16 Safar 1441  |  Rabu 16 Oktober 2019

Komnas HAM Akui Mustahil Perkawinan Sejenis DilegalkanFiqhislam.com - Legalisasi terhadap perkawinan sejenis di Indonesia dinilai suatu hal mustahil untuk diterapkan. Alasannya, persoalan  Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) berkaitan dengan berbagai faktor.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menyebutkan, persoalan LGBT berkaitan dengan persoalan agama, sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Menurutnya, butuh waktu yang lama untuk menerapkan perkawinan sejenis di Indonesia.

"Bahkan itu bisa butuh ratusan tahun," ujar Natalius dalam acara Polemik Sindo Trijaya bertajuk LGBT, Beda Tapi Nyata, Jakarta, Sabtu (20/2/2016).

Namun, dia mengingatkan, kaum LGBT jangan dikucilkan. Menurutnya, keberadaan mereka harus dilihat sebagai fakta sosial yang ada.  "Negara perlu melindungi mereka," ucapnya.

Pemerintah dan DPR Diminta Buat UU Anti-LGBT

Anggota MPR Junaidi Auly menilai Pancasila tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya paham dan kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Menurut dia, LGBT bertentangan dengan prinsip agama manapun, yaitu pada Sila Pertama Pancasila.

"Kalau kita paham Pancasila, kita juga tentu paham bahwa LGBT tidak pantas hidup di Indonesia. Jika berdasarkan sila pertama Pancasila, tidak ada satu agama pun yang membenarkan perilaku LGBT," kata Junaidi saat melakukan Sosialisasi Empar Pilar Kebangsaan di Desa Dwi Tunggal Jaya, Kabupaten Tulangbawang, Lampung, Jumat 19 Februari 2016 dalam keterangan persnya kepada Sindonews.

Oleh karena itu, anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai sudah saatnya disusun UU Anti-LGBT seperti yang ada di beberapa negara seperti, Rusia dan Singapura. “Jadi, di Singapura, pelaku LGBT bisa dikriminalkan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, salah seorang peserta acara Ersan mendukung DPR untuk segera menyusun RUU tersebut. Dia berpendapat kelompok LGBT semakin percaya diri karena mendapat dukungan dari dunia internasional.

“Sudah sangat perlu diusulkan pembuatan UU Anti-LGBT,” jelas Ersan. [yy/sindonews]

Kaitkan LGBT dengan HAM Tidak Nyambung

Ketua Masyarakat Pondok Pesantren KH Hafidz Taftazani menyatakan isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) belakangan ini semakin memprihatinkan karena bisa mengganggu kehidupan beragama di Tanah Air lantaran dikait-kaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

LGBT, dalam prespektif Islam, jelas masuk kategori haram. Selain itu juga melanggar fitrah manusia dan tidak mengindahkan ajaran agama, kata KH Hafidz di Jakarta, Jumat (12/02/2016).

Pengertian fitrah di sini adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia dan harus disalurkan dengan benar, juga dalam implementasinya di tengah masyarakat tidak mengganggu orang lain.

LGBT, lanjut dia, belakangan ini menginginkan dapat pengakuan dari khalayak ramai dengan mengusung HAM. "Jika demikian, pembicaraannya tidak akan nyambung," katanya. Agar pembicaraan menyambung, perlu dipertanyakan dulu apakah pengusung HAM tersebut memiliki suatu keyakinan atau agama.

Jika tidak, maka pembahasannya tidak menemui titik temu. Hafidz memberi contoh, jika seseorang mengemudikan kendaraan di jalan raya secara bebas, maka akan berbenturan dan mengalami kecelakaan. Korban bukan hanya di pihak pengemudi ugal-ugalan, tetapi orang banyak pun dirugikan lantaran aturan lalu lintas tidak dipatuhi.

Juga jika ada wanita berjalan mengenakan pakaian minim, terbuka auratnya sehingga menimbulkan rangsangan birahi lawan jenis, menimbulkan rangsangan syahwat, maka akan mengganggu orang ramai. Pasalnya, wanita bersangkutan dinilai tak beradab, melanggar kesopanan atau tidak beretika, katanya.

Untuk itu, katanya lagi, para pemangku kepentingan: Kementerian Agama dan instansi lainnya, perlu mempertimbangkan kasus LGBT ini dapat dibahas untuk dimasukkan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Beragama.

Sebelumnya, Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menyatakan bahwa semakin terbuka menunjukkan identitasnya di ruang publik dan menuntut pengakuan atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketua Umum BP4 Pusat Wahyu Widiana mengatakan bahwa kelompok LGBT kini sangat intensif memanfaatkan media informasi, termasuk media sosial, memberi pengaruh yang tidak baik terhadap mental dan moral generasi bangsa.

LGBT tidak tepat dipandang sebagai Hak Asasi Manusia dan bukan LGBT fenomena natural, tetapi suatu kelainan dan masalah sosial yang memerlukan penanganan secara baik dan komprehensif. [yy/rimanews]

2007 ~ 2019  |  Copyright  Fiqhislam.com  |  Design by JoomlaShine