16 Dzulhijjah 1441  |  Kamis 06 Augustus 2020

Dunia Marah, DK PBB Bersumpah Hukum Rezim Bandel KorutFiqhislam.com - Negara-negara di dunia menyampaikan kemarahannya atas peluncuran roket jarak jauh yang dilakukan rezim bandel Korea Utara (Korut). Dewan Keamanan (DK) PBB telah bersumpah untuk menjatuhkan hukuman baru terhadap negara yang dipimpin diktator muda Kim Jong-un itu.
 
Sebanyak 15 negara anggota tetap DK PBB telah memutuskan bahwa Korut harus menerima “konsekuensi serius” atas peluncuran roket jarak jauh pada hari Minggu kemarin.
 
Para anggota Dewan Keamanan mengecam keras peluncuran ini,” kata Presiden DK PBB yang juga Duta Besar Venezuela untuk PBB; Rafael Ramirez Dario Carreno, seperti dikutip Reuters, Senin (8/2/2016).
 
“Peluncuran itu adalah pelanggaran serius,” katanya lagi. Para anggota DK PBB, ujar Carreno, akan bekerja secepat mungkin untuk merumuskan sanksi untuk rezim Pyongyang.
 
Duta Besar AS untuk PBB, Samantha Power, sepakat dengan keputusan DK PBB. “Kami akan memastikan bahwa Dewan Keamanan memberlakukan konsekuensi serius. Pelanggaran DPRK (Korut) terbaru ini membutuhkan respon kita untuk menjadi lebih tegas,” kata Samantha.

Duta Besar Jepang untuk PBB, Motohide Yoshikawa, mengatakan rancangan resolusi DK PBB untuk Korut akan lebih kuat.
Seorang diplomat Barat mengatakan kepada Reuters bahwa Washington berharap untuk memperketat pembatasan internasional terkait sistem perbankan Korut.
 
Sementara itu, China yang merupakan sekutu kuat Korut terkesan setengah hati mendukung penjatuhan sanksi baru terhadap rezim Pyongyang. “Pada akhirnya akan ada resolusi sanksi,” kata seorang diplomat China yang menolak diidentifikasi.
 
China ingin langkah apapun terukur, tetapi (China) menginginkan Dewan (Keamanan PBB) mengirim pesan yang jelas kepada DPRK (Korut) bahwa mereka harus mematuhi resolusi Dewan,” lanjut dia.
 
China telah menyesalkan kenekatan Korut atas peluncuran roket jarak jauh dengan menggunakan teknologi rudal balistik.

Meski Menuai Kecaman, Korut Akan Terus Luncurkan Satelit

Korea Utara (Korut)  bergeming, meski menuai kecaman atas kebijakannya meluncurkan rudal jarak jauh yang membawa satelit. Alih-alih menghentikan aktivitas yang menuai kontroversi, Pyongyang malah menyatakan akan tetap melanjutkan proyek peluncuran satelitnya.

Hal tersebut tertuang dalam pernyataan Kedutaan Korut di Moskow. Dalam pernyataannya, Kedubes Korut menyatakan bahwa Pyongyang akan terus meluncurkan roket yang membawa satelit ke luar angkasa.

"Lembaga negara yang bertugas mengeksplorasi ruang angkasa, mengikuti kebijakan Partai Buruh Korea untuk memberikan prioritas kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, akan terus meluncurkan lebih banyak satelit buatan manusia," bunyi pernyataan Kedubes Korut seperti disitir Reuters dari Interfax, Minggu (7/2/2016).

Sebelumnya, televisi negara Korut menyatakan bahwa Pyongyang telah berhasil meluncurkan roket jarak jauh yang membawa satelit. Peluncuran roket ini lebih cepat satu hari setelah sebelumnya sempat dikabarkan Korut akan melakukannya pada tanggal 8 Februari.

Aksi Korut ini pun menuai kecaman dari dunia internasional karena dianggap menentang resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB. DK PBB melarang Pyongyang dari peluncuran roket yang dapat digunakan sebagai rudal balistik yang membawa hulu ledak nuklir. [yy/sindonews]

Indonesia Sesalkan Peluncuran Roket Jarak Jauh Korut

Pemerintah Indonesia menyesalkan tindakan Korea Utara yang melakukan peluncuran roket jarak jauh yang dapat menimbulkan ketegangan di kawasan.

"Pemerintah Indonesia sangat menyayangkan bahwa imbauan masyarakat internasional agar RDRK (Korea Utara) tidak melaksanakan peluncuran uji coba roket jarak jauh untuk membawa satelit tidak diindahkan," tulis keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Minggu (7/02/2016).

Tindakan Korea Utara tersebut telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718 Tahun 2006, Nomor 1874 Tahun 2009 dan Nomor 2087 Tahun 2013, serta telah menciptakan ketegangan di kawasan.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia mendesak Korea Utara menghormati dan mematuhi Resolusi DK PBB, menahan diri dari tindakan-tindakan provokasi serta mengimbau semua pihak untuk melakukan langkah-langkah yang dapat menurunkan ketegangan.

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB akan mengadakan sebuah pertemuan darurat pada Minggu, seperti yang diminta oleh Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan, untuk membicarakan tentang peluncuran roket Korea Utara.

Konsultasi tertutup yang dilakukan oleh dewan beranggotakan 15 negara untuk membahas Korea Utara itu akan dilakukan pada pukul 11.00 (23.00 WIB), pihak PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (Minggu WIB).

Para diplomat DK PBB mengatakan pihak Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan meminta diadakan pertemuan setelah Korea Utara meluncurkan sebuah roket jarak jauh pada Minggu, yang Korut sebut untuk membawa satelit, sebagai sebuah tantangan terhadap sanksi-sanksi PBB yang membatasi mereka dalam menggunakan teknologi misil balistik.

Duta PBB dari Korea Selatan, Oh Joon menuliskan dalam sebuah surat kepada Duta Besar Venezuela Rafael Dario Ramirez Carreno bahwa dewan pada 2013 telah menyatakan pendirian mereka untuk mengambil langkah-langkah signifikan lebih jauh pada saat Korea Utara meluncurkan uji coba nuklir di masa mendatang.

Media mendapatkan sebuah salinan dari surat Korea Selatan yang ditujukan kepada duta besar Venezuela yang merupakan kepala Dewan Keamanan PBB pada bulan ini.

Amerika Serikat dan Tiongkok telah membicarakan sebuah kemungkinan perluasan sanksi-sanksi PBB terhadap Korea Utara dalam tanggapannya terhadap uji coba nuklir terbaru mereka pada bulan lalu.

Para perwakilan DK PBB mengatakan mereka berharap akan mencapai sebuah resolusi Dewan Keamanan terkait isu tersebut pada bulan ini.

Sekjen PBB Ban Ki Moon mengecam keras uji coba roket terbaru Korea Utara dan mendesak Korut untuk menghentikan langkah-langkah provokatif, kata kantor pers Ban dalam sebuah pernyataan pada Sabtu.

"Sangatlah tercela bahwa mereka (Korea Utara) telah melakukan sebuah peluncuran menggunakan teknologi misil balistik yang melanggar resolusi Dewan Keamanan terkait, meskipun adanya permohonan gabungan dari komunitas internasional yang menentang kejadian tersebut," demikian isi pernyataan itu. [yy/rimanews]

head_user52.jpg
head_user54.jpg
head_user51.jpg
head_user55.jpg
head_user53.jpg
head_user62.jpg
head_user61.jpg
head_user64.jpg
head_user65.jpg
head_user63.jpg
2007 ~ 2020  |  Copyright  Fiqhislam.com  |  Design by JoomlaShine