25 Dzulqa'dah 1443  |  Sabtu 25 Juni 2022

basmalah.png

Peneliti Amnesty Internasional: Rohingya Dipersekusi karena Agama dan Etnis


Fiqhislam.com - Peneliti Amnesty Internasional untuk Myanmar, Laura Haigh, menyatakan bahwa kelompok Rohingya telah mengalami persekusi selama puluhan tahun di Myanmar.

Dan hal itu, katanya, disebabkan oleh kepercayaan, agama, dan identitas etnis mereka.

“Dalam beberapa tingkatan dan identitas mereka (warga Rohingya. Red) itulah mereka mengalami persekusi,” katanya melalui sambungan Skype di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/09/2017).

Laura menyebutkan bahwa kelompok militer Myanmarlah yang bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan itu.

“Kami menemukan aksi kekerasan, yang mana itu dilakukan oleh kelompok militer dan polisi,” imbuhnya.

Hal itu, katanya, juga termasuk pembunuhan orang-orang Rohingya yang terjadi di awal tahun. [yy/hidayatullah]

Peneliti Amnesty Internasional: Rohingya Dipersekusi karena Agama dan Etnis


Fiqhislam.com - Peneliti Amnesty Internasional untuk Myanmar, Laura Haigh, menyatakan bahwa kelompok Rohingya telah mengalami persekusi selama puluhan tahun di Myanmar.

Dan hal itu, katanya, disebabkan oleh kepercayaan, agama, dan identitas etnis mereka.

“Dalam beberapa tingkatan dan identitas mereka (warga Rohingya. Red) itulah mereka mengalami persekusi,” katanya melalui sambungan Skype di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/09/2017).

Laura menyebutkan bahwa kelompok militer Myanmarlah yang bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan itu.

“Kami menemukan aksi kekerasan, yang mana itu dilakukan oleh kelompok militer dan polisi,” imbuhnya.

Hal itu, katanya, juga termasuk pembunuhan orang-orang Rohingya yang terjadi di awal tahun. [yy/hidayatullah]

Pengungsi Rohingya di Bangladesh Capai 400 Ribu Orang

Pengungsi Rohingya di Bangladesh Capai 400 Ribu Orang


Pengungsi Rohingya di Bangladesh Capai 400 Ribu Orang


Fiqhislam.com - PBB mengumumkan saat ini ada lebih dari 400 ribu warga Rohingya telah meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke Bangladesh. Terus bertambahnya jumlah pengungsi membuat pemimpin Bangladesh memutuskan untuk meminta bantuan AS guna mengatasi krisis tersebut.

Perbatasan Bangladesh telah dipenuhi oleh Muslim Rohingya sejak kekerasan meletus di negara bagian Rakhine pada 25 Agustus lalu. Pada Sabtu (16/9), PBB mengatakan jumlah warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh telah meningkat sebanyak 18 ribu orang dalam sehari.

Juru bicara Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Chris Lom mengatakan kepada Aljazirah, lembaga bantuan kemanusiaan di Bangladesh sedang berjuang mengatasi lonjakan pengungsi. Lom mengatakan lembaga bantuan kemanusiaan bekerja secepat mungkin, namun sejauh ini mereka hanya mampu membantu kurang dari seperempat jumlah pengungsi.

"Tidak akan ada yang menyangka jumlah yang sebesar ini. Tentu saja jika 100 ribu orang akan datang, mereka bisa saja diakomodasi. Tapi ini mungkin akan mencapai 500 ribu dan mungkin lebih. Ini sangat besar," jelas Lom.

Kondisi semakin memburuk di kota perbatasan Cox's Bazar, karena kamp-kamp Rohingya di sini telah dipenuhi oleh 300 ribu orang dari gelombang pengungsi sebelumnya. Bahkan dua anak dan satu perempuan tewas akibat berdesak-desakan saat sebuah kelompok kemanusiaan membagikan bantuan pakaian di salah satu kamp, pada Jumat (15/9).

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berangkat ke New York pada Sabtu (16/9) untuk meminta bantuan internasional. Ia juga menuntut lebih banyak tekanan pada Myanmar selama pertemuan di Majelis Umum PBB pada Kamis (12/9).

"Dia meminta penghentian segera kekerasan di negara bagian Rakhine di Myanmar dan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk mengirim sebuah misi pencarian fakta ke Rakhine," kata Nazrul Islam, juru bicara Perdana Menteri Bangladesh, kepada dikutip Aljazirah.

"Dia juga akan mendesak masyarakat internasional dan PBB untuk memberi tekanan kepada Myanmar untuk mengembalikan semua pengungsi Rohingya ke tanah air mereka di Myanmar," tambah dia.

Menteri Luar Negeri Bangladesh AH Mahmood Ali mengatakan negaranya akan melanjutkan tekanan internasional kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri pembersihan etnis Rohingya yang terus berlanjut. Kementerian Luar Negeri Bangladesh pada Jumat (15/9) memanggil diplomat Myanmar untuk ketiga kalinya di Dhaka untuk memprotes dugaan pelanggaran wilayah udara oleh pesawat tempur dan helikopter Myanmar.

Kementerian memperingatkan tiga pelanggaran yang dilakukan antara 10 dan 14 September dapat menimbulkan konsekuensi. Pemerintah Bangladesh sebelumnya juga melayangkan protes ke Kedutaan Besar Myanmar di Dhaka saat Myanmar melakukan penanaman ranjau darat di dekat perbatasan mereka, yang telah membunuh beberapa warga Rohingya. [yy/republika]

Myanmar Tutup Akses Pihak Asing Masuk Rakhine

Myanmar Tutup Akses Pihak Asing Masuk Rakhine


Myanmar Tutup Akses Pihak Asing Masuk Rakhine


Fiqhislam.com - Myanmar menutup akses bagi pihak asing termasuk pejabat Amerika Serikat yang ingin memasuki wilayah konflik Rohingya di negara bagian Rakhine.

Konflik yang pecah pada 25 Agustus 2017 telah menimbulkan bencana kemanusiaan dengan tewasnya ratusan orang dan sekitar 400.000 orang etnis minoritas muslim Rohingya dipaksa meninggalkan rumahnya dan melarikan diri ke Bangladesh.

Asisten Menteri Luar Negeri Amerika, Patrick Murphy mendesak Myanmar memberikan kemudahan pekerja kemanusiaan memasuki wilayah konflik di Rakhine  dengan maksud akan menyuarakan keprihatinan Washington tentang Rohingya.

Sekretaris Negara Myanmar, Tin Maung Swe, mengatakan Murphy akan bertemu dengan pemimpin pemerintah di ibukota, Naypyitaw dan menghadiri pidato pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi pada hari Selasa, 19 September 2017.

Murphy juga akan mengunjungi Sittwe dan bertemu dengan gubernur Rakhine, namun tidak akan diizinkan masuk ke wilayah konflik.

"Tidak diizinkan," kata Maung Swe, ketika ditanya apakah Murphy akan pergi ke distrik Maungdaw, lokasi tempat terjadinya serangan dari pemberontak Rohingya, ARSA, sekitar 25 pos polisi dan beberapa kamp militer akhir Agustus lalu.

Menurut juru bicara pemerintah Myanmar, larangan ke lokasi konflik mungkin didorong oleh kekhawatiran mengenai keamanan.

Penggiat HAM dan pengungsi Rohingya mengatakan bahwa tentara dan kelompok Buddha Rakhine telah melakukan pembakaran rumah-rumah penduduk untuk mengusir mereka dari wilayah itu. [yy/tempo]