19 Syawal 1443  |  Sabtu 21 Mei 2022

basmalah.png

Trump Segera Keluarkan Larangan Imigrasi Baru


Fiqhislam.com - Donald Trump akan mengeluarkan perintah eksekutif terbaru soal imigrasi dan pengungsi pada Rabu (1/3). Hal ini dikemukakan oleh seorang pejabat pemerintahan yang tidak ingin dipublikasikan pada Senin (27/2). 

Trump sudah berencana menandatangani perintah baru sejak Jumat, pekan lalu. Namun, juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer mengatakan, presiden menahannya untuk memastikan tidak ada kesalahan.

Perintah eksekutif imigrasi sebelumnya ditentang masyarakat dan kemudian diblokir pengadilan federal. Trump mengecam keputusan tersebut dan memutuskan membuat perintah baru daripada membuat revisi.

Sebelum dijegal, kebijakan Trump melarang penduduk dari tujuh negara mayoritas Muslim masuk AS. Pengungsi juga ditahan dalam program selama 120 hari. Tujuh negara yang masuk daftar adalah Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

Larangan ini membuat situasi bandara internasional AS kacau. Ratusan orang terpaksa ditahan di bandara karena kebijakan tersebut. Sejumlah kelompok melakukan aksi menolak keputusan Trump yang diklaimnya untuk melindungi AS.

Aksi juga digelar di Downing Street, Inggris hingga membuat anggota parlemen menggelar debat darurat. Masyarakat lainnya turun ke jalan dan meminta pemerintah melarang Trump masuk Inggris.

Menurut Menteri Kementerian Keamanan Dalam Negeri, John Kelly perintah eksekutif yang baru akan 'lebih ramping'. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sementara, Penasihat Gedung Putih, Stephen Miller mengatakan akan ada sedikit perubahan teknis.

Namun pada akhirnya kebijakan tersebut punya dasar kebijakan yang sama. Meski demikian, kata Kelly, kebijakan akan lebih responsif terhadap segala tantangan yudisial. Hal ini agar tidak mengulang insiden yang sama seperti saat ini.

Seorang pejabat senior mengatakan kebijakan baru akan tetap menargetkan tujuh negara yang sama. Trump memilihnya karena menurutnya, tujuh negara ini dianggap punya masalah keamanan oleh pemerintahan Barack Obama.

Dalam pidato di Conservative Political Action Committee, Trump bersumpah tetap pada klaimnya. "Kita akan tetap menjauhkan teroris radikal Islam dari negara kita," katanya.

Sebelumnya pada Ahad, Trump menolak laporan intelijen terbaru soal kebijakan eksekutifnya itu. Gedung Putih mengatakan hasilnya tidak mendukung klaim tujuan kebijakan, yakni meningkatkan keamanan nasional.

Laporan tersebut mengatakan larangan untuk semua penduduk dari tujuh negara terdaftar dinilai tidak efektif untuk menghentikan teroris. Pasalnya, kewarganegaraan seseorang bukan indikator terpercaya untuk menentukan potensi aktivitas terornya.

Gedung Putih menolak laporan dan menyebutnya memiliki motif politik. Selain itu laporan dinilai lemah dalam analisis juga penelitian. Juru bicara pembuat laporan, Michael Short mengatakan komunitas intelijen telah menggabungkan sumber terpercaya.

"Menyatukannya dalam laporan komperhensif menggunakan semua sumber tersedia, dari data dan intelijen, bukan politik," kata Short dikutip Independent. [yy/republika]

Trump Segera Keluarkan Larangan Imigrasi Baru


Fiqhislam.com - Donald Trump akan mengeluarkan perintah eksekutif terbaru soal imigrasi dan pengungsi pada Rabu (1/3). Hal ini dikemukakan oleh seorang pejabat pemerintahan yang tidak ingin dipublikasikan pada Senin (27/2). 

Trump sudah berencana menandatangani perintah baru sejak Jumat, pekan lalu. Namun, juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer mengatakan, presiden menahannya untuk memastikan tidak ada kesalahan.

Perintah eksekutif imigrasi sebelumnya ditentang masyarakat dan kemudian diblokir pengadilan federal. Trump mengecam keputusan tersebut dan memutuskan membuat perintah baru daripada membuat revisi.

Sebelum dijegal, kebijakan Trump melarang penduduk dari tujuh negara mayoritas Muslim masuk AS. Pengungsi juga ditahan dalam program selama 120 hari. Tujuh negara yang masuk daftar adalah Irak, Suriah, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.

Larangan ini membuat situasi bandara internasional AS kacau. Ratusan orang terpaksa ditahan di bandara karena kebijakan tersebut. Sejumlah kelompok melakukan aksi menolak keputusan Trump yang diklaimnya untuk melindungi AS.

Aksi juga digelar di Downing Street, Inggris hingga membuat anggota parlemen menggelar debat darurat. Masyarakat lainnya turun ke jalan dan meminta pemerintah melarang Trump masuk Inggris.

Menurut Menteri Kementerian Keamanan Dalam Negeri, John Kelly perintah eksekutif yang baru akan 'lebih ramping'. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sementara, Penasihat Gedung Putih, Stephen Miller mengatakan akan ada sedikit perubahan teknis.

Namun pada akhirnya kebijakan tersebut punya dasar kebijakan yang sama. Meski demikian, kata Kelly, kebijakan akan lebih responsif terhadap segala tantangan yudisial. Hal ini agar tidak mengulang insiden yang sama seperti saat ini.

