25 Syawal 1443  |  Jumat 27 Mei 2022

basmalah.png

Iran akan Ambil Tindakan Ini untuk Respons Diskriminasi AS


Fiqhislam.com - Pemerintah Iran, pada Rabu (28/6), mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan resiprokal terhadap diberlakukannya kembali kebijakan larangan perjalanan dari negara Muslim oleh Amerika Serikat (AS). Menurutnya, kebijakan itu jelas mendiskriminasikan umat Islam.

Mahkamah Agung AS, pada Senin (25/6), memutuskan untuk mengizinkan pemberlakukan kembali kebijakan larangan perjalanan dari negara-negara mayoritas Muslim yang digagas Donald Trump. Kendati demikian, penerapan larangan perjalanan ini berlaku sementara. Keputusan final tentang penerapan penuh kebijakan ini akan ditentukan pada Oktober mendatang.

Walaupun hanya sementara, Iran mengecam kebijakan larangan perjalanan pemerintahan Trump tersebut. "Keputusan (Mahkamah Agung) itu merupakan indikasi keputusan para pemimpin negara tersebut untuk melakukan diskriminasi terhadap umat Islam," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qassemi.

Qassemi menegaskan bahwa negaranya akan merespons dan mengambil sikap terhadap pemberlakukan larangan perjalanan tersebut. "Republik Islam Iran, setelah dengan hati-hati memeriksa keputusan Mahkamah Agung AS, akan mengambil tindakan proporsional dan resiprokal," ujarnya.

Kendati demikian, Qassemi tidak menjelaskan secara terperinci terkait tindakan proporsional dan resiprokal yang dimaksud.  Dengan keputusan yang baru saja diambil Mahkamah Agung AS, pemerintahan Trump dapat menerapkan larangan masuk ke AS bagi warga Iran, Libya, Suriah, Somalia, Sudan, dan Yaman. Adapun masa penerapan larangan akan berlaku selama 90 hari. Pemerintah AS juga dapat melarang masuk semua pengungsi dari negara terkait selama 120 hari ke depan.

Namun larangan ini tidak berlaku bagi warga dari negara terkait yang ingin mengunjungi atau tinggal bersama keluarganya di AS. Larangan juga tidak berlaku bagi mahasiswa yang telah diterima di universitas di AS. [yy/republika]

Iran akan Ambil Tindakan Ini untuk Respons Diskriminasi AS


Fiqhislam.com - Pemerintah Iran, pada Rabu (28/6), mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan resiprokal terhadap diberlakukannya kembali kebijakan larangan perjalanan dari negara Muslim oleh Amerika Serikat (AS). Menurutnya, kebijakan itu jelas mendiskriminasikan umat Islam.

Mahkamah Agung AS, pada Senin (25/6), memutuskan untuk mengizinkan pemberlakukan kembali kebijakan larangan perjalanan dari negara-negara mayoritas Muslim yang digagas Donald Trump. Kendati demikian, penerapan larangan perjalanan ini berlaku sementara. Keputusan final tentang penerapan penuh kebijakan ini akan ditentukan pada Oktober mendatang.

Walaupun hanya sementara, Iran mengecam kebijakan larangan perjalanan pemerintahan Trump tersebut. "Keputusan (Mahkamah Agung) itu merupakan indikasi keputusan para pemimpin negara tersebut untuk melakukan diskriminasi terhadap umat Islam," ungkap juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qassemi.

Qassemi menegaskan bahwa negaranya akan merespons dan mengambil sikap terhadap pemberlakukan larangan perjalanan tersebut. "Republik Islam Iran, setelah dengan hati-hati memeriksa keputusan Mahkamah Agung AS, akan mengambil tindakan proporsional dan resiprokal," ujarnya.

