernah dikeluarkan Dar al-Ifta oleh pemerintah setempat diadopsi dalam banyak kebijakan mereka.
Walaupun, jika ditinjau dari aspek syariahnya, berbeda dengan legalitas keputusan seorang hakim, legalitas fatwa yang disimpulkan oleh mufti itu sendiri pada dasarnya tidak mengikat.

Fungsi fatwa pada prinsipnya bukanlah hukum ataupun putusan yang mengikat dan lazim dilaksanakan. Sebab, fatwa merupakan reaksi dan jawaban atas pertanyaan terkait hukum permasalahan tertentu. Fatwa tak ubahnya informasi dari seorang penjawab kepada pihak yang bertanya.

Meski demikian, fatwa bisa mengikat dalam kondisi tertentu antara lain berkaitan dengan aplikasi hukum syariah. Misalnya, fatwa-fatwa menyangkut pernikahan dan konsekuensi hukum sebagai dampak pernikahan tersebut.

Kitab al-Fatawa mendokumentasikan secara apik berbagai fatwa para mufti resmi di lembaga itu. Tidak keseluruhan fatwa mufti dikodifikasi dalam kitab al-Fatawa.

Al-Fatawa fokus mengumpulkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama Mesir, antara lain, dari Syekh Muhammad Abduh, Hasunah An- Nawawi, Abdul Majid Salim, Abdurrahman Qara'ah, Muhammad Bakhits, Hasanin Makhluf, dan Hasan Ma'mun. [yy/republika]

Eksistensi Lembaga Fatwa Dar Al-Ifta Mesir


Fiqhislam.com - Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kondisi, berbagai persoalan entah klise ataupun baru, selalu muncul di tengah-tengah masyarakat. Setiap umat Islam kerap dihadapkan pada kegamangan setiap kali perubahan zaman terjadi. Tak heran jika selalu muncul pertanyaan, apakah perubahan itu sesuai dengan syariat Islam?

Guna menjawab kegamangan itu, umat membutuhkan sebuah fatwa dari para ulama. Fatwa ibarat setetes air saat dahaga. Fatwa dari sosok alim dianggap menjadi jawaban yang memberikan jaminan ketenangan dan keyakinan, terutama jika ditinjau dari aspek syariatnya, sedangkan tradisi saling bertanya dan memberikan fatwa dalam agama Islam menjadi praktik budaya ilmiah yang tetap terpelihara. Tradisi fatwa tidak hanya dikenal di kalangan salaf (ulama terdahulu). Para ulama masa kini juga menggunakan konsep fatwa sebagai metode untuk mengeksplor perspektif syariah dalam menyikapi ragam problematika yang ada.

Di Mesir, eksistensi lembaga fatwa Dar al- Ifta memiliki posisi strategis. Komposisi mereka yang tergabung dalam lembaga itu mempunyai kompetensi dan kapasitas penguasaan ilmu syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan lembaga itu kerap dijadikan referensi utama bagi umat Islam.

Kodifikasi fatwa yang pernah dikeluarkan Dar al-Ifta oleh pemerintah setempat diadopsi dalam banyak kebijakan mereka.
Walaupun, jika ditinjau dari aspek syariahnya, berbeda dengan legalitas keputusan seorang hakim, legalitas fatwa yang disimpulkan oleh mufti itu sendiri pada dasarnya tidak mengikat.

Fungsi fatwa pada prinsipnya bukanlah hukum ataupun putusan yang mengikat dan lazim dilaksanakan. Sebab, fatwa merupakan reaksi dan jawaban atas pertanyaan terkait hukum permasalahan tertentu. Fatwa tak ubahnya informasi dari seorang penjawab kepada pihak yang bertanya.

Meski demikian, fatwa bisa mengikat dalam kondisi tertentu antara lain berkaitan dengan aplikasi hukum syariah. Misalnya, fatwa-fatwa menyangkut pernikahan dan konsekuensi hukum sebagai dampak pernikahan tersebut.

Kitab al-Fatawa mendokumentasikan secara apik berbagai fatwa para mufti resmi di lembaga itu. Tidak keseluruhan fatwa mufti dikodifikasi dalam kitab al-Fatawa.

