10 Safar 1440  |  Sabtu 20 Oktober 2018

Mendagri: “Media online Memutarbalikkan Pernyataan saya”

Fiqhislam.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah isu terkait rencananya mencabut aturan wajib jilbab di Aceh, tapi berbagai kalangan di daerah ini, termasuk para anggota DPRA, terus melancarkan protes.

Bahkan, ada yang menilai, Mendagri cenderung negative thinking terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Di tengah maraknya protes terhadap kabar pencabutan aturan wajib jilbab terhadap wanita di Aceh -- sebagaimana tertuang dalam Qanun atau Perda -- Mendagri secara tegas menyatakan berita itu tidak benar.

Tjahjo malah menuding ada pihak-pihak sengaja memainkan isu tersebut, sehingga menjadi isu liar yang santer diberitakan sejumlah media dalam beberapa hari terakhir.

Dalam layanan pesan singkat (SMS) yang dikirim ke Gubernur Zaini Abdullah, Mendagri menuliskan;

 

“Yth Bapak Gub, Ass Wr Wb, menginfokan bahwa ada berita (media) online yang memutarbalikkan pernyataan saya, sehingga menimbulkan pertanyaan di media sosial. Intinya, berita itu tidak benar, saya kan tahu aturan, saya tahu bahwa di Aceh menerapkan syariat Islam.”


Mendagri menyatakan ia hanya mengingatkan daerah-daerah lain di Indonesia--selain Aceh--untuk tidak membuat perda atau peraturan yang sama dengan Aceh selaku daerah yang menjalankan syariat Islam sejak beberapa tahun terakhir.

“Saya sebagai Mendagri tentunya paham betul soal penerapan syariat Islam di Aceh.”

Jangan Menggaruk Jika Tidak Gatal

Lepas dari ada yang sengaja atau tidak memutarbalik pernyataan Mendagri, tapi sejumlah kalangan di Aceh telanjur kesal pada Mendagri. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh, Darlis Azis mengatakan, Mendagri sudah dua kali ‘overlap’ dalam mengomentari aturan yang disahkan di Aceh.

“Dulu masalah 83 qanun yang dikoreksi semua, termasuk Qanun Jinayah. Sekarang sudah terkait aturan jilbab pula. Kami lihat, Mendagri negative thinking terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh.”

Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky SHI mengatakan, “Kalau benar perda atau qanun ini yang hendak dicabut, saya rasa ini kebijakan yang sangat aneh.”

Protes keras juga datang dari Muhammad Iqbal Faraby yang mengatasnamakan Koordinator Front Revolusioner Muda Aceh. “Pusat jangan sewenang-wenang pada kita,” kata dia.

Sedangkan Zulfikar yang mengatasnamakan Kordinator Aliansi Mahasiswa Aceh meminta kepada seluruh anggota DPRA bersikap tegas terhadap peryataan Mendagri.

“Ini menyangkut masalah syariat, kekhususan, dan harga diri masyarakat Aceh. Jika Tjahjo Kumolo berani memangkas aturan jilbab, itu sama halnya mengajak perang dengan masyarakat Aceh,” pungkas Zulfikar.

Ya, dalam kondisi seperti, jangankan berencana, mewacanakan saja tentang pencabutan qanun wajib jilbab bagi wanita muslim di Aceh itu pasti akan dipandang aneh.

Orang Aceh bilang, “bek tagaro meunyo hana gatai.” -Jangan menggaruk Kalau tidak Gatal- Maknanya, jangan cari-cari masalah di tengah suasana yang tenang ini. [yy/atjehcyber]

Aneh, Orang Berlomba-Lomba ke Arah Kebaikan, Tapi Pemerintah Pusat Malah Sebaliknya

Kabar penolakan mendagri terhadap Perda wajib jilbab bagi wanita Aceh menuai protes. Tak terkecuali dari dari wakil rayat yang di duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Salah satunya Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky.

Sebagaimana dilansir Serambinews.com, Jum’at (26/2/2016), Iskandar mengatakan, pihaknya menolak rencana Mendagri untuk mencabut Perda wajib jilbab bagi wanita di Aceh.

“Kita menilai kebijakan itu aneh. Orang sebenarnya berlomba-lomba mengarahkan masyarakat ke arah kebaikan, tapi pemerintah pusat malah sebaliknya. Silahkan Indonesia diarahkan liberal, tapi Aceh jangan coba-coba,” tegas politisi muda Partai Aceh ini.

Alumnus Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry ini mengaku bingung dengan maksud Perda wajib jilbab bagi wanita di Aceh seperti yang dikatakan Mendagri.

“Mungkin yang dimaksud Mendagri adalah soal Qanun Syariat Islam. Bukan hanya sebatas berbicara jilbab. Kalau benar Perda atau Qanun ini yang hendak dicabut. Saya rasa ini kebijakan yang sangat aneh,” ungkapnyaa.

Menurutnya, memakai jilbab serta berbusana muslim bagi wanita dalam ajaran Islam merupakan kewajiban.

Sebelumnya diberitakan, kebijakan Pemerintah Pusat yang akan memangkas sejumlah Perda atau Qanun untuk Aceh yang dinilai bertentangan dengan undang-undang menuai protes dari Aceh.

Namun, pernyataan tersebut buru-buru diklarifikasi oleh Mendagri. Bahkan, sang menteri menuding portal berita online yang tidak utuh mengutip pernyataannya tentang Qanun tersebut. [yy/eramuslim]

 

khaz.jpg
khaz.jpg
2007 ~ 2018  |  Copyright  Fiqhislam.com  |  Design by JoomlaShine