25 Syawal 1443  |  Jumat 27 Mei 2022

basmalah.png

Biksu Myanmar Protes Komentar PM Malaysia Soal Genosida pada Rohingya


Fiqhislam.com - Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Raza menyebut praktik kekerasan otoritas Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya sebagai genosida. Pernyataan itu memicu aksi protes dari sekitar 150 demonstran yang dipimpin biksu Buddha di Yangon, Myanmar.

Seperti dilansir Reuters, Senin (5/12/2016), sekitar 150 demonstran yang dipimpin sejumlah biksu Buddha dari Asosiasi Biksu Nasionalis berkumpul di Pagoda Sule, Yangon, sambil membawa poster dan meneriakkan protes mereka untuk PM Najib.

Komentar soal genosida itu dilontarkan saat PM Najib ikut dalam unjuk rasa di Kuala Lumpur pada Minggu (4/12) waktu setempat. Unjuk rasa itu merupakan bentuk solidaritas untuk minoritas Rohingya di Myanmar yang mengalami penindasan dan kekerasan oleh otoritas Myanmar.

"Dunia tidak bisa hanya duduk terdiam dan menyaksikan genosida terjadi," ucap PM Najib kepada kerumunan demonstran saat itu.


Operasi militer Myanmar baru-baru ini di Rakhine, yang menjadi tempat tinggal minoritas Rohingya, dilaporkan sarat dengan praktik penyiksaan, pembunuhan dan pemerkosaan. Otoritas dan militer Myanmar telah membantah keras laporan itu.

Malaysia yang selama ini banyak menampung warga Rohingya yang kabur ke luar negeri, semakin kritis terhadap Myanmar. Dalam unjuk rasa ini, PM Najib menyerukan intervensi internasional dari PBB, Mahkamah Pidana Internasional dan Organisasi Kerja Sama Islam untuk membantu warga Rohingya.

Secara terpisah, Wakil Direktur Jenderal pada Kantor Presiden Myanmar, U Zaw Htay, menuturkan kepada The Myanmar Times bahwa pemerintah Myanmar menolak keikutsertaan PM Najib dalam unjuk rasa di Kuala Lumpur itu.

Htay menyebut, tindakan PM Najib itu bisa memicu ekstremisme keagamaan. Htay juga menuding PM Najib memanfaatkan momen itu untuk menarik perhatian warga Malaysia menjelang pemilu.


Sehari sebelum komentar genosida dari PM Najib atau pada Sabtu (3/12), Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut kekerasan militer Myanmar terhadap warga Rohingya sebagai praktik pembersihan etnis. Pekan lalu, otoritas Myanmar meminta Malaysia menghormati kedaulatan Myanmar dan mematuhi kebijakan ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya. [yy/news.detik]

Biksu Myanmar Protes Komentar PM Malaysia Soal Genosida pada Rohingya


Fiqhislam.com - Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Raza menyebut praktik kekerasan otoritas Myanmar terhadap minoritas muslim Rohingya sebagai genosida. Pernyataan itu memicu aksi protes dari sekitar 150 demonstran yang dipimpin biksu Buddha di Yangon, Myanmar.

Seperti dilansir Reuters, Senin (5/12/2016), sekitar 150 demonstran yang dipimpin sejumlah biksu Buddha dari Asosiasi Biksu Nasionalis berkumpul di Pagoda Sule, Yangon, sambil membawa poster dan meneriakkan protes mereka untuk PM Najib.

Komentar soal genosida itu dilontarkan saat PM Najib ikut dalam unjuk rasa di Kuala Lumpur pada Minggu (4/12) waktu setempat. Unjuk rasa itu merupakan bentuk solidaritas untuk minoritas Rohingya di Myanmar yang mengalami penindasan dan kekerasan oleh otoritas Myanmar.

"Dunia tidak bisa hanya duduk terdiam dan menyaksikan genosida terjadi," ucap PM Najib kepada kerumunan demonstran saat itu.


Operasi militer Myanmar baru-baru ini di Rakhine, yang menjadi tempat tinggal minoritas Rohingya, dilaporkan sarat dengan praktik penyiksaan, pembunuhan dan pemerkosaan. Otoritas dan militer Myanmar telah membantah keras laporan itu.

Malaysia yang selama ini banyak menampung warga Rohingya yang kabur ke luar negeri, semakin kritis terhadap Myanmar. Dalam unjuk rasa ini, PM Najib menyerukan intervensi internasional dari PBB, Mahkamah Pidana Internasional dan Organisasi Kerja Sama Islam untuk membantu warga Rohingya.

Secara terpisah, Wakil Direktur Jenderal pada Kantor Presiden Myanmar, U Zaw Htay, menuturkan kepada The Myanmar Times bahwa pemerintah Myanmar menolak keikutsertaan PM Najib dalam unjuk rasa di Kuala Lumpur itu.

Htay menyebut, tindakan PM Najib itu bisa memicu ekstremisme keagamaan. Htay juga menuding PM Najib memanfaatkan momen itu untuk menarik perhatian warga Malaysia menjelang pemilu.