Al-Fatawa fokus mengumpulkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama Mesir, antara lain, dari Syekh Muhammad Abduh, Hasunah An- Nawawi, Abdul Majid Salim, Abdurrahman Qara'ah, Muhammad Bakhits, Hasanin Makhluf, dan Hasan Ma'mun. [yy/republika]

Al-Fatawa Bahas Persoalan Alquran dan Kodifikasi Mushaf

Al-Fatawa Bahas Persoalan Alquran dan Kodifikasi Mushaf


Al-Fatawa Bahas Persoalan Alquran dan Kodifikasi Mushaf


Fiqhislam.com - Di Mesir, eksistensi lembaga fatwa Dar al- Ifta memiliki posisi strategis. Komposisi mereka yang tergabung dalam lembaga itu mempunyai kompetensi dan kapasitas penguasaan ilmu syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan lembaga itu kerap dijadikan referensi utama bagi umat Islam. Fatwa-Fatwa ini terkodifikasi dalam kitab Al-Fatawa al-Islamiyyah Min Dar al-Ifta al-Mishriyyah.

Di antara contoh jawaban fatwa dalam kitab ini ialah persoalah tentang Alquran dan kodifikasi mushaf. Istifta tentang ragam persoalan terkait Alquran dan mushafnya tercatat pada jilid pertama. Permintaan fatwa itu, antara lain, seputar hukum mencetak Alquran dengan ukuran mini.

Pertanyaan ini berkaitan pula dengan hukum menulis Alquran dengan khat yang serbaminimalis. Fatwa itu direspons oleh salah satu Mufti Dar Al- Ifta, Mesir, Syekh Bakari Ash-Shadafi. Tepatnya pada bulan Zulqaidah, 1325 H.

Menurutnya, para ulama menyatakan, hukum mencetak mushaf atau menulis Alquran dengan ukuran mini adalah makruh. Tetapi, tingkat kemakruhannya tidak sampai pada makruh tahrim, mendekati keharaman.

Mencetak atau menulis Alquran dengan model seperti itu hukumnya hanya makruh tanzih. Apabila tidak dilakukan, akan lebih utama. Sekalipun, kalau hal itu dilanggar, tidak berdampak kepada konsekuensi sanksi apa pun.

Syekh Bakari juga menjawab pertanyaan lainnya tentang hukum menyimpan Alquran di rumah tanpa membaca atau menelaahnya. Jika tujuan menyimpan itu sebatas hendak mencari berkah.

Apakah hal itu diperbolehkan. Jika tidak, lantas apakah tindakan tersebut bisa menyebabkan si pelaku berdosa?'' Dalam pandangannya, mereka yang menyimpan Alquran tanpa bermaksud membaca, tapi untuk tujuan mencari keberkahan, maka tidak dikategorikan berdosa.

Bahkan, diharapkan sebaliknya, niat baik tersebut akan diganjar pahala. Sebagaimana halnya aktivi tas lainnya seperti jual beli, sekalipun kondisi belum memungkinkan untuk membaca Alquran, pengharapan atas kebaikan dan pahala tak dapat dinafikan.

Meski demikian, aktivitas apa pun yang ditujukan terhadap Alquran tak boleh mengubah dan mengganti kesucian dan kemurnian Alquran.

Pada kesempatan lain, tepatnya pada Dzulhijah 1335 H, Syekh Bakar menjawab pula pertanyaan seputar hukum menerjemahkan atau menyadur Alquran ke bahasa lain. Menurutnya, menerjemahkan Alquran ke bahasa lain diperbolehkan.

Namun, jika menulis ayat-ayat Alquran dengan bahasa lain secara keseluruhan, hukumnya tidak boleh. Apabila penulisan hanya dilakukan satu atau dua ayat, tak jadi soal. Pendapat ini dinukil dari kitab ad-Dur al-Muhktar karangan Hashkafi. [yy/republika]

Integritas Seorang Mufti

Integritas Seorang Mufti


Integritas Seorang Mufti


Fiqhislam.com - Kedudukan fatwa, sebagaimana ditegaskan oleh an-Nawawi dalam kitab al-Majmu'  Syarh al-Muhaddzab, sangat krusial dan mempunyai keistimewaan. Faktor otoritas ulama sebagai mufti dan pewaris para nabi lebih memengaruhi kedudukan tersebut.

Berangkat dari fakta inilah, seorang mufti, oleh Hashkafi seperti tertulis dalam kitabnya ad-Durr al- Mukhtar bukanlah figur yang dikenal kefasikannya. Independensi dan kredi bili tas mufti adalah syarat mutlak bagi akseptabilitas fatwa.

Mereka yang dikenal fasik dengan sendirinya tak memiliki otoritas mengeluarkan fatwa. Menurut sejumlah kalangan, bahkan mereka yang terkenal fasik haram mengeluarkan fatwa. Kriteria seperti ini tampaknya menjadi bukti kuat akan bobot fatwa yang dikeluarkan. [yy/republika]