Seorang pejabat senior mengatakan kebijakan baru akan tetap menargetkan tujuh negara yang sama. Trump memilihnya karena menurutnya, tujuh negara ini dianggap punya masalah keamanan oleh pemerintahan Barack Obama.

Dalam pidato di Conservative Political Action Committee, Trump bersumpah tetap pada klaimnya. "Kita akan tetap menjauhkan teroris radikal Islam dari negara kita," katanya.

Sebelumnya pada Ahad, Trump menolak laporan intelijen terbaru soal kebijakan eksekutifnya itu. Gedung Putih mengatakan hasilnya tidak mendukung klaim tujuan kebijakan, yakni meningkatkan keamanan nasional.

Laporan tersebut mengatakan larangan untuk semua penduduk dari tujuh negara terdaftar dinilai tidak efektif untuk menghentikan teroris. Pasalnya, kewarganegaraan seseorang bukan indikator terpercaya untuk menentukan potensi aktivitas terornya.

Gedung Putih menolak laporan dan menyebutnya memiliki motif politik. Selain itu laporan dinilai lemah dalam analisis juga penelitian. Juru bicara pembuat laporan, Michael Short mengatakan komunitas intelijen telah menggabungkan sumber terpercaya.

"Menyatukannya dalam laporan komperhensif menggunakan semua sumber tersedia, dari data dan intelijen, bukan politik," kata Short dikutip Independent. [yy/republika]

Staf Muslim Gedung Putih Mundur Delapan Hari Sejak Trump Berkantor

Staf Muslim Gedung Putih Mundur Delapan Hari Sejak Trump Berkantor


Staf Muslim Gedung Putih Mundur Delapan Hari Sejak Trump Berkantor


Fiqhislam.com - Seorang anggota staf Gedung Putih Muslim mengundurkan diri dari pekerjaannya delapan hari setelah Donald Trump resmi bertugas. Ia mengaku pengunduran dirinya karena Gedung Putih dirasa telah berubah jadi monokromatik.

Rumana Ahmed yang bekerja untuk Dewan Keamanan Nasional (NSC) di bawah Barack Obama, mengatakan ia sebenarnya berniat untuk melanjutkan pekerjaannya.

Ia mengira, Donald Trump akan menganggap kehadirannya akan memberikan warna di NSC, karena ada patriot AS yang merupakan perempuan berjilbab. Sayangnya, ide Rumana yang orang tuanya beremigrasi dari Bangladesh sebelum ia lahir, tidak diterima pemerintah yang baru.

"Saya mendapatkan dua pandangan, satu seperti terkejut saya masih di sini, tapi ada pula pandangan orang yang sangat dingin dan mengabaikan saya ada di sana," kata Rumana seperti dilansir Independent, Ahad (26/2).

Rumana merasa, keputusan menjadi terpusat ke beberapa pejabat di West Wing, yang dianggap sebagai upaya otorotarianisme yang membuat banyak ketidakpuasan di antara banyak staf Gedung Putih. Ia berpendapat, semua jadi lebih sulit karena segala urusan administrasi tampak berlawanan dengannya baik sebagai orang AS maupun Muslim.

Tapi, biar bagaimanapun, perintah eksekutif Donald Trump yang melarang kedatangan dari tujuh negara mayoritas Muslim, akhirnya meneguhkan hatinya untuk mengundurkan diri. Larangan itu memicu kemarahan meluas dan membuat kebingungan di AS, ditambah rencana melakukan sedikit perubahan teknis dari perintah itu. [yy/republika]

Penasihat Keamanan Trump tak Mau Gunakan Istilah Teroris Radikal Islam

Penasihat Keamanan Trump tak Mau Gunakan Istilah Teroris Radikal Islam


Penasihat Keamanan Trump tak Mau Gunakan Istilah Teroris Radikal Islam


Fiqhislam.com - Penasihat keamanan Presiden Donald Trump,  Letnan Jenderal HR McMaster mengatakan tak ingin menggunakan istilah teroris radikal Islam untuk menyebut ancaman teroris yang berkali-kali dihadapi oleh Amerika Serikat.

McMaster akan lebih konsisten menggunakan analis kontraterorisme tradisional dan menganut konsensus kebijakan luar negeri saat melakukan rapat dengan staf Dewan Keamanan Nasional yang baru pada Kamis lalu.

Sejumlah staf mengatakan, mereka bingung dengan adanya perbedaan cara pandang antara McMaster dengan Presiden AS Trump. Selama ini Trump berulang kali menggunakan istilah bahwa Muslim di AS dan di dunia merupakan ancaman yang harus dilawan.

Seperti dilansir Guardian, Sabtu, (24/2), seorang staf mengatakan, McMaster tak mau menggunakan istilah teroris radikal Islam sebab teroris itu tidak islami. Sejumlah narasumber mengatakan, McMaster tak nyaman dengan para staf Gedung Putih yang memiliki pandangan bahwa teroris itu berasal dari agama tertentu.

Bahkan ia menunjukkan tatapan yang aneh satu sama lain dengan staf Gedung Putih menunjukkan ketidaknyamanannya. Seorang narasumber mengatakan, McMaster memiliki pandangan yang sangat jelas bahwa Rusia merupakan musuh. Pandangan ini jauh berbeda dengan pandangan Trump terhadap Rusia. [yy/republika]