6 Syawal 1441  |  Jumat 29 Mei 2020

Manasik Diusulkan 10 KaliFiqhislam.com - Manasik haji menjadi salah satu rangkaian penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Melalui manasik, calon jamaah haji (calhaj) mendapat pemahaman, teori, dan praktik terkait  tata cara beribadah haji. Pada tahun ini, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan kepada DPR agar jumlah manasik ditambah menjadi 10 kali.

"Hasil evaluasi kami, ternyata banyak yang mengeluhkan ini sehingga harus ditambah. Tahun 2016, kami menyampaikan usulan ke DPR agar jumlah manasik kembali menjadi 10 kali. Mudah-mudahan DPR menyetujuinya," kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin dalam sebuah acara di Surakarta, Jawa Tengah, pekan lalu.

Berharap calhaj dapat memperoleh pemahaman yang cukup dan mandiri dalam beribadah di Tanah Suci, Kemenag mengusulkan manasik sebanyak 10 kali, yakni tujuh kali diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan tiga kali oleh kantor Kemenag kabupaten/kota.  

Pada musim haji tahun lalu, karena efisiensi anggaran, manasik hanya diselenggarakan sebanyak enam kali, yakni empat kali oleh KUA dan dua kali oleh kantor Kemenag kabupaten/kota. Meski demikian, Menag mengakui bahwa manasik perlu dilakukan lebih intensif, minimal sama dengan musim haji 2014 dan tahun sebelumnya yang dilakukan sebanyak 10 kali.

Ia berharap, nantinya manasik tak hanya diisi dengan masalah ibadah tapi juga pengenalan budaya dan tradisi masyarakat Arab Saudi serta informasi tentang perbedaan cuaca antara di Tanah Air dan Tanah Suci. "Jadi 'ilmu hidup' di negara orang perlu juga dipahami oleh jamaah haji kita yang 34 persen masih lulusan SD," tutur Menag seperti dilansir laman resmi Kemenag.

Manasik seperti ini, menurut dia, penting karena karakteristik jamaah haji Indonesia sangat khas. "Sebanyak 98,45 persen jamaah haji Indonesia adalah mereka yang belum pernah berhaji. Bahkan, dari jumlah itu, lebih dari 60 persen belum pernah ke luar negeri," jelas Menag.

Selain itu, sebanyak 25,31 persen jamaah haji Indonesia berusia di atas 60 tahun. Dari jumlah itu, sebanyak 34 persen hanya lulusan SD, dan lebih dari 10 persen hanya menguasai bahasa daerah. "Jangankan bahasa asing, bahasa Indonesia saja mereka tidak cukup familiar.''

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, soal jumlah manasik haji masih dalam proses diskusi antara Komisi VIII DPR dan Kemenag. Penentuan jumlah manasik baru akan ditentukan setelah diskusi mengenai manfaat manasik terhadap jamaah haji selesai dilakukan.

"Kita masih coba diskusikan lagi dengan Kemenag, memastikan manasik bermanfaat untuk jamaah," kata Saleh kepada Republika, Senin (8/2).

Terkait hal ini, Saleh mengaku telah melakukan kunjungan ke daerah-daerah dan mendapatkan laporan bahwa manasik yang diberikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dinilai lebih membumi dibandingkan yang diselenggarakan Kemenag.

''Hal itu disebabkan manasik-manasik yang dilakukan Kemenag lebih banyak berputar pada soal teknologi dan sistem yang ada di Arab Saudi,'' kata Saleh.

Untuk itu, kata dia, peran KBIH dalam memberikan manasik perlu ditingkatkan agar lebih profesional dan mencapai seluruh daerah di Indonesia.

Harapan agar peran KBIH diperkuat juga disampaikan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). "Saya setuju peran KBIH dipertegas dan diberikan kewenangan tetapi pemerintah sebaiknya memberi pola bimbingan yang lebih maksimal di Tanah Air," ujar Komisioner KPHI Syamsul Maarif.

Ia menilai, KBIH memiliki peran yang cukup signifikan dalam mempersiapkan jamaah haji sejak di Tanah Air. Pemerintah, menurutnya, dapat mempertegas peran KBIH melalui manasik haji. Mereka diberi ruang gerak yang lebih luas untuk membimbing jamaah di Tanah Air.

Mengenai jumlah manasik, ia berpendapat, seharusnya sebanyak 10 sampai 15 kali, dan jangan sampai dikurangi. ''Sebab, hal itu akan berpengaruh terhadap kemandirian jamaah di Tanah Suci.''

Syamsul tidak setuju apabila jumlah manasik haji sampai dikurangi. Menurutnya, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemandirian jamaah di Tanah Suci.

Ia mengakui, pemerintah telah melakukan peningkatan yang baik dalam pelayanan haji yang bersifat fisik, seperti transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Namun, ia menyayangkan pelayanan dalam bidang pembinaan justru berkurang. [yy/republika]

head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
head.jpg
2007 ~ 2020  |  Copyright  Fiqhislam.com  |  Design by JoomlaShine