Pemikiran Ibnu Khaldun Soal Pajak


Fiqhislam.com - Ibn Khaldun berpendapat bahwa perekonomian akan tumbuh ketika kebijakan pemerintah mendukung kegiatan ekonomi.

Karena itu, harus diingat bahwa ketika pemerintah memungut pajak adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ada lagi syarat yang diberikan Ibn Khaldun, bahwa pajak hanya dipungut ketika pemerintah tidak menghambat produksi dan perdagangan. Pajak yang diterapkan haruslah jenis yang disahkan oleh hukum Tuhan mencakup zakat, kharaj (pajak tanah), dan jizyah (pajak dari non-Muslim) dengan jumlah tidak terlalu besar.

Ketika perekonomian negara semakin membaik, biasanya pemerintah akan kehilangan kesederhanaan dan birokrasi men jadi lebih kaku. Godaan pola hidup mewah akan mendorong penguasa menaikkan pajak agar pendapatan negara bertambah. Bea pada produk pertanian justru akan menjadi disinsentif bagi pe tani untuk bekerja lebih produktif. Akibat penurunan produksi pertanian, pen da patan negara dari pajak pun ber kurang. 

Pungutan pajak yang berlebihan bisa terjadi ketika tuntutan belanja birokrasi dan militer membengkak. Semakin besar belanja birokrasi dan militer, semakin besar pula pajak harus dipungut dari ma syarakat yang justru akan menjadi beban bagi perekonomian.

Dia juga menilai, kebijakan menaikkan surplus permintaan dengan cara memperbesar belanja birokrasi dan tentara merupakan langkah keliru. Bagi Ibn Khaldun, pemerintah yang baik mempunyai birokrasi dan tentara dalam jumlah minimum yang cukup untuk menjamin terciptanya ke ter aturan dan keamanan, sehingga pungutan pajak untuk membiayai pemerintahan pun bisa minimal. 

Kini, teori ekonomi Ibn Khaldun tentang kecenderungannya ke arah privatisasi mulai dipahami negara-negara berkembang meskipun secara pelan-pelan. Sedangkan di negara-negara maju, teori Ibn Khaldun diaplikasikan dengan mengurangi belanja militer untuk dialih kan pada investasi di bidang pendidikan dan teknologi (riset) guna meningkatkan kinerja ekonomi dan daya saing dalam perdagangan internasional. [yy/republika]


Saran Ibnu Khaldun Agar Negara tak Kembali ke Zaman Primitif


Fiqhislam.com - Ibnu Khaldun mengakui bahwa negara memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Peran negara harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti menetapkan hukum dan menjaga ketertiban sehingga menciptakan situasi kondusif bagi kegiatan ekonomi.

Selain itu, negara juga menjamin hak kepemilikan atas properti, perlindungan jalur perdagangan, serta keamanan agar masyarakat bisa terlibat dalam perdagangan dan produksi.  Sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi ekonomi, kata Ibn Khaldun, negara harus membangun infrastruktur jalan, pusat perdagangan, dan kegiatan lain yang mendorong produksi dan per dagangan.

Tapi, campur tangan langsung dari negara dalam aktivitas ekonomi— dengan terlibat dalam perdagangan dan produksi—justru akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Sebagai hasil dari campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi, pengusaha swasta akan sulit mendapatkan keuntungan. 

Menurut Ibn Khaldun, peningkatan produksi dan efisiensi maksimum perekonomian hanya bisa dicapai lewat perdagangan dan spesialisasi produksi oleh para entepreneur yang menjalankan bisnis berisiko, tapi juga menjanjikan keuntungan.

Sementara, para birokrat tak punya dorongan (insentif) untuk melakukan ekspansi perdagangan dan spesialisasi dalam produksi. Birokrat dianggap tidak memahami kegiatan perdagangan komersial dan tidak memiliki motivasi yang sama dalam perekonomian, seperti halnya para pengusaha swasta. Negara hanyalah penghalang untuk ekspansi perdagangan, produksi, dan surplus ekonomi. 

Tirani dimulai ketika pemerintah mulai terlibat dalam kegiatan perdagangan dan ekonomi yang akhirnya hanya akan menyebabkan kontraksi ekonomi dengan lesunya perdagangan, penurunan produksi, serta berkurangnya spesialisasi produksi.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menurun sehingga masyarakat akan mencari alternatif pusat ekonomi baru. Kota-kota besar akan ditinggalkan. Jatuhnya permintaan barang dan jasa akan menyebabkan penurunan kualitas hidup, termasuk kehidupan ekonomi yang beradab. Seluruh negara akan kembali ke zaman primitif. [yy/republika]


Ketika Reagan Mengutip Ibnu Khaldun


Fiqhislam.com - Usai menendang keluar pasukan Saddam Hussein dari Kuwait dalam Perang Teluk I, ekonomi Amerika Serikat melesu yang membuat Bill Clinton menaikkan pajak hanya beberapa bulan setelah dia terpilih menjadi presiden.

Mantan presiden Ronald Reagan mengingatkan Clinton bahwa selama dua periode kepresidenan tahun 1980-an, dia justru mengurangi pajak yang membuat masyarakat terangsang bekerja keras sehingga menyebabkan ekonomi tumbuh.

Reagan kemudian mengutip kalimat Ibn Khaldun dari abad ke-14: ‘’Pada masa awal kekaisaran, pajaknya rendah dan pendapatan rakyat tinggi. Pada akhir kekaisaran, pajak tinggi dan pendapatan rakyat rendah.’’ 

Kebanyakan ekonom Barat akan melacak teori-teori ekonomi sampai ke Adam Smith dan David Ricardo yang didapuk sebagai bapak ekonom dunia, kecuali tiga orang: Joseph A Schumpeter, Joseph J Spengler, dan Charles Issawi.

Pada 1949, beberapa bulan menjelang meninggal, Schumpeter menemukan buku al-Muqaddimah (Prolegomena) hasil karya Abu Zaid Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Khaldun yang lahir di Tunisia tahun 1332 M. Kitab itu berisi tentang kebijakan ekonomi yang masih relevan hingga hari ini. 

Lewat tiga ekonom yang mengkaji al- Muqaddimah itu, dunia Barat akhirnya mengetahui bahwa kredo ekonomi pasar bebas dan antipengendalian harga yang mereka agung-agungkan itu sudah disabdakan Ibn Khaldun berabad sebelumnya.

Dialah yang pertama kali menganalisis fungsi ekonomi secara sistematis, pentingnya teknologi, spesialisasi produksi, surplus ekonomi, perdagangan luar negeri, serta peran pemerintah dalam kebijakan stabilisasi ekonomi, peningkatan output, dan penciptaan lapangan kerja. 

Menurut mantan direktur eksekutif Bank Pembangunan Islam almarhum Dr Selim Cafer Karatas, Ibn Khaldun bukan hanya ekonom pertama yang memberikan interprestasi atas dampak kebijakan pemerintah terhadap ekonomi, namun juga memprediksi kelangsungan hidup suatu negara. Bagian itulah yang kemudian dikutip oleh Ronald Reagan dalam opininya di New York Times pada 21 Februari 1993 untuk menyindir Clinton. 

Ibn Khaldun mengakui bahwa negara memiliki fungsi penting dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Peran negara harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti menetapkan hukum dan menjaga ketertiban sehingga menciptakan situasi kondusif bagi kegiatan ekonomi.

Selain itu, negara juga menjamin hak kepemilikan atas properti, perlindungan jalur perdagangan, serta keamanan agar masyarakat bisa terlibat dalam perdagangan dan produksi.  [yy/republika]

 

Tags: Khaldun , Pajak , Tax