Sehari sebelum komentar genosida dari PM Najib atau pada Sabtu (3/12), Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut kekerasan militer Myanmar terhadap warga Rohingya sebagai praktik pembersihan etnis. Pekan lalu, otoritas Myanmar meminta Malaysia menghormati kedaulatan Myanmar dan mematuhi kebijakan ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lainnya. [yy/news.detik]

Suu Kyi Undang Menlu Retno ke Myanmar Bahas Rohingya

Suu Kyi Undang Menlu Retno ke Myanmar Bahas Rohingya


Suu Kyi Undang Menlu Retno ke Myanmar Bahas Rohingya


Fiqhislam.com - Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengundang Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, ke Myanmar, Selasa (6/12), secara khusus untuk membahas perkembangan masalah Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Menlu Retno dijadwalkan berangkat dari Jakarta pukul 09.00 WIB dan sampai di ibukota Naypyidaw pada sore hari.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan Menlu Retno akan bertemu langsung dengan Suu Kyi dan melakukan pembicaraan empat mata. Setelah berbicara dengan Suu Kyi, Menlu Retno juga dijadwalkan bertemu dengan beberapa duta besar di Myanmar.

"Dia (Suu Kyi) meminta kesediaan Ibu untuk hadir ke Naypyidaw. Dia mengatakan akan menyampaikan secara langsung dan menginformasikan mengenai keadaan sebenarnya di Myanmar dan rencana apa yang akan dilakukan oleh Myanmar," ujar Arrmanatha, kepada Republika, Senin (5/12).

Undangan dari Suu Kyi merupakan hasil dari rangkaian proses diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Menlu Retno melakukan langkah yang sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden dengan segera memberikan instruksi kepada Menlu setelah masalah Muslim Rohingya mulai berkembang di Myanmar, sejak 9 Oktober lalu.

Masalah Rakhine, tambah dia, merupakan masalah yang menyangkut etnis Rohingya sebagai pendatang, bukan masalah yang berkaitan dengan agama tertentu. Sebanyak 200 ribu umat Muslim di Myanmar yang bukan etnis Rohingya, sampai saat ini masih hidup berdampingan dengan damai bersama agama lain di Myanmar. [yy/republika]

Indonesia akan Bantu Rohingya

Indonesia akan Bantu Rohingya


Indonesia akan Bantu Rohingya


Fiqhislam.com - Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK) memastikan bahwa Indonesia akan membantu menyelesaikan masalah di Rakhine, Myanmar, yang menimpa Muslim Rohingya.

"Indonesia tentu ingin mencari solusi yang baik, walaupun itu urusan domestik Myanmar. Indonesia memberikan saran dan masukan untuk perbaikan, juga membantu mencari solusi bagi Myanmar," kata Wapres JK di Nusa Dua, Bali, Selasa.

Wapres juga memuji diplomasi yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang datang ke Myanmar atas undangan Pemimpin Defacto Aung San Suu Kyi, Selasa.

Kehadiran Menlu Retno merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Indonesia ikut membantu menyelesaikan konflik di Rakhine secara damai.

Selain itu, Wapres juga menyampaikan bahwa Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan ke Rakhine untuk menolong para pengungsi Rohingya.

"Termasuk memberikan bantuan kemanusiaan, Indonesia akan membantu sehingga apa yang dikhawatirkan itu tidak terjadi," kata Wapres.

Konflik di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, semakin meningkat sejak awal November 2016.

Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) melaporkan bahwa ada sekira 10.000 pengungsi Rohingya terdampar di Bangladesh pada 30 November 2016.

Pada waktu yang sama, Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia/HAM PBB (OHCHR) kembali melaporkan bahwa pelanggaran HAM sangat serius telah terjadi di wilayah tersebut mengindikasikan penangkapan orang tanpa proses hukum, kekerasan seksual, dan pidato kebencian, baik secara langsung maupun melalui media sosial. [yy/antaranews]

OKI Perlu Gelar Rapat Darurat Selamatkan Rohingya

OKI Perlu Gelar Rapat Darurat Selamatkan Rohingya


OKI Perlu Gelar Rapat Darurat Selamatkan Rohingya


Fiqhislam.com - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu segera menggelar rapat darurat menyelamatkan warga Muslim Rohingnya di Provinsi Rakhine, Myanmar.

"Sehingga negara-negara Islam lewat Organisasi Kerja Sama Islam bisa mengambil langkah-langkah yang kongkret, nyata, dan segera untuk menyelamatkan warga Muslim di Rohingnya," kata Din di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (5/12).

Menurut Din, Pemerintah Myanmar sudah seharusnya menghentikan pembantaian yang mengarah pada pembersihan etnis di Rohingnya tersebut. "Mendesak Pemerintah Myanmar menghentikan pembantaian yang dilakukan masyarakat, apalagi melibatkan aparat keamanan. Kami mengecam keras," ucapnya.

Di sisi lain, Din juga meminta Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri agar mendesak Myanmar melalui mekanisme yang berlaku di ASEAN. "Karena Myanmar juga anggota ASEAN, maka demi solidaritas dan stabilitas ASEAN, sudah semestinya penindasan terhadap etnis Rohingnya dihentikan," ujarnya.

Meski demikian, Din meminta kepada warga Muslim di Indonesia tidak memandang kasus pembantaian Rohingnya sebagai isu agama. "Tidak perlu konflik di luar negeri sana dibawa ke dalam negeri untuk menjaga Indonesia yang harmonis," kata dia.

Din justru berharap masyarakat Indonesia ikut membantu keperluan logistik bagi para pengungsi Rohingnya, termasuk yang ada di Aceh dan Sumatra Utara. "Pemberian bantuan sebetulnya sudah dari dulu, namun Pemerintah Myanmar tidak membiarkan bantuan diantar langsung ke Rohingnya tapi dikumpulkan di Ibu Kota Yangon. Namun begitu, masih ada pengungsi Rohingnya di Tanah Air kita," katanya. [yy/republika]