Kendati demikian, Qassemi tidak menjelaskan secara terperinci terkait tindakan proporsional dan resiprokal yang dimaksud.  Dengan keputusan yang baru saja diambil Mahkamah Agung AS, pemerintahan Trump dapat menerapkan larangan masuk ke AS bagi warga Iran, Libya, Suriah, Somalia, Sudan, dan Yaman. Adapun masa penerapan larangan akan berlaku selama 90 hari. Pemerintah AS juga dapat melarang masuk semua pengungsi dari negara terkait selama 120 hari ke depan.

Namun larangan ini tidak berlaku bagi warga dari negara terkait yang ingin mengunjungi atau tinggal bersama keluarganya di AS. Larangan juga tidak berlaku bagi mahasiswa yang telah diterima di universitas di AS. [yy/republika]

Pengacara Imigran: Kami Siap Hadapi Kebijakan Trump

Pengacara Imigran: Kami Siap Hadapi Kebijakan Trump


Pengacara Imigran: Kami Siap Hadapi Kebijakan Trump


Fiqhislam.com - Sejumlah pengacara yang membela hak-hak imigran tengah bersiap menghadapi kembali diberlakukannya larangan perjalanan yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump pekan ini. Mereka akan memastikan warga negara asing yang memenuhi syarat dapat masuk ke AS.

Mereka juga mengatakan, beberapa warga negara asing mungkin akan terdampak dari kebijakan ini. Namun, mereka tidak mengharapkan terulangnya kebingungan massa yang terjadi awal tahun ini ketika Trump pertama kali meluncurkan larangan perjalanan ke AS untuk beberapa negara mayoritas Muslim.

"Harapan kami adalah tidak ada kekacauan yang terjadi seperti sebelumnya, kebijakan ini akan lebih baik dan lebih sedikit memberikan rasa trauma," ujar Caitlin Bellis, seorang pengacara dari Public Counsel di Los Angeles.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS belum memberikan rincian bagaimana Mahkamah Agung akan memberlakukan kembali larangan tersebut. Oleh karena itu para pengacara akan memantau bandara dari Los Angeles ke New York untuk memberikan bantuan kepada warga negara asing yang ditahan, diinterogasi, atau ditolak masuk oleh agen bea cukai dan agen perbatasan.

Mereka memiliki nomor hotline dan alamat email yang bisa dihubungi masyarakat jika ada anggota keluarga mereka yang tidak diizinkan masuk. Mereka juga menyediakan aplikasi yang mengarahkan informasi bagi wisatawan bermasalah untuk meminta bantuan pengacara yang memantau bandara.

Pada Senin (26/6), Mahkamah Agung mengatakan, akan mengadakan sidang mengenai larangan perjalanan tersebut pada Oktober mendatang. Namun sampai persidangan itu, pemerintahan Trump diperbolehkan melarang warga negara Suriah, Sudan, Iran, Yaman, Libya, dan Somalia untuk memasuki AS.

Larangan perjalanan itu dilaporkan akan kembali berlaku pada Kamis (29/7). Trump pertama kali mengumumkan larangan ini pada Januari lalu, yang mengakibatkan penumpukan penumpang dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran di sejumlah bandara.

Direktur Litigasi National Lawyers Guild, Trina Realmuto, mengatakan, panduan pemerintah mengenai bagaimana larangan tersebut diterapkan, adalah kunci agar kekacauan tidak kembali terjadi. Meski demikian, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengaku pelaksanaan larangan perjalanan Trump telah dilakukan secara profesional, dengan pemberitahuan publik yang jelas.

Direktur Eksekutif Komisi Penyelidik Internasional Seattle, Nicky Smith, mengaku, merasa khawatir mengenai anak-anak imigran yang bepergian ke AS untuk melakukan perawatan medis. "Jika anak-anak tidak bisa masuk ke negara ini, melihat beberapa kasus yang kami alami selama beberapa bulan terakhir, mereka akan ditahan selama seminggu dan tetap tidak akan berhasil masuk," ungkap Smith. [yy/republika]