Presiden Filipina Duterte Resmikan UU Otonomi Baru di Wilayah Muslim


Fiqhislam.com - Presiden Rodrigo Duterte meresmikan pemberlakuan undang-undang (UU) yang memberikan otonomi lebih luas di Mindanao, wilayah di Filipina selatan yang dihuni banyak muslim.

Duterte berharap UU ini akan menyudahi kekerasan berdarah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Pada kesempatan itu, Duterte menyerahkan secara simbolis kopian UU kepada pemimpin Front Pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front/MILF) Murod Ebrahim. Dia sudah menandatangani UU itu bulan lalu.

"Saya berharap (UU) ini pada akhirnya akan menghentikan konflik puluhan tahun yang berakar dalam perjuangan Bangsamoro untuk menentukan nasib dan pengakuan identitas mereka," kata Duterte, di Istana Kepresidenan, Manila, seperti dikutip dari AFP, Senin (6/8/2018).

Sejak 1970-an, MILF, bersama kelompok lain, berjuang menuntut kemerdekaan di Mindanao. Lebih dari 150.000 orang tewas selama perjuangan menuntut kemerdekaan.

"Semoga ini bermanfaat sebagai lintasan akhir untuk mencapai perdamaian sesungguhnya, stabilitas (dan) pemerintahan yang baik di wilayah muslim Mindanao. Mari kita bekerja sama untuk melanjutkan proses perbaikan dan rekonsiliasi," ujarnya, menambahkan.

Undang-undang itu menegakkan kembali perjanjian damai tahun 2014 yang rapuh. MILF berjanji menyerah dari usaha mereka mendapatkan kemerdekaan dan akan meletakkan senjata jika diberikan wewenang mengatur pemerintahan sendiri.

Perjanjian damai sebenarnya sudah diteken oleh pendahulu Duterte, Benigno Aquino. Namun saat itu Kongres menolak mengesahkan UU.

Umat Islam menganggap Mindanao sebagai tanah air leluhur mereka ketika pedagang Arab pertama kali tiba pada abad ke-13.

Pada 1996, kelompok lain, Front Pembebasan Nasional Moro (Moro National Liberation Front/MNLF), menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah yang menciptakan wilayah otonomi muslim.

Namun MILF mencela kesepakatan itu dan menyebut mereka tetap gagal mewujudkan perdamaian dan pembangunan.

Di bawah hukum yang ditandatangani Duterte, sebuah entitas politik baru yang dikenal sebagai Bangsamoro akan menggantikan daerah otonomi saat ini. Mereka punya kekuatan lebih untuk mengatur serta hak untuk memanfaatkan sumber daya alam.

Mereka berhak atas 75 persen pajak yang dikumpulkan di daerah itu serta menerima alokasi dana tahunan sebesar lima persen dari pendapatan nasional, atau sekitar 60 miliar peso.

Wilayah ini juga memiliki parlemen sendiri serta memiliki pengadilan khusus syariat bagi kasus-kasus yang melibatkan umat Islam. [yy/inews]